Penulis : 

Ahmad Basri 

Ketua : K3PP Tubaba

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|- Kepala daerah terpilih proses politik pilkada 27 November 2024 telah resmi dilantik serempak oleh Presiden Prabowo pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta serta dilanjutkan retret ke Magelang. Ini merupakan sebuah sejarah untuk pertama kalinya semua kepala daerah terpilih dilantik oleh Presiden. Walaupun ada beberapa kepala daerah yang belum dilantik disebabkan adanya gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka yang sudah dilantik tentu memberikan makna apa yang mereka janjikan kepada masyarakat ketika kampanye politik setidaknya memang harus direalisasikan sebagai bukti pertanggungjawaban moral politis sebagai seorang pemimpin dan bukan sebaliknya mengingkari lari dari tanggung jawab. Janji kampanye bagi mereka yang terpilih sebagai kepala daerah memang harus dikawal. Kesempatan untuk tidak bertanggung jawab atas janji politik kampanye merupakan sebuah cerita klasik yang sering kita dengar selama ini. 

Disinilah peran penting masyarakat luas tidak hanya awak media jurnalis/ LSM yang harus berperan aktif melakukan kontrol sosial selain peran wakil rakyat sebagai mitra kerja. Menyerahkan sepenuhnya kepada wakil rakyat (dewan) atas janji politik kampanye atau mengontrol kinerja kepala daerah jelas tidak akan mungkin efektif jika ditelisik dari tidak meratanya kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalam internal dewan itu sendiri. Ini sebuah realitas empiric yang sering kita lihat selama ini dan setidaknya menjadi problem.

Ini sebuah fenomena umum yang ada didalam tubuh wakil rakyat khusunya pada tingkat wakil rakyat kabupaten dan terlepas dengan seringnya mereka melakukan kegiatan kerja DL (Dinas Luar) atas nama berbagai macam kegiatan. Namun tetap tidak tercermin dalam kualitas personality diri sebagai wakil rakyat. Menariknya mereka yang terpilih untuk pertama kali sebagai wakil rakyat terkadang kualitas personality diri lebih maju daya pikirnya dari yang terpilih berulang – ulang.

Seharusnya yang terpilih berulang kali sebagai wakil rakyat setidaknya lebih maju beberapa langkah dengan pengalamannya yang dimilikinya. Harapan ada daya nalar kritis yang tumbuh namun sayangnya lebih banyak statis, cenderung berdiam diri tanpa makna serta tidak mampu mewarnai dan membumi sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat harus bersuara bukan membisu. Mereka yang berulang kali terpilih sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi mesin penggerak yang utama di dalam internal dewan dalam mengkritisi setiap langkah kebijakan kepala daerah.

Terpilihnya pasangan ‘  NONA / Novriwan - Nadirsyah ‘ sebagai kepala daerah yang diusung semua partai politik yang ada di Tubaba (Calon Tunggal – 60%) mengalahkan kotak kosong (40%) dalam pilkada 27 November 2024, setidaknya bukanlah sebuah ‘ prestasi ‘ yang membanggakan dalam politik publik panggung demokrasi. Mengapa tidak hanya dengan meraih kemenangan 60% setidaknya menunjukan bahwa kotak kosong mampu mewarnai dinamika politik dalam pilkada tubaba.

Semua lini kekuatan transaksi politik dikerahkan hanya sebatas bagaimana bisa mengalahkan kotak kosong. Bagaimana jika kompetisi pertandingan politik pilkada benar – benar memiliki pasangan lawan tanding tentu diprediksi akan merubah peta politik tubaba yang sesungguhnya. Siapa sesungguhnya yang akan dipilih dan dicintai oleh rakyat akan terbaca dengan jelas.Dukungan mayoritas partai politik tentu memberi legitimasi besar bagi pasangan ‘ NONA ‘ untuk memimpin tubaba sampai 2029. Namun dalam prakteknya dalam perjalan waktu semua bisa berubah.

