Dalam kesempatan itu, Bupati Mesuji Elfianah mengungkapkan rasa kekecewaan tentang kedisplinan para pegawai, karna banyaknya laporan tentang tidak disiplinnya para pegawai di lingkup pemerintah mesuji, selain dari pada itu, Bupati Elfianah mengingatkan akan kebersihan di setiap wilayah kerja masing-masing, dari OPD, kecamatan, hingga sekolah. 

"Banyaknya pengaduan ke saya tentang kurangnya disiplin para pegawai di pemerintah Kabupaten Mesuji, kejadian ini sangat memprihatinkan,Untuk itu kedepannya sy tidak ingin lagi ada pengaduan hal serupa tentang kedisiplinan pada pegawai, baik pejabat ataupun staf. Baik PNS ataupun honorer."ucap Bupati Elfianah

Lanjutnya" selain kedisplinan bekerja, juga harus diperhatikan tentang kebersihan kantor masing-masing.baik setiap OPD,Kecamatan dan sekolah-sekolah Tolong menjadi perhatian buat kita semua," pintanya.

Tak hanya itu, Elfianah menegaskan kepada seluruh jajaran OPD hingga sekolah-sekolah untuk tidak melakukan pungli dalam bentuk apapun.

"Saya tegaskan dan ingatkan juga, bahwa jangan sampai ada pungli dalam bentuk apapun. Setiap OPD jangan sampai ada yang bermain proyek, dan untuk sekolah -sekolah jangan sampai ada pungutan dalam bentuk apapun"tegas Elfianah

Mengingat visi misi El-Gi mengenai bidang infrastruktur, Elfianah menekankan kepada Dinas PU-PR untuk segera mempersiapkan alat berat dan kendaraan lainnya guna perbaikan jalan.

"Saya minta agar dinas PU segera stanby kan alat berat, atau armada lainnya guna mendukung perbaikan jalan yang rusak, alat yang rusak segera perbaiki. Apalagi saat ini musim penghujan dan sebentar lagi akan masuk masa panen. Saya mau agar para pejabat sering turun ke lapangan, layani masyarakat dengan baik dan semaksimal mungkin," tegasnya.

Dalam kesempatan brifing tersebut selain di hadiri wakil bupati juga di hadiri para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Mesuji dan seluruh Opd terkait. (Red)

Pelantikan tersebut dikemas dalam pelantikan Ketua TP-PKK Dan Tim Pembina Posyandu 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Periode 2025-2030, di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Selasa (25/02/2025).

Kegiatan tersebut juga di hadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Dr. Jihan Nurlela, M.M., Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, H. Kostiana, S.E., M.H., Pj. Sekda Provinsi Lampung, Ir. Fredy SM, M.M., CGCAE., Pj. Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung, Siti Fatimah Fredy, Ketua Organisasi Wanita Forkopimda Provinsi Lampung, Wakil Bupati/ Walikota se-Provinsi Lampung, dan para Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota baru, dan lama.

Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza mengawali sambutannya, dengan menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya seluruh Ketua TP-PKK se-Provinsi Lampung. Menurut Purnama Sari Mirza, bahwa organisasi PKK dan Posyandu sebagai amanah dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 merupakan organisasi paling besar yang dapat menyentuh keluarga, sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Mengingat salah satu kunci suksesnya pembangunan adalah keluarga. Jika keluarga berkualitas maka akan menciptakan desa yang maju, Kecamatan menjadi maju, kabupaten/kota pun menjadi maju melalui visi PKK yaitu terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman, bertaqwa menuju Indonesia Maju di Tahun 2025," tutur Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza.

Selain itu, lanjut Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza, hal itu juga sejalan dengan lima misi TP-PKK yaitu Pertama, membentuk karakter keluarga melalui pola asuh yang sesuai dengan nilai dasar pancasila. Kedua, meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga. Ketiga, memperkuat ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan sandang dan rumah layak huni, serta tata laksana keluarga. "Keempat, meningkatkan kesehatan keluarga, lingkungan, dan perencanaan sehat. Dan kelima, modernisasi organisasi PKK dengan memanfaatkan teknologi dan informasi," papar Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza.

Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza menerangkan bahwa, secara umum organisasi PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karenanya, Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza mengajak seluruh jajarannya untuk saling menguatkan peranan keluarga pada kehidupan. "Jika kita mau Lampung maju, maka peranan ibu dalam keluarga paling besar karena ibu selalu melakukan dari hati," kata Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza.

Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza menegaskan, sebagai ibu diharuskan mengambil peran penting. Namun demikian, patut juga untuk berpandangan lebih jauh untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu program kegiatan sesuai dengan misi PKK.

"Hari ini kita menerima amanah. Dipundak para ketua TP-PKK dan pengurus dan tim pembina Posyandu tertumpu harapan masyarakat Lampung. Kita memiliki kewajiban yang tidak hanya besar tetapi juga mulia," lanjut Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza.

Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza mengimbau sebagai mitra, PKK wajib mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang harus dilaksanakan dengan baik, ikhlas, dan penuh tanggungjawab. Pihaknya tak menampik, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, kemiskinan, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, ketahanan pangan, stunting, pelestarian lingkungan, revitalisasi fungsi Posyandu dalam pemenuhan enam standar pelayanan minimal di masing-masing desa menjadi tanggungjawab bersama di masa mendatang.

"Dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan rapat kerja untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan bersama. Kita akan melanjutkan program dan kegiatan yang sebelumnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh TP-PKK sebelumnya. Akan tetapi kita juga akan mengembangkan kegiatan yang relevan dengan keadaan saat ini dan mendatang," tukas Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza. 

Pengirim berita : 

(Agus Sanjaya)

Tampak hadir juga dalam Rakor tersebut Pj. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Audi Marpi, S.Pd., M.M., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mizar Diyanto, S.E., M.P., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Syaifullah, S.Pi., Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Plt. Inspektur, Roby Arfan, S.H., M.M.

Dalam rapat tersebut Wakil Bupati, Irawan Topani menegaskan bahwa perbaikan jembatan gantung tersebut harus menjadi prioritas mengingat fungsinya yang sangat vital bagi mobilitas warga, khususnya bagi masyarakat yang mengangkut hasil panen dan hasil bumi.

“Kami menerima laporan bahwa jembatan gantung ini mengalami kerusakan serius dan membahayakan keselamatan warga. Oleh karena itu, kami akan segera menindaklanjuti dan mencari solusi terbaik agar akses masyarakat tidak terhambat,” ujar Wakil Bupati, Irawan Topani.

Wakil Bupati, Irawan Topani menegaskan bahwa Pemkab Pesibar akan bekerjasama dengan semua pihak terkait untuk memastikan penanganan tersebut berjalan lancar dan tepat sasaran. "Dengan langkah cepat ini, diharapkan akses transportasi menuju pekon dapat kembali normal dalam waktu dekat, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari," tukas Wakil Bupati, Irawan Topani.

Sementara itu pihak Dinas PUPR mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan survei awal dan mendapati bahwa struktur jembatan mengalami kropos akibat faktor cuaca dan usia pemakaian. Karenanya rencana perbaikan akan segera disusun.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, di antaranya adalah melakukan perbaikan dan membuat jalan alternatif sementara menggunakan rakit untuk penyeberang sungai, serta pengawasan terhadap penyeberangan yang akan dikoordinasikan dengan pemerintahan Pekon setempat.

Pengirim berita : 

(Agus Sanjaya)

“Para pejabat yang dilantik hari ini diharapkan dapat bekerja dengan semangat dan penuh rasa tanggung jawab tinggi sesuai tugas pokok serta fungsi di lingkungan perangkat daerah masing-masing,” ujar Samsudin dalam keterangannya di Bandar Lampung.

Ia mengatakan pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/575/VI.04/2025 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

“ Berikan dedikasi serta loyalitas yang tinggi dalam bekerja demi memberi pelayanan berkualitas kepada masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, Pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut telah melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

“Sehingga diharapkan menghasilkan para pejabat yang memiliki kompetensi dan kinerja yang baik serta cakap untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.

“Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan dengan baik adalah yang utama, oleh karena itu penempatan sumber daya manusia yang tepat menjadi hal yang sangat penting,” ucap dia.

Menurut dia, para pejabat yang dilantik perlu melakukan terobosan baru, baik dalam metode kerja yang baru ataupun program yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat sehingga memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Lampung.

Untuk diketahui ini daftar 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung yang dilantik yaitu :

1. Bayana, sebelumnya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kini menduduki jabatan baru menjadi Inspektur Provinsi Lampung.

2. Fredy, dari Inspektur Provinsi Lampung menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung.

3. Thomas Americo, sebelumnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

4. Sulpakar, dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

5. Senen Mustaqim dari Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

6. Muhammad Firsada, sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

7. M Alhusnuriski, dari Staf Ali Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Pesawaran menjadi Kepala Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

8. Yurnalis, dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

9. Intizam, sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

10. Riyadi, dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menjadi Kepala Badan pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

11. Yudi Alfadri, dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung menjadi Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

12. Puadi Jaelani, dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menjadi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. (Red)

Peresmian berlangsung dengan penandatangan prasasti dan penekanan simbol sirene di Lingkungan SMPN 44 Kota Bandar Lampung di Jalan Pulau Buton Raya, Gunung Sulah, Kecamatan Wayhalim.

Beliau juga berharap dengan diresmikannya gedung ini dapat memberikan dukungan bagi kegiatan belajar mengajar.

“Oleh karena itu, saya meminta kepada semua lembaga pendidikan agar dapat memelihara aset sekolah termasuk gedung yang baru digunakan ini, supaya dapat meningkatkan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan,” ujar Walikota Eva Dwiana.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Walikota Bandar Lampung Hi.Deddy Amrullah, Sekretaris Kota Bandar Lampung Bapak Iwan Gunawan, Asisten Pemkot Bandar Lampung, sejumlah Pejabat Pemkot Bandar Lampung seluruh kepala sekolah SD, SMP se-kota Bandar Lampung. (Red)

Bandar Lampung|Prokontra.news|-Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana menghadiri pada cara Kunjungan Kerja Kepala Staf Angkatan Laut ( Kasal ), Menteri Pertanian ( Mentan ) dan Menteri KKP RI untuk Meninjau Program Ketahanan Pangan dan Dapur Umum Makan Bergizi oleh Korps Marinir Brigade Infantri 4 Marinir  di Mako Yonif 9 Marinir, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran. Senin (03/02/2025). 

Hadir mendampingi Walikota Bandar Lampung, Plt.Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kadis Pertanian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Kominfo, Kasat Pol-PP. 

Kehadiran KSAL Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali disambut  Komandan Brigade Infanteri ( Danbrigif ) 4 Mar/BS Kolonel Mar Supriadi Tarigan.

Walikota Bandar Lampung beserta rombongan mendengarkan paparan tentang pelaksanaan progam MBG yang dikelola oleh Danrbigif 4 Mar/BS.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi penanaman melon inthanon di green house, penanaman bibit mangrove di bibir pantai Brigif 4 Marinir/BS sejumlah 100 ribu batang, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Keramba Jaring Apung Brigade Infanteri 4 Mar/BS yang membudidayakan ikan bawal bintang sejumlah 5.000 ekor di Dermaga Lembing.

Kemudian dilakukan pembagian sembako kepada para nelayan di sepanjang rute menuju Dermaga Caligi.

TNI Angkatan Laut ( AL ) akan terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan potensi maritim yang dimiliki T serta menuntaskan masalah stunting melalui implementasi program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.(Red)

 
Bandar Lampung| Prokontra.news| - Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana Serta Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Helmi, SH., MH. Lakukan Kunjungan Silaturahmi ke Polresta Bandar Lampung, Kamis (6/02/2025).

Pada kunjungan tersebut Walikota Hj. Eva Dwiana memberikan ucapan selamat atas dilantiknya Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, S.I.K., M.Si. yang kini menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung.

" Kunjungan silaturahmi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandar dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)" ujar Wali Kota Bandar Lampung.

Sambung Bunda Eva, " Semoga jalinan kerja sama ini semakin erat dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat Bandar Lampung".

