Penulis : 

Ahmad Basri 

Ketua : K3PP Tubaba

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|- Kepala daerah terpilih proses politik pilkada 27 November 2024 telah resmi dilantik serempak oleh Presiden Prabowo pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta serta dilanjutkan retret ke Magelang. Ini merupakan sebuah sejarah untuk pertama kalinya semua kepala daerah terpilih dilantik oleh Presiden. Walaupun ada beberapa kepala daerah yang belum dilantik disebabkan adanya gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka yang sudah dilantik tentu memberikan makna apa yang mereka janjikan kepada masyarakat ketika kampanye politik setidaknya memang harus direalisasikan sebagai bukti pertanggungjawaban moral politis sebagai seorang pemimpin dan bukan sebaliknya mengingkari lari dari tanggung jawab. Janji kampanye bagi mereka yang terpilih sebagai kepala daerah memang harus dikawal. Kesempatan untuk tidak bertanggung jawab atas janji politik kampanye merupakan sebuah cerita klasik yang sering kita dengar selama ini. 

Disinilah peran penting masyarakat luas tidak hanya awak media jurnalis/ LSM yang harus berperan aktif melakukan kontrol sosial selain peran wakil rakyat sebagai mitra kerja. Menyerahkan sepenuhnya kepada wakil rakyat (dewan) atas janji politik kampanye atau mengontrol kinerja kepala daerah jelas tidak akan mungkin efektif jika ditelisik dari tidak meratanya kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalam internal dewan itu sendiri. Ini sebuah realitas empiric yang sering kita lihat selama ini dan setidaknya menjadi problem.

Ini sebuah fenomena umum yang ada didalam tubuh wakil rakyat khusunya pada tingkat wakil rakyat kabupaten dan terlepas dengan seringnya mereka melakukan kegiatan kerja DL (Dinas Luar) atas nama berbagai macam kegiatan. Namun tetap tidak tercermin dalam kualitas personality diri sebagai wakil rakyat. Menariknya mereka yang terpilih untuk pertama kali sebagai wakil rakyat terkadang kualitas personality diri lebih maju daya pikirnya dari yang terpilih berulang – ulang.

Seharusnya yang terpilih berulang kali sebagai wakil rakyat setidaknya lebih maju beberapa langkah dengan pengalamannya yang dimilikinya. Harapan ada daya nalar kritis yang tumbuh namun sayangnya lebih banyak statis, cenderung berdiam diri tanpa makna serta tidak mampu mewarnai dan membumi sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat harus bersuara bukan membisu. Mereka yang berulang kali terpilih sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi mesin penggerak yang utama di dalam internal dewan dalam mengkritisi setiap langkah kebijakan kepala daerah.

Terpilihnya pasangan ‘  NONA / Novriwan - Nadirsyah ‘ sebagai kepala daerah yang diusung semua partai politik yang ada di Tubaba (Calon Tunggal – 60%) mengalahkan kotak kosong (40%) dalam pilkada 27 November 2024, setidaknya bukanlah sebuah ‘ prestasi ‘ yang membanggakan dalam politik publik panggung demokrasi. Mengapa tidak hanya dengan meraih kemenangan 60% setidaknya menunjukan bahwa kotak kosong mampu mewarnai dinamika politik dalam pilkada tubaba.

Semua lini kekuatan transaksi politik dikerahkan hanya sebatas bagaimana bisa mengalahkan kotak kosong. Bagaimana jika kompetisi pertandingan politik pilkada benar – benar memiliki pasangan lawan tanding tentu diprediksi akan merubah peta politik tubaba yang sesungguhnya. Siapa sesungguhnya yang akan dipilih dan dicintai oleh rakyat akan terbaca dengan jelas.Dukungan mayoritas partai politik tentu memberi legitimasi besar bagi pasangan ‘ NONA ‘ untuk memimpin tubaba sampai 2029. Namun dalam prakteknya dalam perjalan waktu semua bisa berubah.

Banyak kepala daerah harus berhenti ditengah jalan karena problem hukum yang menjeratnya. Siapa yang berani memberi jaminan atau garansi politik hukum pasangan ‘ NONA ‘ sampai akhir jabatan 2029. Tidak ada yang bisa memberi jaminan. Dan tantangan terbesar pasangan ‘ NONA ‘ memimpin tubaba kedepannya tentu saja bukan semata – mata pada landasan utama pada sektor pembangunan infrastruktur berupa kerusakan jalan namun akan tetapi lebih daripada itu. Masalah kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, pertanian dan perkebunan setidaknya harus mendapatkan prioritas yang sama.

Dan itu semua setidaknya merefleksikan pada janji politik kampanye untuk mensejahterakan rakyat tubaba dengan kebijakan – kebijakan yang pro rakyat.

Pasangan ‘ NONA “ setidaknya juga mampu memberikan ‘ Vitamin ‘ moral kepemimpinan pada konsep Clean Government (Pemerintahan Yang Bersih) – Good Government (Pemerintahan Yang Baik Dan Berintegritas). Terwujudnya Clean Government - Good Government bukan hanya sebatas pada slogan semata yang sering kita dengar. Namun bagaimana pasangan ‘ NONA ‘ memberikan contoh terlebih dahulu. Memberi contoh lebih mulia dibandingkan main perintah.