Banyak kepala daerah harus berhenti ditengah jalan karena problem hukum yang menjeratnya. Siapa yang berani memberi jaminan atau garansi politik hukum pasangan ‘ NONA ‘ sampai akhir jabatan 2029. Tidak ada yang bisa memberi jaminan. Dan tantangan terbesar pasangan ‘ NONA ‘ memimpin tubaba kedepannya tentu saja bukan semata – mata pada landasan utama pada sektor pembangunan infrastruktur berupa kerusakan jalan namun akan tetapi lebih daripada itu. Masalah kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, pertanian dan perkebunan setidaknya harus mendapatkan prioritas yang sama.

Dan itu semua setidaknya merefleksikan pada janji politik kampanye untuk mensejahterakan rakyat tubaba dengan kebijakan – kebijakan yang pro rakyat.

Pasangan ‘ NONA “ setidaknya juga mampu memberikan ‘ Vitamin ‘ moral kepemimpinan pada konsep Clean Government (Pemerintahan Yang Bersih) – Good Government (Pemerintahan Yang Baik Dan Berintegritas). Terwujudnya Clean Government - Good Government bukan hanya sebatas pada slogan semata yang sering kita dengar. Namun bagaimana pasangan ‘ NONA ‘ memberikan contoh terlebih dahulu. Memberi contoh lebih mulia dibandingkan main perintah.

Konsep kepemimpinan ‘ Top – Down ‘ inilah yang sesungguhnya harus dilakukannya. Tidak sebatas mengajak yang dibawah untuk tertib aturan, tidak melanggar aturan, tidak berperilaku korup, namun diri sendiri melakukan pelanggaran. Sekali lagi Pemimpin itu harus memberi contoh bukan perintah. Refleksi pada nilai – nilai Clean Government – Good Government terwujud dengan sikap ‘ Anti Korupsi ‘ dalam melaksanakan kebijakan politik ekonomi pembangunan. Sikap itu yang setidaknya mampu disuarakan dengan lantang oleh pasangan ‘ NONA’.

Publik harus diberi kepercayaan bahwa kehadiran ‘ pemimpin baru – wajah baru ‘ memberikan angin segar untuk perubahan untuk berkomitmen pada nilai – nilai moralitas integritas dan kejujuran serta menjauhi sikap perilaku kotor korup dalam melahirkan setiap kebijakan publik. Tidak mengambil keuntungan dalam setiap kebijakan. Itulah pemimpin yang sesungguhnya yang diharapkan. Tubaba sangat rindu memiliki pemimpin yang memiliki integritas kejujuran yang menjunjung tinggi nila – nilai moralitas kepemimpinan.

Publik sangat muak dengan pemimpin yang hanya sibuk menghitung jumlah nilai proyek akan didapat. Model gaya kepemimpin seperti itu adalah kualitas calo atau rentenir yang tidak layak disebut sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Berapa banyak kepala daerah berurusan dengan hukum ‘ korupsi ‘ selama ini disebabkan salah satunya memiliki mental calo atau rentenir di setiap nilai proyek pembangunan. 

Dan hari ini semua mata memandang apakah pemimpin baru hadir menjadi harapan baru bagi masyarakat tubaba kedepannya kita tunggu waktu yang akan membuktikannya. Yang baik kebijakannya kita dukung dan yang buruk kita kritisi sebagai fungsi tanggung jawab sosial sebagai warga masyarakat. Serta dengan dukungan yang begitu besar dari partai politik serta back up wakil rakyat di dewan setidaknya memberikan modal legitimasi yang kuat untuk pemimpin yang baru pasangan ‘ NONA’.