Turut hadir Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur, Ka. BKAD, Plt. Ka. BAPPERIDA, Kadis PU, Plt. Kadis Kesehatan, Kadis Kominfo, Kabag Hukum. (Red)

Dalam sambutannya, Pj Sekda Perana, menyampaikan bahwa sosialisasi ini digelar guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Pj Sekda.

Menurutnya, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam rangka menciptakan good governance untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, sambung Perana Putra, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terarah, dan terlegitimasi.

“Hal itu perlu dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di wilayah Kabupaten Tubaba,” tuturnya.

Perana Putra, juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tubaba berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hal ini, lanjutnya, tercermin dari capaian WTP selama 13 tahun berturut-turut.

“Pemerintah Kabupaten Tubaba juga terus melakukan berbagai upaya lainnya, khususnya sosialisasi, bimtek, dan pelatihan, seperti yang laksanakan saat ini,” tambahnya.

Pj Sekda Perana Putra, berharap, proses manajemen dan tata kelola keuangan daerah pada tahun anggaran 2025 dan seterusnya dapat terselenggara dengan baik. “Mengingat adanya efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD serta opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih selama 13 kali berturut-turut, dapat terus di pertahankan,” pungkasnya.

Diketahui, sosialisasi tersebut diikuti oleh PA, KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pejabat Perencanaan seluruh SKPD dan BLUD se-Tubaba.

Serta dihadiri oleh Kepala Kejari Tubaba, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Kasi Pidsus Kejari Tubaba, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkup Pemkab Tubaba. (Red)

Adapun pohon tumbang, berada di Jalan Bukit Kemiling Permai dan Jalan Cempaka Kecamatan Kemiling, Jalan Kamboja Kebun Jahe Enggal, Jalan Pulau Damar dan Jalan Pulau Pisang Sukarame, Jalan Sultan Agung Way Halim.

Kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerjasama dalam memberikan informasi mengenai pohon tumbang akibat hujan deras yang melanda di jalan-jalan tersebut.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati berkendara di jalan raya saat hujan turun. Kalau masih bisa ditunda, lebih baik di rumah saja dulu. Sebab, musibah di jalan tidak dapat diperkirakan,” kata dia.

Selain menutup akses jalan, sambung dia, akibat pohon tumbang juga ada yang menimpa kabel listrik sehingga mengganggu pengguna jalan saat melintasi di wilayah tersebut. “Mohon berhati-hati saat di jalan,” pesannya. (Red)

Dalam pengantarnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa perizinan sering menjadi salah satu temuan.

"Masalah perizinan adalah salah satu temuan dari komisi pemberantasan korupsi, salah satu yang cukup menonjol yang juga paling banyak terjadi pelanggaran disamping sudah dilakukan sistem, seperti pembuatan sistem mall pelayanan publik, online single submission, kemudian juga dibuat pelayanan terpadu satu pintu, namun masih banyak perizinan-perizinan yang dilakukan secara manual door to door, person to person, bertemu tatap muka sehingga temuan dari KPK itu menimbulkan moral hazard kerawanan yaitu pungutan liar, gratifikasi, suap dan lain-lain," ucapnya.

Dengan demikian, Mendagri menyampaikan bahwa perlu adanya pengawasan dari eksternal dalam mengatasi hal tersebut. 

"Disamping pembuatan sistem juga penguatan APIP pengawas internal, jajaran inspektorat dilakukan dibawah koordinasi dari Irjen Kemendagri dan juga dari BPK tapi ini tidak cukup, perlu ada pengawasan dari eksternal terutama dari kepolisian kemudian kejaksaan dan dari KPK sendiri serta ada badan baru yaitu Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus," lanjutnya.

Melalui kerjasama ini, Mendagri berharap dapat menghasilkan pengawasan yang lebih baik dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan mempermudah perizinan dalam dunia usaha.

"Kita harapkan dengan kerjasama ini pengawasan akan lebih baik dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam perizinan sekaligus juga untuk mempermudah dunia usaha karena memang salah satu atensi bapak presiden adalah mempermudah perizinan berusaha untuk mendorong ekonomi," harapnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah ini dilakukan Mendagri bersama Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK).