Konsep kepemimpinan ‘ Top – Down ‘ inilah yang sesungguhnya harus dilakukannya. Tidak sebatas mengajak yang dibawah untuk tertib aturan, tidak melanggar aturan, tidak berperilaku korup, namun diri sendiri melakukan pelanggaran. Sekali lagi Pemimpin itu harus memberi contoh bukan perintah. Refleksi pada nilai – nilai Clean Government – Good Government terwujud dengan sikap ‘ Anti Korupsi ‘ dalam melaksanakan kebijakan politik ekonomi pembangunan. Sikap itu yang setidaknya mampu disuarakan dengan lantang oleh pasangan ‘ NONA’.

Publik harus diberi kepercayaan bahwa kehadiran ‘ pemimpin baru – wajah baru ‘ memberikan angin segar untuk perubahan untuk berkomitmen pada nilai – nilai moralitas integritas dan kejujuran serta menjauhi sikap perilaku kotor korup dalam melahirkan setiap kebijakan publik. Tidak mengambil keuntungan dalam setiap kebijakan. Itulah pemimpin yang sesungguhnya yang diharapkan. Tubaba sangat rindu memiliki pemimpin yang memiliki integritas kejujuran yang menjunjung tinggi nila – nilai moralitas kepemimpinan.

Publik sangat muak dengan pemimpin yang hanya sibuk menghitung jumlah nilai proyek akan didapat. Model gaya kepemimpin seperti itu adalah kualitas calo atau rentenir yang tidak layak disebut sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Berapa banyak kepala daerah berurusan dengan hukum ‘ korupsi ‘ selama ini disebabkan salah satunya memiliki mental calo atau rentenir di setiap nilai proyek pembangunan. 

Dan hari ini semua mata memandang apakah pemimpin baru hadir menjadi harapan baru bagi masyarakat tubaba kedepannya kita tunggu waktu yang akan membuktikannya. Yang baik kebijakannya kita dukung dan yang buruk kita kritisi sebagai fungsi tanggung jawab sosial sebagai warga masyarakat. Serta dengan dukungan yang begitu besar dari partai politik serta back up wakil rakyat di dewan setidaknya memberikan modal legitimasi yang kuat untuk pemimpin yang baru pasangan ‘ NONA’.

Namun disisi lain secara politis tentu akan melemahkan tidak berjalannya fungsi kontrol sebagai wakil rakyat. Inilah yang diprediksi wakil rakyat akan menjadi ‘ bebek lumpuh ‘ yang tidak mampu bersuara. Yang terjadinya sebaliknya melahirkan ‘ perselingkuhan ‘ kebijakan politik ekonomi pembangunan yang tidak sehat yang akan merugikan kepentingan publik secara luas. (Red)

Adapun kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 Gubernur, 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Wali Kota, 85 Wakil Walikota, dengan total 961 Kepala Daerah dari 481 Daerah.

Pada Momen Bersejarah hari ini Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Terpilih Hj. Eva Dwiana dan Drs. Hi. Deddy Amarullah, secara resmi dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (20/02/2025).

Setelah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung untuk periode kedua yakni 2025-2030. Walikota Bandar lampung terpilih Hj. Eva Dwiana menyebutkan bahwa pelantikan Kepala Daerah yang dilakukan serentak di hari ini dapat menambah kekompakan satu sama lain dalam membangun negeri.

Menurut beliau dengan dilantiknya Kepala Daerah secara bersamaan, hal ini dapat menambah kebersamaan antar satu sama lain serta dapat saling bertukar informasi terkait program-program unggulan di daerahnya.

Beliau pun menegaskan bahwa bersama Wakil Walikota Bandar Lampung akan melanjutkan program-program yang sudah ada dan baru digagas untuk kepentingan masyarakat, ucapnya. (Red)

Dengan pelantikan ini, masyarakat Lampung Timur menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ela dan Azwar untuk membawa perubahan positif bagi daerah. 

Dalam wawancara eksklusif usai pelantikan, Ela mengungkapkan rencana awalnya untuk mengunjungi 24 kecamatan di Kabupaten Lampung Timur guna mensosialisasikan program kerja pemerintahannya.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap kecamatan mendapatkan perhatian yang layak dan program kerja kami sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Ela.

Ela mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang merata. 

Selama kampanye, dia telah berjanji untuk memperbaiki infrastruktur jalan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan sektor pertanian, serta menangani permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Salah satu fokus utama pemerintahan Ela adalah memastikan penerapan BPJS Kesehatan berjalan efektif dan tepat sasaran. 

Dia berencana melakukan silaturahmi dengan kepala desa untuk memperbarui data masyarakat kurang mampu agar pelayanan kesehatan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

"Dengan pembaruan data yang akurat, kami memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal," tegas Ela.