Namun disisi lain secara politis tentu akan melemahkan tidak berjalannya fungsi kontrol sebagai wakil rakyat. Inilah yang diprediksi wakil rakyat akan menjadi ‘ bebek lumpuh ‘ yang tidak mampu bersuara. Yang terjadinya sebaliknya melahirkan ‘ perselingkuhan ‘ kebijakan politik ekonomi pembangunan yang tidak sehat yang akan merugikan kepentingan publik secara luas. (Red)

Adapun kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 Gubernur, 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Wali Kota, 85 Wakil Walikota, dengan total 961 Kepala Daerah dari 481 Daerah.

Pada Momen Bersejarah hari ini Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Terpilih Hj. Eva Dwiana dan Drs. Hi. Deddy Amarullah, secara resmi dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (20/02/2025).

Setelah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung untuk periode kedua yakni 2025-2030. Walikota Bandar lampung terpilih Hj. Eva Dwiana menyebutkan bahwa pelantikan Kepala Daerah yang dilakukan serentak di hari ini dapat menambah kekompakan satu sama lain dalam membangun negeri.

Menurut beliau dengan dilantiknya Kepala Daerah secara bersamaan, hal ini dapat menambah kebersamaan antar satu sama lain serta dapat saling bertukar informasi terkait program-program unggulan di daerahnya.

Beliau pun menegaskan bahwa bersama Wakil Walikota Bandar Lampung akan melanjutkan program-program yang sudah ada dan baru digagas untuk kepentingan masyarakat, ucapnya. (Red)

Dengan pelantikan ini, masyarakat Lampung Timur menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ela dan Azwar untuk membawa perubahan positif bagi daerah. 

Dalam wawancara eksklusif usai pelantikan, Ela mengungkapkan rencana awalnya untuk mengunjungi 24 kecamatan di Kabupaten Lampung Timur guna mensosialisasikan program kerja pemerintahannya.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap kecamatan mendapatkan perhatian yang layak dan program kerja kami sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Ela.

Ela mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang merata. 

Selama kampanye, dia telah berjanji untuk memperbaiki infrastruktur jalan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan sektor pertanian, serta menangani permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Salah satu fokus utama pemerintahan Ela adalah memastikan penerapan BPJS Kesehatan berjalan efektif dan tepat sasaran. 

Dia berencana melakukan silaturahmi dengan kepala desa untuk memperbarui data masyarakat kurang mampu agar pelayanan kesehatan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

"Dengan pembaruan data yang akurat, kami memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal," tegas Ela.

Terkait infrastruktur, Ela mengakui bahwa efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada alokasi dana pembangunan. Namun, dia menegaskan bahwa pembangunan jalan dan irigasi tetap menjadi prioritas, dengan pergeseran anggaran dari pos yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat.

Lampung Timur merupakan salah satu daerah pengirim terbesar PMI di Provinsi Lampung, terutama pekerja perempuan. Namun, banyak dari mereka menghadapi berbagai persoalan administratif dan hukum di luar negeri, termasuk ketidakjelasan kontrak kerja dan kesulitan dalam pemulangan jenazah saat terjadi musibah.

Ela berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI dengan memberdayakan calon pekerja migran sebelum mereka berangkat. Selain itu, ia merancang program khusus bagi mantan pekerja migran agar mereka bisa mengembangkan usaha mandiri setelah kembali ke kampung halaman.

"Kami ingin mereka tidak hanya konsumtif, tetapi juga mampu berkontribusi pada perekonomian daerah," ujar Ela.

Dalam aspek pelayanan publik, Ela menegaskan bahwa administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran harus diproses dengan cepat dan efisien. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga mendapatkan akses layanan yang adil tanpa hambatan birokrasi," tegasnya.

Sebagai bagian dari evaluasi, Ela meminta dinas terkait untuk melakukan monitoring rutin terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Ia juga menekankan bahwa setiap petugas pelayanan publik harus bekerja dengan profesionalisme dan sikap yang baik.

Dengan berbagai program ini, pemerintahan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi diharapkan dapat membawa perubahan nyata bagi Lampung Timur, menjadikannya daerah yang lebih maju .

Pengirim berita :

( Eduardo )