Adapun terkait inflasi daerah, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyampaikan bahwa pada Minggu ke-5 berdasarkan data SP2KP - pencatatan sampai dengan 31 Januari 2025, terdapat 35 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 3 Provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.

"Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di sebagian besar provinsi tersebut adalah Cabai Rawit, Cabai Merah, dan Daging Ayam Ras," jelasnya.

Amalia juga memaparkan bahwa secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M5 Januari 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH. ( Red )

Hal ini merupakan wujud komitmen dukungan dan penghargaan Pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung kepada seluruh atlet dan pelatih yang telah berprestasi dan mengharumkan nama Provinsi Lampung dikancah nasional.

Pada PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024, Kontingen Lampung berhasil meraih prestasi 10 besar nasional dengan torehan total 68 medali yang terdiri dari 22 medali emas, 16 medali perak dan 30 medali perunggu. Adapun total medali tersebut meningkat 90 persen dari capaian pada PON Papua tahun 2021 lalu.

Menurut Pj. Gubernur Samsudin, kesuksesan yang diraih pada PON XXI Aceh-Sumut lalu tak lepas dari kerjasama yang baik dan solidnya kontingen dengan Pengurus KONI serta persiapan yang matang oleh seluruh atlet dan pelatih.

Pj. Gubernur mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih oleh Kontingen Lampung pada PON XXI Tahun 2024 di Aceh-Sumut. Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh atlet dan pelatih yang menerima penghargaan dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi Lampung.

“ Masuk dalam 10 besar nasional bukanlah prestasi yang biasa - biasa saja, tetapi prestasi luar biasa. Saatnya para pahlawan olahraga daerah kita manjakan dengan memberikan penghargaan dan pembinaan,” ujar Pj. Gubernur.

Sementara itu, Ketua Harian KONI Lampung Amalsyah Tarmizi melaporkan Program KONI Lampung yang akan segera dilaksanakan.

Diantaranya, mendorong keberlanjutan pembangunan Sport Center, mendorong KONI Kabupaten/Kota untuk menggelar Pekan Olahraga Kabupaten/Kota ( Porkab / Porkot ) tahun 2025, dan melakukan persiapan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung 2026, yang direncanakan berlangsung di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.

Amalsyah juga menyampaikan, pada pelaksanaan Rakernas KONI April mendatang, KONI Lampung akan mengajukan diri menjadi tuan rumah pelaksanaan PON Tahun 2032 bersama Provinsi Banten. (Red)

Kegiatan rapat bersama tersebut mengusung tema " Evaluasi dan Pemutakhiran Indeks Desa Membangun ( IDM ) tahun 2024, adapun tujuannya untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan desa/kampung serta memutakhirkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang menjadi acuan dalam mengukur tingkat perkembangan kampung. 

Kegiatan tersebut disampaikan langsung oleh narasumber yang berasal dari Pendamping Desa dalam membahas strategi untuk peningkatan status menjadi IDM.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kampung Tiuh Tohou, Abdurohim, menyampaikan, dirinya berharap kepada seluruh Aparatur Kampung dapat mencermati materi yang telah disampaikan para narasumber, ucapnya.

Lebih lanjut, Kakam Abdurohim menekankan betapa pentingnya penerapan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan di desa/kampung, jelasnya.

 “ Saya berharap, Aparatur Kampung mampu memahami dan menerapkan materi yang disampaikan para narasumber hari ini demi kemajuan di Kampung Tiuh Tohou, ".

Kegiatan rapat bersama tersebut, dihadiri oleh Kepala Kampung Tiuh Tohou, Abdurohim, Tim DPMPK Kabupaten Tulang Bawang, Pendamping Desa, Seluruh Aparatur Kampung Tiuh Tohou dan Para Tamu Undangan. (Red)

 

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|- Di tengah suasana libur Natal yang penuh kehangatan, Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Drs. M. Firsada, M.Si., melakukan peninjauan ke dua pos pengamanan Natal dan Tahun Baru (Pospam Nataru) yang berada di KM 215 B Kecamatan Way Kenanga dan di Islamic Center Kabupaten setempat, pada Senin (30/12/2024).