Terkait infrastruktur, Ela mengakui bahwa efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada alokasi dana pembangunan. Namun, dia menegaskan bahwa pembangunan jalan dan irigasi tetap menjadi prioritas, dengan pergeseran anggaran dari pos yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat.

Lampung Timur merupakan salah satu daerah pengirim terbesar PMI di Provinsi Lampung, terutama pekerja perempuan. Namun, banyak dari mereka menghadapi berbagai persoalan administratif dan hukum di luar negeri, termasuk ketidakjelasan kontrak kerja dan kesulitan dalam pemulangan jenazah saat terjadi musibah.

Ela berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI dengan memberdayakan calon pekerja migran sebelum mereka berangkat. Selain itu, ia merancang program khusus bagi mantan pekerja migran agar mereka bisa mengembangkan usaha mandiri setelah kembali ke kampung halaman.

"Kami ingin mereka tidak hanya konsumtif, tetapi juga mampu berkontribusi pada perekonomian daerah," ujar Ela.

Dalam aspek pelayanan publik, Ela menegaskan bahwa administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran harus diproses dengan cepat dan efisien. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga mendapatkan akses layanan yang adil tanpa hambatan birokrasi," tegasnya.

Sebagai bagian dari evaluasi, Ela meminta dinas terkait untuk melakukan monitoring rutin terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Ia juga menekankan bahwa setiap petugas pelayanan publik harus bekerja dengan profesionalisme dan sikap yang baik.

Dengan berbagai program ini, pemerintahan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi diharapkan dapat membawa perubahan nyata bagi Lampung Timur, menjadikannya daerah yang lebih maju .

Pengirim berita :

( Eduardo ) 

Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan melantik Kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak pada Kamis, 20 Februari 2025.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden  (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang tata cara pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Terkait kesiapannya untuk mengikuti pelantikan, Bunda Eva menuturkan jika dirinya sangat siap untuk mengikuti prosesi tersebut.

"Insya Allah sudah siap untuk mengikuti pelantikan," tutur Eva yang juga telah menjabat Wali Kota Bandar Lampung satu periode.

Perempuan yang akrab disapa Bunda eva itu menjelaskan, sebelumnya ia telah menjalani tes kesehatan.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Wali Kota Terpilih Deddy Amarullah, ia juga siap mendukung program-program ke depan yang bakal dijalankan mendampingi Wali Kota Eva Dwiana. (Red)

Tulang Bawang|Prokontra.news|- Management Lampung Media Company (LMC) menggelar perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang ke -79 pada 9 Februari 2025, dengan tema “ Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa” yang dilaksanakan di Tangga Raja, Ujung Gunung, Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung Indonesia, pada Rabu, (19/02/2025).

Ditambahkannya, semoga bibit yang diberikan oleh LMC ini bisa ditanam, dirawat dengan baik, yang nantinya hasil tanaman tersebut, manfaatnya dirasakan oleh para penerima bantuan, " imbuh Founder LMC 

Selain itu, peringatan HPN ke- 79 tahun 2025 menjadi ini menjadi sebuah momentum bagi Management LMC untuk sepenuhnya mendukung berbagai program prioritas pemerintah, baik dari pusat, provinsi,dan Kabupaten, selain itu juga kepada seluruh anggota yang berada dalam Management LMC dapat terus menjalin kebersamaan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, harapnya.

"Jangan lupa..! jika kita Insan Pers merupakan salah satu bagian penting untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, artinya dimanapun keberadaan kita harus menjunjung tinggi nilai - nilai Demokrasi dan Kemerdekaan Pers serta memperjuangan hak dan kepentingan masyarakat, " Selamat Hari Pers Nasional ke- 79 tahun 2025 ", tutup Founder LMC. (Red)

Pada kesempatan tersebut Ade,berharap seluruh keluarga besar pimpinan perusahaan Media yang tergabung dalam LMC, dapat terus menjalin kebersamaan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, ' ucapnya.

" Jangan lupa jika kita sebagai Insan Pers merupakan salah satu bagian penting di negara republik indonesia untuk mengawal dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, artinya dimanapun keberadaan kita harus menjunjung tinggi nilai - nilai demokrasi dan Kemerdekaan pers serta memperjuangan hak dan kepentingan masyarakat, " Selamat Hari Pers Nasional ke-79 tahun 2025 ",  (Red).

“TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan-Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan Presiden, dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara terlihat dari bagaimana TNI dan Polri menjalankan tugasnya. Menurut Presiden, tentara dan polisi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga jika kedua institusi ini gagal, maka negara itu pun bisa dikatakan gagal.

“Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata,” lanjut Presiden.

Selanjutnya, Presiden mengingatkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada TNI dan Polri merupakan amanah besar dari rakyat. Presiden menyebut, rakyat memercayakan kekuasaan TNI dan Polri dan berharap agar kedua institusi tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan pengabdian.

“Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa jabatan dan pangkat yang diberikan kepada anggota TNI dan Polri bukan hanya sebuah penghormatan, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan pengorbanan besar. Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri harus siap menyerahkan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara.

“Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa jabatan dan pangkat yang disandang oleh para perwira TNI dan Polri harus disertai dengan tanggung jawab yang besar, termasuk kesiapan untuk memberikan pengorbanan tanpa ragu demi negara.

“Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu,” tegas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Red).

Operasi ini dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukadana, Rony, dengan dukungan empat kendaraan dari tim gabungan Kejati, Polisi Militer, Kepolisian, dan Kejari Lampung Timur. Langkah ini memicu spekulasi publik tentang kemungkinan adanya kasus korupsi atau pelanggaran hukum lainnya di instansi tersebut.

Sementara itu, Rony menegaskan bahwa informasi detail akan disampaikan oleh pihak yang berwenang di Kejati Lampung melalui Kasipenkum Kejati Lampung dalam waktu dekat.

Selain penggeledahan di Dinas PU, tim Kejati Lampung juga melakukan operasi serupa di rumah dinas Bupati Lampung Timur pada hari yang sama. Kedua aksi ini menandai langkah tegas Kejati dalam mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum di wilayah tersebut.

Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi dari Kejati Lampung mengenai hasil dari operasi ini, berharap keadilan ditegakkan dan transparansi tetap terjaga.

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

Dihubungi Via Watsapp / Telp, Ahmad Basri alias Abas Karta membenarkan bahwa dirinya memang telah melaporkan tiga komisioner Bawaslu Tubaba ke DKPP RI beberapa waktu lalu dan pelaporan tersebut telah diterima oleh DKPP RI dengan mendapatkan registrasi pelaporan nomor 04/02-03/SE T-02/1/2025 yang ditanda ditangani oleh L Gede Bagas Wanda,ucapnya, kepada wartawan media ini pada Rabu, ( 8/1/2025 ).

“ Surat konfirmasi pelaporan atas terlapor tiga komisioner Bawaslu Tubaba sudah saya terima seminggu yang lalu atas adanya dugaan money politik pilkada 27 November 2024 yang telah berlalu beberapa bulan lalu. Pelaporan ke DKPP RI sebenarnya merupakan kelanjutan pelaporan pada tanggal 26 November dan 3 Desember di Sekretariat Bawaslu ( Gakkumdu ) yang tidak ada respon dari Bawaslu Tubaba cetus Ahmad Basri “

Selanjutnya, kata Abas panggilan Ahmad Basri “ saat ini saya sedang fokus untuk mempersiapkan barang bukti dan alat bukti jika minggu ini dipanggil DKPP RI sudah siap. Walaupun alat bukti dan barang sudah sudah dikirim ke DKPP RI. Klau saksi ada 4 orang semuanya sudah siap juga untuk dipanggil oleh DKPP RI. Intinya saya akan membuktikan berdasarkan barang bukti alat bukti bahwa money politik itu benar ada di pilkada 27 November 2024. Pembuktian hukum argumen hukum akan saya kemukakan di hadapan DKPP RI “.

Namun kata abas “ semuanya ada ditangan DKPP RI apakah pelaporan saya ini memiliki syarat pelaporan atau tidak atas adanya money politik di pilkada 27 November 2024 kita tunggu saja surat panggilan dari DKPP RI. Saya akan patuh mengikuti apa keputusan DKPP RI yang terpenting prosedur aturan hukumnya sudah saya ikuti “. (Red)

Penulis : 

Ahmad Basri

Ketua : K3PP Tubaba 

Apakah suara itu menunjukan adanya kegelisahan keresahan yang mendalam sehingga harus memanggil KPK. Ada apa tentang Tubaba yang sesungguhnya. Tubaba sebuah kabupaten yang lahir dalam amanah undang - undang nomor 50 tahun 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 april 2009. Artinya, saat ini sudah berusia 16 tahun. Usia balita yang beranjak dewasa.

Berdealitik tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan salah satu pilar penegak hukum dalam pemberantasan korupsi selain Kejaksaan dan Kepolisian. KPK lahir di tahun 2002 di masa pemerintahan Presiden Megawati. Keberadaannya hingga kini sudah hampir mencapai usia 23 tahun. Sebuah usia yang beranjak dewasa jauh dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kepolisian.

KPK lahir dari sebuah “ Antitesis“ atas ketidak percayaan dalam hal penanganan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Kedua lembaga dianggap tidak “ serius “ menangani permasalahan korupsi. Dua lembaga ini dianggap terlalu kotor untuk menangani masalah korupsi.

Tidaklah beralasan lahirnya KPK 2002 mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat. Tentu ini memberikan sebuah optimisme bahwa penanganan dan pemberantasan korupsi ditangani KPK akan membuat pelaku korupsi berpikir dua kali untuk melakukannya. Walaupun dalam prakteknya korupsi tetap tumbuh subur dimana - mana. Kadang membuat publik frustasi bahwa apa mungkin korupsi akan hilang dibumi nusantara.

Prestasi KPK memang sangat luar biasa dalam masalah penanganan korupsi dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Tidak terhitung jumlahnya berapa banyak kepala daerah ( Gubernur,Bupati,Walikota ) hingga Menteri menjadi pesakitan di tangan KPK melalui OTT / Operasi Tangkap Tangan.

