Ela juga memberikan penghargaan kepada mantan Bupati M. Dawam Rahardjo dan mantan Wakil Bupati Azwar Hadi atas pengabdiannya selama periode sebelumnya.

"Tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan, mengingat dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan pembangunan daerah,” ujar Ela.

Ela mengungkapkan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam memastikan optimalisasi belanja pelayanan publik, terutama di tengah tekanan efisiensi APBN yang berdampak pada penundaan beberapa program pembangunan.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Lampung Timur akan merestrukturisasi anggaran untuk memastikan program prioritas tetap berjalan.

"Salah satu program yang akan segera diluncurkan adalah Program Kurma Ramadhan (Kunjungi Pasar Murah Ramadhan Kabupaten Lampung Timur), yang akan digelar di 24 kecamatan guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan harga bahan pokok menjelang Idul Fitri," Lanjutnya.

Selain itu, Bupati Ela menegaskan komitmennya dalam mengatasi berbagai tantangan daerah, seperti kemiskinan, angka putus sekolah, infrastruktur, lapangan pekerjaan, serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Bupati EIa mengajak seluruh elemen untuk bersatu dan berkolaborasi dalam membangun Lampung Timur dengan semangat Sakai Sambayan, menuju visi "Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas."

"Kita harus memiliki semangat seperti Gajah Sumatera di Way Kambas, yang melambangkan kekuatan dan kerja sama. Dengan potensi SDM dan SDA yang kita miliki, serta semangat kebersamaan, kita bisa mengatasi tantangan yang ada,” tutupnya. (ADV)

Dengan pelantikan ini, masyarakat Lampung Timur menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ela dan Azwar untuk membawa perubahan positif bagi daerah. 

Dalam wawancara eksklusif usai pelantikan, Ela mengungkapkan rencana awalnya untuk mengunjungi 24 kecamatan di Kabupaten Lampung Timur guna mensosialisasikan program kerja pemerintahannya.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap kecamatan mendapatkan perhatian yang layak dan program kerja kami sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Ela.

Ela mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang merata. 

Selama kampanye, dia telah berjanji untuk memperbaiki infrastruktur jalan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan sektor pertanian, serta menangani permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Salah satu fokus utama pemerintahan Ela adalah memastikan penerapan BPJS Kesehatan berjalan efektif dan tepat sasaran. 

Dia berencana melakukan silaturahmi dengan kepala desa untuk memperbarui data masyarakat kurang mampu agar pelayanan kesehatan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

"Dengan pembaruan data yang akurat, kami memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal," tegas Ela.

Terkait infrastruktur, Ela mengakui bahwa efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada alokasi dana pembangunan. Namun, dia menegaskan bahwa pembangunan jalan dan irigasi tetap menjadi prioritas, dengan pergeseran anggaran dari pos yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat.

Lampung Timur merupakan salah satu daerah pengirim terbesar PMI di Provinsi Lampung, terutama pekerja perempuan. Namun, banyak dari mereka menghadapi berbagai persoalan administratif dan hukum di luar negeri, termasuk ketidakjelasan kontrak kerja dan kesulitan dalam pemulangan jenazah saat terjadi musibah.

Ela berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI dengan memberdayakan calon pekerja migran sebelum mereka berangkat. Selain itu, ia merancang program khusus bagi mantan pekerja migran agar mereka bisa mengembangkan usaha mandiri setelah kembali ke kampung halaman.

"Kami ingin mereka tidak hanya konsumtif, tetapi juga mampu berkontribusi pada perekonomian daerah," ujar Ela.

Dalam aspek pelayanan publik, Ela menegaskan bahwa administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran harus diproses dengan cepat dan efisien. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga mendapatkan akses layanan yang adil tanpa hambatan birokrasi," tegasnya.

Sebagai bagian dari evaluasi, Ela meminta dinas terkait untuk melakukan monitoring rutin terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Ia juga menekankan bahwa setiap petugas pelayanan publik harus bekerja dengan profesionalisme dan sikap yang baik.

Dengan berbagai program ini, pemerintahan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi diharapkan dapat membawa perubahan nyata bagi Lampung Timur, menjadikannya daerah yang lebih maju .

