Upacara ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun ini mengusung tema Nasional ‘Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045’.

Tema tersebut menjadi refleksi pentingnya sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang maju, mandiri dan berdaulat.

Otonomi daerah merupakan amanat reformasi dan wujud nyata desentralisasi pemerintahan yang memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. 

Tujuannya adalah agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien, sesuai kebutuhan dan potensi lokal.

Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 

Wabup Azwar Hadi menegaskan pentingnya otonomi daerah sebagai sarana percepatan pemerataan pembangunan, penguatan integrasi nasional, serta peningkatan daya saing daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dalam sambutan tersebut disampaikan pula arahan strategis Presiden Republik Indonesia terkait penguatan ketahanan pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta optimalisasi potensi ekonomi daerah.

Azwar Hadi juga mengajak seluruh ASN untuk menjadikan momentum Hari Otonomi Daerah sebagai pengingat akan komitmen dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pengirim berita : (Eduardo)

(Foto Azzhoheri : Ketua Iwo Lamtim)

Lampung Timur | Prokontra.news |- Ketua Ikatan Wartawan Online ( IWO ) Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Azzoheri menyoroti kegiatan wisata rohani tahun 2024, yang telah menelan anggaran sebesar Rp 500.000.000

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh CV. Asia Tour, selaku rekanan dari Bagian Kesejahteraan rakyat (Kersa) Sekretariat Daerah Pemkab Lampung Timur.

Dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi ini muncul, setelah adanya pengakuan dari Siti Aisyah, Ketua Rombongan Jamaah yang berasal dari Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten  Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Lalu apa pengakuan Siti Aisyah, mengenai perjalanan wisata rohani ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tersebut, yang di laksanakan oleh Pemkab Lampung Timur, melalui Bagian Kesejahteraan rakyat (Kesra) ini? menurut Siti Aisyah, dalam perjalanan mereka hanya di beri makan nasi uduk saja, dan lauk telor sebanyak tiga, ungkapnya.

Lebih lanjut, jamaah asal Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, yang menjadi Ketua Rombongan ini, menjelaskan, sebagai dirinya sebagai ketua rombongan tentu mengetahui betul apa yang mereka alami selama dalam perjalanan wisata rohani tersebut, ucapnya.

Begini bang, kebetulan saya ini kan Ketua Rombongan, Perjalanan kami ziarah ke Palembang, berangkatnya, Ba'da Isya, siang hari nya kami tiba di Palembang, kemudian setelah melakukan aktivitas selama satu hari, sore nya kami kembali bertolak menuju Lampung, jadi kami itu hanya tidur di mobil, gak ada istirahat apalagi bermalam di Palembang,"ucap Siti Aisyah, pada Kamis (24/4/2025).

Di tempat terpisah Bos Agen Perjalanan CV. Asia Tour & Travel membenarkan adanya, perjalanan wisata Rohani dari Kabupaten Lampung Timur ke Palembang, yang di ikuti kurang lebih 1000 jamaah, dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamtim.

Sementara itu, Singgih, selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan wisata rohani ini, saat dimintai keterangan terkait wisata rohani pada tahun 2024 lalu, enggan memberikan keterangan, Singgih terkesan, melempar tanggung jawabnya kepada Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan rakyat, Imam Ghozali.

Merespon keluhan Ketua kelompok jamaah asal Kecamatan Labuhan Ratu tersebut, Azzoheri, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung Timur, meminta inspektorat Kabupaten Lamtim dan aparat penegak hukum (APH) untuk harus segera menindaklanjuti keluhan warga tersebut, "tegas dengan penuh semangat. Azzoheri.

Pengirim berita :

 (Iman /Edo)