Kegiatan ini berlangsung dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perayaan Natal serta menyambut Tahun Baru 2025.

Setibanya di lokasi, Pj Bupati Firsada disambut oleh petugas keamanan yang bertugas di Pospam dengan penuh semangat. Dalam kesempatan tersebut, ia menanyakan kesiapan para petugas, memberikan dukungan, serta menyerukan pentingnya peran mereka dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

“ Saya ingin memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman saat merayakan Natal dan menjelang Tahun Baru. Keberadaan Pospam ini sangat penting untuk mengawasi dan memberikan pelayanan kepada pengguna jalan serta masyarakat yang merayakan,” ujarnya.

Dengan penuh perhatian, Firsada juga mengecek berbagai fasilitas yang tersedia di Pospam, termasuk perlengkapan medis dan logistik yang diperlukan untuk menghadapi berbagai situasi. 

“Keberadaan pos pengaman ini sangat vital mengingat tingginya mobilitas masyarakat selama periode liburan Nataru. Kita semua berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di Tubaba agar perayaan berjalan lancar,” ungkap Pj Bupati.

Di Islamic Center Tubaba, suasana lebih ramai dengan berbagai kegiatan liburan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Firsada menyempatkan diri untuk melihat aktivitas di sana, memberikan semangat kepada petugas Pospam, serta menyampaikan pentingnya menjaga keharmonisan.

"Mari kita jaga kebersamaan ini, jangan ragu untuk melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan. Kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman,” katanya kepada petugas Pospam dan masyarakat.

Dengan adanya Pospam Nataru yang tersebar di berbagai titik strategis, Pj Bupati berharap, baik masyarakat dari Tubaba maupun yang datang dari luar daerah dapat merayakan Natal dan Tahun Baru 2025 dengan penuh kegembiraan tanpa khawatir akan masalah keamanan. 

"Melalui kegiatan peninjauan ini, kami menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama di momen penting seperti perayaan Natal dan menjelang Tahun Baru," tutupnya.

Saat melakukan peninjauan Pj Bupati M.Firsada didampingi oleh Kadis Kesehatan, Kadis Perhubungan, Kadis Kominfo, Kasat Pol PP, Kadis Damkar, Kepala Kesbangpol, Kepala BPBD. (Red)

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Sopyan Rades menggelar kegiatan Reses Perdana Masa Persidangan ke-1 tahun 2024 yang berlangsung di Tiyuh Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten setempat, pada Selasa, (24/12/2024).

Sopyan Jaya Rades, menyampaikan, kegiatan reses ini adalah ajang untuk silaturahmi serta upaya dalam menyerap aspirasi dari masyarakat yang berada di wilayah Dapil 4 Kabupaten Tulang Bawang Barat, ucapnya kepada awak media ini.

“ Moment ini penting bagi kami anggota DPRD untuk mengetahui apa yang diinginkan warga yang ada di daerah pemilihan kami ".

Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat langsung bertatap muka dan menerima aspirasi masyarakat mulai dari perbaikan jalan, drainase dan pertanian khususnya hasil bumi ( singkong dan karet), juga masalah kesehatan Lansia yang memerlukan penanganan khusus yang dapat di kaper oleh BPJS daerah.

“ Aspirasi yang disampaikan konstituen ini akan kita sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tubaba agar dapat ditindaklanjuti dan bisa direalisasikan sesuai harapan masyarakat ".

Sopyan Jaya Rades, dirinya mengajak masyarakat agar terus mendukung upaya yang dilakukan Komisi I DPRD Kabupaten Tubaba melalui dialog yang produktif untuk menghasilkan solusi atas masalah di Kabupaten tersebut, jelasnya.