Wajar hingga detik ini semangat untuk melemahkan KPK dengan berbagai macam cara terus berlangsung. Salah satunya untuk menghapus OTT dan penyadapan. Jika sampai terjadi maka lumpuh lah kekuatan KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Tentu sangat wajar harapan masyarakat kepada KPK untuk memberikan atensi atau perhatian khusus di Tubaba sebagai sebuah kepercayaan dalam masalah menangani isu korupsi. Inipun setidaknya menjadi otokritik pedas bagi dua lembaga penegak hukum Kejaksaan dan Kepolisian. Mengapa kedua lembaga ini tidak menjadi harapan publik untuk mencurahkan isi hati bahwa ada problem besar yang harus mendapatkan perhatian khusus di Tubaba.

Ada semacam keraguan yang begitu mendalam menyangkut isu korupsi yang jika hal itu ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian. Lahirnya slogan “ KPK TURUN KE TUBABA “ setidaknya memberikan penegasan bahwa hanya KPK yang mampu menyelesaikan problematika isu korupsi yang ada di Tubaba. (Red)

Penulis :

Ahmad Basri

Ketua ; K3PP Tubaba

Seharusnya, minimal pengurus partai politik dimana oknum tersebut bernaung memberikan penjelasan. Sayangnya hal ini tidak dilakukannya cenderung malah menutup diri seolah olah persoalan sudah selesai. Menyangkut masalah dugaan ijazah palsu memang tidak bisa dibiarkan harus ada penyelesaian karena akan mencoreng dunia pendidikan.

Setidaknya bagi yang bersangkutan akan terus tersandera oleh berbagai macam pemberitaan. Hilang sebentar akan muncul kembali dan seterusnya dengan media yang berbeda. Dari segi hukum pun penggunaan ijazah palsu merupakan bentuk pelanggaran ranah hukum pidana yang tidak bisa ditolerir. 

Pertama, dalam KUHP pasal 263 membuat atau memalsukan  surat - surat ( Ijazah ) dengan tujuan untuk digunakan bukti palsu diancam pidana paling lama 6 tahun. Kedua, pasal 264 menggunakan surat - surat palsu ( Ijazah ) sebagai bukti diancam penjara paling lama 4 tahun. Ketiga, pasal 266 membuat atau memalsukan surat - surat untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain diancam diancam pidana penjara paling lama 5 tahun.

Sebenarnya sederhana sekali untuk menyelesaikan kasus dugaan ijazah palsu apalagi yang bersangkutan sudah menjadi atau duduk sebagai  wakil rakyat / legislatif. Dalam konteks pengawasan dewan memiliki tugas salah satunya dalam hal penyelidikan ( Inguiri ) baik eksternal maupun internal. Lakukan saja tugas penyelidikan internal didalamnya ada anggota yang diduga menggunakan ijazah palsu.

Bentuk team kecil khusus untuk melakukan penyelidikan tentang dugaan ijazah palsu. Panggil yang bersangkutan secara kelembagaan. Hasil penyelidikan setidaknya ada dua kesimpulan. Pertama, tidak ditemukan adanya dugaan ijazah palsu sebagai mana yang di tuduhkan. Kedua, ditemukan adanya dugaan ijazah palsu. Hasilnya tentu dibawa kedalam rapat untuk disampaikan ke BK ( Badan Kehormatan ). Masalah ijazah palsu akan banyak yang terlibat didalamnya jika benar itu terjadi.

Di dalam internal partai pun akan terkuak siapa yang melakukan atau mengkondisikan. Artinya, ketika proses pencalegkan tidak ada proses verifikasi ijazah secara benar, asal meloloskan oleh panitia penjaringan. Termasuk di dalam, di KPU tidak melakukan verifikasi faktual secara profesional sehingga bisa lolos. Tahapan ini sepertinya yang selalu menjadi awal bagaimana ijazah palsu itu bisa lolos. Menjadi problem ketika terpilih sebagai anggota dewan.

Bagi mereka yang ikut atau terlibat sehingga melahirkan ijazah palsu setidaknya pasal 266 bisa menjerat atas pelanggaran hukum pidana yang hukumannya paling 5 tahun. Tentu ini menjadi satu catatan bahwa keinginan " Nafsu " untuk menjadi anggota dewan masih ada yang berani melanggar aturan dengan melakukan segala salah satunya dengan ijazah palsu.

Sesungguhnya sudah banyak tak terhitung jumlahnya mereka yang terpilih sebagai anggota dewan berakhir dengan kesedihan dan diberhentikan dengan tidak hormat karena tersangkut ijazah palsu. Fenomena ijazah palsu atau gelar kesarjanaan palsu setidaknya telah mencoreng dunia pendidikan.

