Pelantikan tersebut dikemas dalam pelantikan Ketua TP-PKK Dan Tim Pembina Posyandu 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Periode 2025-2030, di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Selasa (25/02/2025).

Kegiatan tersebut juga di hadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Dr. Jihan Nurlela, M.M., Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, H. Kostiana, S.E., M.H., Pj. Sekda Provinsi Lampung, Ir. Fredy SM, M.M., CGCAE., Pj. Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung, Siti Fatimah Fredy, Ketua Organisasi Wanita Forkopimda Provinsi Lampung, Wakil Bupati/ Walikota se-Provinsi Lampung, dan para Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota baru, dan lama.

Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza mengawali sambutannya, dengan menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya seluruh Ketua TP-PKK se-Provinsi Lampung. Menurut Purnama Sari Mirza, bahwa organisasi PKK dan Posyandu sebagai amanah dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 merupakan organisasi paling besar yang dapat menyentuh keluarga, sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Mengingat salah satu kunci suksesnya pembangunan adalah keluarga. Jika keluarga berkualitas maka akan menciptakan desa yang maju, Kecamatan menjadi maju, kabupaten/kota pun menjadi maju melalui visi PKK yaitu terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman, bertaqwa menuju Indonesia Maju di Tahun 2025," tutur Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza.

Selain itu, lanjut Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza, hal itu juga sejalan dengan lima misi TP-PKK yaitu Pertama, membentuk karakter keluarga melalui pola asuh yang sesuai dengan nilai dasar pancasila. Kedua, meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga. Ketiga, memperkuat ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan sandang dan rumah layak huni, serta tata laksana keluarga. "Keempat, meningkatkan kesehatan keluarga, lingkungan, dan perencanaan sehat. Dan kelima, modernisasi organisasi PKK dengan memanfaatkan teknologi dan informasi," papar Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza.

Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza menerangkan bahwa, secara umum organisasi PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karenanya, Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza mengajak seluruh jajarannya untuk saling menguatkan peranan keluarga pada kehidupan. "Jika kita mau Lampung maju, maka peranan ibu dalam keluarga paling besar karena ibu selalu melakukan dari hati," kata Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza.

Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza menegaskan, sebagai ibu diharuskan mengambil peran penting. Namun demikian, patut juga untuk berpandangan lebih jauh untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu program kegiatan sesuai dengan misi PKK.

"Hari ini kita menerima amanah. Dipundak para ketua TP-PKK dan pengurus dan tim pembina Posyandu tertumpu harapan masyarakat Lampung. Kita memiliki kewajiban yang tidak hanya besar tetapi juga mulia," lanjut Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza.

Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza mengimbau sebagai mitra, PKK wajib mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang harus dilaksanakan dengan baik, ikhlas, dan penuh tanggungjawab. Pihaknya tak menampik, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, kemiskinan, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, ketahanan pangan, stunting, pelestarian lingkungan, revitalisasi fungsi Posyandu dalam pemenuhan enam standar pelayanan minimal di masing-masing desa menjadi tanggungjawab bersama di masa mendatang.

"Dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan rapat kerja untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan bersama. Kita akan melanjutkan program dan kegiatan yang sebelumnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh TP-PKK sebelumnya. Akan tetapi kita juga akan mengembangkan kegiatan yang relevan dengan keadaan saat ini dan mendatang," tukas Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza. 

Pengirim berita : 

(Agus Sanjaya)

Kegiatan Rapat tersebut juga di hadiri oleh, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Sri Agustin, SKM., M.Kes., perwakilan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan seluruh perwakilan OPD, dan Kecamatan.

Pj Sekda, Jon Edwar membenarkan terkait adanya pemangkasan pegawai Non-ASN di Pesibar. Terlebih saat ini sudah ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) tentang penataan pegawai.

"Namun terkait hal tersebut tetap kembali kepada pimpinan akan bagaimana kedepannya, masih penuh pertimbangan," terang Pj. Sekda, Jon Edwar. 

Pengirim berita : 

(Agus Sanjaya)

Tampak hadir juga dalam Rakor tersebut Pj. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Audi Marpi, S.Pd., M.M., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mizar Diyanto, S.E., M.P., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Syaifullah, S.Pi., Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Plt. Inspektur, Roby Arfan, S.H., M.M.

Dalam rapat tersebut Wakil Bupati, Irawan Topani menegaskan bahwa perbaikan jembatan gantung tersebut harus menjadi prioritas mengingat fungsinya yang sangat vital bagi mobilitas warga, khususnya bagi masyarakat yang mengangkut hasil panen dan hasil bumi.

“Kami menerima laporan bahwa jembatan gantung ini mengalami kerusakan serius dan membahayakan keselamatan warga. Oleh karena itu, kami akan segera menindaklanjuti dan mencari solusi terbaik agar akses masyarakat tidak terhambat,” ujar Wakil Bupati, Irawan Topani.

Wakil Bupati, Irawan Topani menegaskan bahwa Pemkab Pesibar akan bekerjasama dengan semua pihak terkait untuk memastikan penanganan tersebut berjalan lancar dan tepat sasaran. "Dengan langkah cepat ini, diharapkan akses transportasi menuju pekon dapat kembali normal dalam waktu dekat, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari," tukas Wakil Bupati, Irawan Topani.

Sementara itu pihak Dinas PUPR mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan survei awal dan mendapati bahwa struktur jembatan mengalami kropos akibat faktor cuaca dan usia pemakaian. Karenanya rencana perbaikan akan segera disusun.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, di antaranya adalah melakukan perbaikan dan membuat jalan alternatif sementara menggunakan rakit untuk penyeberang sungai, serta pengawasan terhadap penyeberangan yang akan dikoordinasikan dengan pemerintahan Pekon setempat.

Pengirim berita : 

(Agus Sanjaya)