“Maka kami siap selalu menampung aspirasi dari masyarakat untuk membangun Kabupaten Tubaba agar lebih baik lagi. Insya Allah akan kami perjuangan secara optimal,”

Pengirim berita :  (Robensyah)

Seperti dikatakan Kepala Disdikbud Ogan Ilir, Sayadi, program makan sehat dan bergizi telah diuji coba.“Sebelumnya, Pemkab Ogan Ilir sudah melakukan uji coba program makan siang gratis sehat dan bergizi. Tentu Disdikbud siap mendukung,” kata Sayadi kepada wartawan di Indralaya, pada Senin, (09/12/2024).

Sementara pemerintah telah menetapkan anggaran makan sehat dan bergizi sebesar Rp.10 ribu per porsi dengan sasaran pelajar mulai tingkat PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta.

Pada program ini tak hanya pelajar mendapat makanan sehat dan bergizi, ibu hamil dan ibu menyusui serta balita juga mendapatkan makan sehat dan bergizi dari pemerintah.“Kalau untuk pelajar PAUD hingga SMP, itu domain Disdikbud Ogan Ilir. Untuk pelajar SMA domainnya dinas provinsi, namun tetap nanti akan kolaborasi,” ujar Sayadi.

Diharapkan dengan program ini dapat membantu menambah asupan gizi pelajar di sekolah sehingga bertambah cerdas. “Anak-anak kita generasi penerus bangsa perlu diberi asupan bergizi dan diharapkan mereka dapat meraih cita-cita. Serta kelak berguna bagi bangsa dan negara,” tutup Sayadi.

Pengirim berita : (Aprianto)

Hal tersebut dikatakan oleh Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Drs. M. Firsada, M.Si., saat membuka kegiatan Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia (HAKORDIA) Tahun 2024. Di Ruang rapat Bupati, Senin (09/12/2024).

“Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental. Dan kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan,” katanya.

Pemerintah dalam programnya terus mengajak kita semua untuk membangun tata kelola yang mencegah tindak koruptif, pelayanan harus lebih cepat dan efisien tanpa adanya ongkos-ongkos khusus. Gunakan teknologi untuk digitalisasi, standardisasi, dan transparansi. Perkuat implementasi sistem penanganan perkara terpadu.

“ Dalam pemberian perizinan, pemerintah juga melakukan penyederhanaan birokrasi melalui upaya transformasi organisasi, transformasi SDM aparatur, dan transformasi sistem kerja, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” tambahnya.

Dalam rangka penguatan, optimalisasi, dan internalisasi budaya antikorupsi, M. Firsada meminta hal-hal berikut perlu mendapat perhatian :

Pertama, manfaatkan kecanggihan teknologi informasi sebagai media pengawas pemberantasan korupsi. Media sosial dalam berbagai platform dapat menjadi media kontrol yang ampuh bagi masyarakat sipil untuk turut serta melakukan pengawasan.

Kedua, terapkan sanksi dan hukuman yang tegas terhadap setiap pelaku korupsi sebagai penegakan hukum dan menjaga kewibawaan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Ketiga, bangun mindset aparatur birokrasi yang ber-AKHLAK secara sungguh-sungguh dan konsisten, agar menjadi pelopor budaya antikorupsi di dalam pemerintahan.

“ Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara nyata bersatu padu bangun budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, guna membangun peradaban dan akhlak baru yang bersih dari semua bentuk korupsi,”

“Selanjutnya, melalui momentum Bersama Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia tahun ini, secara khusus saya berharap Kepada Kejaksaan Negeri Tubaba dapat terus memberikan arahan dan pembinaan agar terciptanya tata Kelola yang baik pada Pemerintahan Kabupaten Tubaba,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Kepala Kejari Tubaba, Mochamad Iqbal, S.H., M.H, menjelaskan apabila melihat data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terlihat bahwa dari banyaknya perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Pegawai Pemerintah Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa menduduki urutan atas dengan angka yang cukup tinggi dibanding kategori lain selain kategori swasta.

“Hal ini menunjukan masih rawannya tindak pidana korupsi di lingkungan-lingkungan daerah dan tidak menutup dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

Ikut hadir dalam kegiatan tersebut, Pj. Sekda Tubaba Dra. Bayana, M.Si., Kepala Inspektorat, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat Administrator serta Camat se-Kabupaten Tubaba.

Pengirim berita : (Robensyah)