Betapa banyak lembaga pendidikan yang harus berurusan dengan hukum dan dicabut hak operasionalnya karena melakukan praktek kotor dengan melakukan "jual beli" ijazah. Ironisnya ditengah masyarakat masih banyak ditemukan dan berbangga dengan menggunakan gelar kesarjanaan palsu. Seharusnya malu menggunakan ijazah palsu gelar kesarjanaan palsu. Rasa malu ini yang setidaknya telah hilang. (Red) 

Turut hadir dalam acara Musrenbangnas antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Gubernur Lemhannas, Ketua KPK, serta pejabat terkait lainnya. (Red)

Jakarta|Prokontra.news|- Sejumlah 75 Jurnalis Anggota PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) dari Jakarta, Tangerang, Depok, Cimahi, Majalengka, Cianjur, Sukabumi dan Indramayu, berbondong bondong ke Polda Metro Jaya, mengiringi pengurus teras Depkumham PJI Jabodetabekjur mengirimkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum kepada Kapolda Metro Jaya atas dilaporkannya Ketua Umum PJI oLeh pengusaha kayu kelahiran Malaysia, Paulus George Hung alias Ting Ting Hung, dengan UU ITE pencemaran nama baik. Senin, (16/12/2024).

Dicecar tentang apakah dirinya dibayar oleh lawan/rival Paulus George Hung, Ketua Umum PJI itu menolak tegas, “tidak!, saya tak mungkin melacurkan profesi saya. Saya hanya merasa muak atas maraknya mafia hukum yang mengandalkan kekuasaan uang untuk membeli hukum dan keadilan”, tegas Ketua Umum PJI itu. 

Dilanjutkannya, sekitar bulan September/Oktober 2023 lalu, anggota Depkumham PJI (Departemen Hukum dan HAM PJI) pusat, Advokat Dr (c) Lukas Santoso, SH., MH., MM., MSi., menyampaikan keluhan kepadanya. 

Diungkapkan Lukas, dirinya tengah menangani kasus hukum kliennya melawan PT CSS (PT Cakra Sejati Sempurna), perusahaan penebangan kayu hutan milik Paulus George Hung alias Ting Ting Hung, pengusaha kayu WNI asal Malaysia. Perusahaan tersebut diduga kuat terlibat dalam praktik pembalakan liar yang merusak lingkungan dan berpotensi merugikan kliennya. Namun perjuangannya untuk menegakkan hukum, kerap menghadapi hambatan/jalan buntu dan seakan selalu “ menabrak batu karang ”.

Lukas merasa “ langkahnya ” selalu dipatahkan oleh oknum pejabat berwenang yang semestinya menjadi pilar tegaknya keadilan. Ia merasakan indikasi kuat adanya “kekuasaan ‘non hukum’ yang bermain" di balik kasus itu, sehingga menciptakan hambatan serius dalam proses hukum yang ia tempuh. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi upaya penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.

Boechoripun mencari informasi tentang PT. CSS dan orang bernama Paulus George Hung itu. Data Ditjen AHU, Paulus George Hung pemilik terbesar PT CSS. Dirinya juga menemukan hasil investigasi ‘Tempo’ dan lain lain yang menunjukkan reputasi  Paulus George Hung di Papua. 

Dalam permasalahan yang menimpa anggotanya, Advokat Lukas, dirinya menduga kuat, mafia hukum “bermain”. Boechoripun merasa jengah serta tertantang mengungkap dugaan kriminal Paulus George Hung di Kalimantan Tengah. Dia memberi beberapa petunjuk/solusi kepada anggotanya itu serta mengirim jurnalisnya di Kalimantan Tengah untuk menginvestigasi.  

Artikel artikel “ pensikapan ” Wartawan Utama itupun sempat viral dipublikasikan ratusan media anggota PJI. Saat awal sampai sebelum penggerebegan PT. KWI di Lamongan Jawa Timur pada 18 Januari 2024, hanya tulisan Ketua Umum PJI itu saja yang viral memenuhi jagad maya. Dan jumlahnya ratusan, membuat pejabat Kehutanan bergerak. Disusul Dittipiter Bareskrim bergerak ke lokasi di Murung Raya Kalimantan Tengah, menyita berbagai alat bukti. Sebagai catatan, Bareskrim Polri menyita ribuan kubik kayu di PT KWI eks kiriman PT CSS.

Puluhan saksipun diperiksa. Dan informasi yang didapat, Paulus George Hung juga diperiksa Dittipidter Bareskrim Polri, namun dilepaskan. Hanya surveyor PT CSS berinisial ‘J’ dijadikan tersangka dan ditahan. 

“ Sudah rahasia umum, pelaku pembalakan liar/illegal logging bermodal besar selalu punya “backing orang kuat” dan punya orang yang akan dijadikan “pengantin” atau dikorbankan, bila usahanya terkena masalah hukum. Orang yang dikorbankan itu beserta keluarganya, dijamin penghidupannya oleh si Big Boss. Pers dan APH sudah pasti paham”, ujar wartawan senior itu. Atas dasar inilah Boechori membuat artikel pensikapan, ‘tangkap Big Boss PT CSS’. 