Pengirim berita :

( Eduardo ) 

Dalam Penyampaiannya, Berlian menegaskan untuk fokus bekerja tentu di mulai dari tempat yang nyaman dan aman." Untuk fokus bekerja tentu harus di mulai dari tempat yang aman dan nyaman sementara seperti yang kita lihat bersama plafon yang ada di Sekretariat Daerah Lampung Timur seperti tidak terurus dan terkesan sengaja di biarkan,." jelas Berlian

" Tentu hal seperti ini menjadi perhatian kami selaku Masyarakat Lampung Timur dan Lembaga Bara - JP, dalam kontek ini kami menilai Bapak Sekda yang terhormat Moh. Jusuf terindikasi / diduga asal kerja saja dan tidak memikirkan untuk kemajuan daerah", jelasnya. 

" kami juga akan mempelajari apakah ada dana anggaran dana untuk perawatan kantor Setdakab dalam kurun waktu dia menjabat, apabila dianggarkan tentu menjadi pertanyaan, digunakan untuk apa?.. Dana tersebut,." imbuhnya.

Lebih lanjut Berlian menegaskan apabila dalam setiap tahun ada anggaran untuk perawatan kantor maka kami meminta terhadap pihak terkait untuk mempertanyakan dan mengaudit anggaran tersebut ", tegasnya .

Pengirim berita (Eduardo/Iman)

Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian dan meminta pemerintah daerah membuka formasi khusus bagi Satpol PP, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2025.

Koordinator aksi, Faisal Tanjung, mengungkapkan kekecewaannya terhadap rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024 yang dinilai tidak sesuai dengan jumlah tenaga honorer di Pemkab Lampung Timur.

“ Kami kecewa karena formasi yang dibuka tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya. Satpol PP adalah garda terdepan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, hak-hak kami justru diabaikan,” tegas Faisal dalam orasinya.

Menurutnya, berbagai upaya audiensi telah dilakukan dengan BKPPD Lampung Timur, Kementerian Dalam Negeri, hingga BKN. Namun, mereka selalu mendapatkan jawaban bahwa kebijakan perekrutan ASN diserahkan kepada masing-masing daerah.

Para tenaga honorer Satpol PP mengajukan lima tuntutan utama, diantaranya:

1. Membuka formasi CASN P3K Tahun Anggaran 2025 sesuai UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, khusus untuk Tenaga Teknis Pranata Trantibum bagi honorer Satpol PP.

2. Memprioritaskan tenaga honorer dengan SK Bupati yang dianggarkan melalui APBD untuk menjadi P3K penuh waktu.

3. Menghapus status tenaga honorer di Satpol PP dan mengangkat mereka sebagai ASN.

4. Meminta Komisi I DPRD Lampung Timur mendesak BKPPD agar membuat regulasi pembukaan formasi CASN P3K bagi Tenaga Teknis Pranata Trantibum.

5. Meminta Ketua DPRD Lampung Timur membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengawal dan mendorong pembukaan CASN P3K 2025 secara adil dan transparan.

Aksi berlangsung tertib, dengan harapan tuntutan mereka mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

"Kami selaku pengasuh pondok pesantren berharap pemerintah membuka mata tentang sosial karena pada dasarnya pengobat dan perlindungan ODGJ adalah kewajiban pemerintah kami disini bergerak hanya berdasarkan hati nurani, " harap Gus Anam

Perlu diketahui, uniknya pondok pesantren ini selain mengobati ODGJ, para pasien juga diajarkan tentang kerajinan tangan seperti membuat lemari dan kursi.

Pengirim berita : (Eduardo/ Iman)

Acara tersebut dihadiri oleh Forkopimda, Bupati terpilih Ela Siti Nuryamah, para Kepala OPD, kepala instansi terkait, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Rida Rotul Aliyah menyampaikan bahwa pengumuman ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna dan diusulkan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentiannya,” jelas Rida.

Dalam rapat tersebut, DPRD mengumumkan pemberhentian pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur hasil Pilkada 2020, yaitu:

1. Nama: Drs. Dawam Rahardjo, M.Si

Jabatan: Bupati Kabupaten Lampung Timur

2. Nama: Hi. Azwar Hadi, S.E., M.Si

Jabatan: Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur

Pemberhentian keduanya dilakukan karena masa jabatan telah selesai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, DPRD juga mengumumkan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2025 tertanggal 9 Januari 2025. Pasangan terpilih tersebut adalah:

1. Nama: Ela Siti Nuryamah

Jabatan: Calon Bupati Kabupaten Lampung Timur

2. Nama: Azwar Hadi

Jabatan: Calon Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur

Penetapan pasangan terpilih ini menjadi langkah awal dalam transisi pemerintahan Kabupaten Lampung Timur menuju masa kepemimpinan baru di tahun 2025.

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)