“Seharusnya bukan hanya “pengantin” saja yang ditangkap. Pensikapan seperti ini fungsi Pers, apalagi seorang wartawan berkualifikasi Wartawan Utama. Silahkan buka investigasi media ‘Tempo’ dan lain lain di Papua bila ingin tahu reputasi Paulus George Hung”, tambah jurnalis yang kerap beropini tegas itu.

Rangkaian ratusan artikel yang membuat Aparat bergerak itulah kemungkinan yang membuat Paulus George Hung jengah dan bulan Juni 2024 melaporkan Hartanto Boechori dengan UU ITE atas dugaan pencemaran nama baik. Disayangkan Hartanto, laporan itu diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya dan ditanggapi serius oleh Ditreskrimsus dengan menerbitkan Sprint Lidik dan mengundang klarifikasi dirinya.  

Kasus ini memicu keprihatinan berbagai pihak yang menilai langkah hukum terhadap Boechori sebagai ancaman serius bagi kebebasan pers. Wakil Ketua Depkumham PJI Jabodetabekjur menyatakan, “Setiap upaya kriminalisasi terhadap jurnalis adalah langkah mundur bagi demokrasi. Kami akan terus berjuang agar produk jurnalistik tetap dihormati dan tidak dijadikan alat kriminalisasi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk para mafia perkayuan”, jelas Martinus  Panto S Madi, SH.

Dua kali undangan klarifikasi oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kepada Hartanto Boechori. Undangan pertama tidak dihadiri. Boechori hanya mengirimkan surat resmi kepada penyidik sebagai bentuk respons. Undangan kedua akhirnya dihadiri karena Dewan Pers me rekomendasi untuk menghadiri undangan klarifikasi Penyidik. Namun, saat sesi klarifikasi berlangsung, penyidik memutuskan untuk tidak melanjutkan berita acara klarifikasi. 

Tim Hukum PJI yang mendampingi saat itu Sekretaris Depkumham PJI Jabodetabekjur, Junfi, SH dan Wakil Ketua, Martinus  Panto S Madi, SH., serta Humas, Bambang Wijayadi.  Kepada penyidik diserahkan bukti kepemilikan PT CSS dan bukti putusan kasasi PT  CSS dipidana atas pembalakan liar / illegal logging. Disampaikan juga, Bochori siap mengklarifikasi pelapor di Dewan Pers dan melayani hak jawab. (Red)

Pemilihan Provinsi Lampung sebagai tempat penyelenggara Munas II Forum Backstagers Indonesia (FBI) juga penuh pertimbangan matang, eksplorasi potensi pariwisata dan dukungan pemerintah provinsi juga menjadi alasan dipilihnya Lampung sebagai lokasi pelaksanaan 

“DPD Backstagers Lampung dapat meyakinkan DPP FBI dan Pimpinan DPD FBI seluruh Indonesia agar Munas II Forum Backstagers Indonesia (FBI) terlaksana di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Selain faktor pemerataan agenda nasional organisasi, potensi pariwisata dan dukungan Pemprov Lampung juga sangat luar biasa dan alhamdulillah, lebih dari 17 Provinsi perwakilan utusan dan peninjau hadir disini dan mengakui potensi daerah Lampung dan sangat bahagia selama pelaksanaan kegiatan” ucap Ryan Prakasa Ketua DPD Forum Backstagers Indonesia (FBI) Lampung sekaligus Ketua OC Acara.

Terpilih sebagai Ketua Umum Forum Backstagers Indonesia periode 2024-2028 yakni Andro Rohmana, CEO Doers dan Inisiator Indonesia Event Management Summit. Dengan segudang pengalamannya di balik panggung - panggung berskala Nasional maupun Internasional, Andro optimis akan membawa amanah para Backstagers untuk membangun harmonisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memajukan dunia kreatif event di Indonesia. 

"Dorongan dan motivasi dari Backstage People dan member Forum Backstagers Indonesia akan menguatkan kami untuk melangkah ke depan dalam memperkuat komunikasi antara stakeholder, menjangkau member hingga ke seluruh Indonesia, menjaga keharmonisan member, serta memastikan segala masukan dan koreksi member didengar dan diperjuangkan tanpa sekat,"ujarnya saat sambutan.

Beberapa event akbar yang pernah digawangi Ketua Umum Forum Backstagers Indonesia (FBI) terpilih ini antara lain ASEAN Paragames - Solo 2022 Wheelchair Basketball World Championship - Dubai 2022,  World Para Power-lifting Championship - Dubai 2023, ASIAN Paragames - Hangzhou 2023, Peparnas XVII - Solo 2024, Berkat kepiawaiannya mengorganisir setiap event, perusahaannya bahkan dipercaya oleh Asia Paralympic Committee (APC) untuk memperkuat misi dalam mempromosikan gerakan paralimpiade.

Sebagai penutup dalam paparannya,  Andro menyampaikan akan menjangkau member Forum Backstagers Indonesia (FBI) hingga tingkat kota/kabupaten

"Hadirnya asosiasi Forum Backstagers Indonesia (FBI) ini direncanakan hingga tingkat kota / kabupaten , yang akan menguatkan perencanaan penyelenggaraan acara berbasis kreatifitas, sehingga jangan adalagi kegiatan -kegiatan yang template atau seremonial yang tujuannya adalah serapan, banyak sekali kreatifitas dan potensi yang dimiliki masing - masing  daerah, yang terpenting stakeholder di daerah mempunyai kemauan dan membuka diri untuk bersinergi” tutupnya. (Red)

Surabaya-Jatim|Prokontra.news|-Kami, seluruh anggota PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) dari berbagai media cetak serta siber di seluruh Indonesia, menyatakan sikap tegas atas laporan Paulus George Hung ke Polda Metro Jaya yang mengkriminalisasi Ketua Umum PJI, Hartanto Boechori. Laporan tersebut bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers dan upaya membungkam/membredel fungsi kontrol sosial yang merupakan hak dan kewajiban pers yang dilindungi undang-undang.

*Mengecam Tindakan Pelapor dan Oknum di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya*

Kami mengecam keras pelapor Paulus George Hung serta keterlibatan oknum di SPKT dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya yang mengatensi/memfasilitasi tindakan kriminalisasi ini. Upaya mempidanakan Ketua Umum PJI yang menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial adalah bentuk serangan terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Sebagai Ketua Umum PJI, Hartanto Boechori menyuarakan fakta atas dugaan illegal logging oleh PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) yang didukung data valid dan kredibel, termasuk data kepemilikan Paulus George Hung atas PT CSS. Dan juga faktanya, PT CSS yang diwakili Ariyanto, S.Hut, dihukum melakukan pembalakan liar/illegal logging. 

*Usut Keuangan dan Perpajakan PT CSS & Paulus George Hung*

Penegak Hukum termasuk Kejaksaan Agung kami harapkan usut tuntas aliran keuangan dan perpajakan PT CSS (Cakra Sejati Sempurna). Data Ditjen Ahu, PT CSS tercatat milik PT Pilar Sukses Sejahtera dan PT Global Jaya Abadi gemilang. Silahkan Penegak Hukum cek sendiri data PT Cakra Sejati Sempurna, PT Global Jaya Abadi gemilang, PT Pilar Sukses Sejahtera dan PT Masindo Mitra Papua. Siapa pemilik utama atau “Big Boss” semua perusahaan itu?!

*Kapolri Agar Turun Tangan dan Bertindak Tegas*

Kami minta Kapolri dan Irwasum Polri serta Kapolda dan Wakapokda Metro Jaya, segera menindak tegas oknum yang terlibat dalam upaya membungkam dan mengkriminalisasi pers. 

Usut kasus dugaan penyalahgunaan wewenang ini secara transparan dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang ingin melemahkan kebebasan pers. 

Polisi wajib paham ada UU Pers, MOU Kapolri-Ketua Dewan Pers dan Perjanjian Polri-Dewan Pers. Kami ingatkan, para Petinggi Polri yang menanda tangani Perjanjian/MOU itu, mewakili Polri. Bukan pribadi. Semua anggota Polri wajib menjaga kehormatan Polri. 

Demi menjaga kehormatan Polri dan prinsip dasar pers Nasional,

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya agar segera menerbitkan SP2HP Penghentian Penyelidikan yang memuat alasan tegas, *'Produk Jurnalistik tidak dapat dipidana, termasuk dengan UU ITE*, paling lambat dalam minggu ini.

Bila prosedur ini tidak segera dilaksanakan, kami mendesak Kapolri agar mencopot Dirreskrimsus Polda Metro Jaya dari jabatannya karena penyalah gunaan wewenang yang merongrong prinsip dasar pers nasional dan tidak menjaga kehormatan Polri.

*Menegaskan Dukungan Penuh Terhadap Ketua Umum PJI*

Seluruh anggota PJI mendukung penuh langkah dan pernyataan Ketua Umum PJI yang selama ini selalu berkomitmen memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab, PJI akan terus berupaya menjaga kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Kami berdiri bersama Ketua Umum dalam melawan segala bentuk intimidasi dan upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh siapapun yang berusaha menekan kebenaran.

*Kami Bersatu untuk Kebebasan Pers dan Supremasi Hukum*

PJI tegaskan, dibawah pimpinan Ketua Umum PJI kami akan terus bersatu dan melawan segala bentuk intervensi serta kriminalisasi yang menghalangi tugas jurnalistik kami. Kami tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman yang merongrong prinsip kebebasan pers. Kami akan terus menjaga hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran, serta mendukung supremasi hukum dan keadilan tanpa ada campur tangan dari pihak lain siapapun juga.

Demikian pernyataan sikap ini. bentuk solidaritas dan dukungan penuh terhadap Ketua Umum PJI, Hartanto Boechori, serta demi tegaknya kebebasan pers di Indonesia. Kami menuntut penghentian segala upaya kriminalisasi terhadap jurnalis dan perlindungan penuh terhadap hak-hak jurnalis yang sah.

Persatuan Jurnalis Indonesia / PJI, Penegak Pilar Demokrasi. Selalu Menegakkan Kebenaran, Memperjuangkan Keadilan. (Red)