Ela juga memberikan penghargaan kepada mantan Bupati M. Dawam Rahardjo dan mantan Wakil Bupati Azwar Hadi atas pengabdiannya selama periode sebelumnya.

"Tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan, mengingat dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan pembangunan daerah,” ujar Ela.

Ela mengungkapkan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam memastikan optimalisasi belanja pelayanan publik, terutama di tengah tekanan efisiensi APBN yang berdampak pada penundaan beberapa program pembangunan.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Lampung Timur akan merestrukturisasi anggaran untuk memastikan program prioritas tetap berjalan.

"Salah satu program yang akan segera diluncurkan adalah Program Kurma Ramadhan (Kunjungi Pasar Murah Ramadhan Kabupaten Lampung Timur), yang akan digelar di 24 kecamatan guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan harga bahan pokok menjelang Idul Fitri," Lanjutnya.

Selain itu, Bupati Ela menegaskan komitmennya dalam mengatasi berbagai tantangan daerah, seperti kemiskinan, angka putus sekolah, infrastruktur, lapangan pekerjaan, serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Bupati EIa mengajak seluruh elemen untuk bersatu dan berkolaborasi dalam membangun Lampung Timur dengan semangat Sakai Sambayan, menuju visi "Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas."

"Kita harus memiliki semangat seperti Gajah Sumatera di Way Kambas, yang melambangkan kekuatan dan kerja sama. Dengan potensi SDM dan SDA yang kita miliki, serta semangat kebersamaan, kita bisa mengatasi tantangan yang ada,” tutupnya. (ADV)

Dengan pelantikan ini, masyarakat Lampung Timur menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ela dan Azwar untuk membawa perubahan positif bagi daerah. 

Dalam wawancara eksklusif usai pelantikan, Ela mengungkapkan rencana awalnya untuk mengunjungi 24 kecamatan di Kabupaten Lampung Timur guna mensosialisasikan program kerja pemerintahannya.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap kecamatan mendapatkan perhatian yang layak dan program kerja kami sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Ela.

Ela mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang merata. 

Selama kampanye, dia telah berjanji untuk memperbaiki infrastruktur jalan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan sektor pertanian, serta menangani permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Salah satu fokus utama pemerintahan Ela adalah memastikan penerapan BPJS Kesehatan berjalan efektif dan tepat sasaran. 

Dia berencana melakukan silaturahmi dengan kepala desa untuk memperbarui data masyarakat kurang mampu agar pelayanan kesehatan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

"Dengan pembaruan data yang akurat, kami memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal," tegas Ela.

Terkait infrastruktur, Ela mengakui bahwa efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada alokasi dana pembangunan. Namun, dia menegaskan bahwa pembangunan jalan dan irigasi tetap menjadi prioritas, dengan pergeseran anggaran dari pos yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat.

Lampung Timur merupakan salah satu daerah pengirim terbesar PMI di Provinsi Lampung, terutama pekerja perempuan. Namun, banyak dari mereka menghadapi berbagai persoalan administratif dan hukum di luar negeri, termasuk ketidakjelasan kontrak kerja dan kesulitan dalam pemulangan jenazah saat terjadi musibah.

Ela berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI dengan memberdayakan calon pekerja migran sebelum mereka berangkat. Selain itu, ia merancang program khusus bagi mantan pekerja migran agar mereka bisa mengembangkan usaha mandiri setelah kembali ke kampung halaman.

"Kami ingin mereka tidak hanya konsumtif, tetapi juga mampu berkontribusi pada perekonomian daerah," ujar Ela.

Dalam aspek pelayanan publik, Ela menegaskan bahwa administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran harus diproses dengan cepat dan efisien. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga mendapatkan akses layanan yang adil tanpa hambatan birokrasi," tegasnya.

Sebagai bagian dari evaluasi, Ela meminta dinas terkait untuk melakukan monitoring rutin terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Ia juga menekankan bahwa setiap petugas pelayanan publik harus bekerja dengan profesionalisme dan sikap yang baik.

Dengan berbagai program ini, pemerintahan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi diharapkan dapat membawa perubahan nyata bagi Lampung Timur, menjadikannya daerah yang lebih maju .

Pengirim berita :

( Eduardo ) 

Dalam Penyampaiannya, Berlian menegaskan untuk fokus bekerja tentu di mulai dari tempat yang nyaman dan aman." Untuk fokus bekerja tentu harus di mulai dari tempat yang aman dan nyaman sementara seperti yang kita lihat bersama plafon yang ada di Sekretariat Daerah Lampung Timur seperti tidak terurus dan terkesan sengaja di biarkan,." jelas Berlian

" Tentu hal seperti ini menjadi perhatian kami selaku Masyarakat Lampung Timur dan Lembaga Bara - JP, dalam kontek ini kami menilai Bapak Sekda yang terhormat Moh. Jusuf terindikasi / diduga asal kerja saja dan tidak memikirkan untuk kemajuan daerah", jelasnya. 

" kami juga akan mempelajari apakah ada dana anggaran dana untuk perawatan kantor Setdakab dalam kurun waktu dia menjabat, apabila dianggarkan tentu menjadi pertanyaan, digunakan untuk apa?.. Dana tersebut,." imbuhnya.

Lebih lanjut Berlian menegaskan apabila dalam setiap tahun ada anggaran untuk perawatan kantor maka kami meminta terhadap pihak terkait untuk mempertanyakan dan mengaudit anggaran tersebut ", tegasnya .

Pengirim berita (Eduardo/Iman)

Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian dan meminta pemerintah daerah membuka formasi khusus bagi Satpol PP, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2025.

Koordinator aksi, Faisal Tanjung, mengungkapkan kekecewaannya terhadap rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024 yang dinilai tidak sesuai dengan jumlah tenaga honorer di Pemkab Lampung Timur.

“ Kami kecewa karena formasi yang dibuka tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya. Satpol PP adalah garda terdepan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, hak-hak kami justru diabaikan,” tegas Faisal dalam orasinya.

Menurutnya, berbagai upaya audiensi telah dilakukan dengan BKPPD Lampung Timur, Kementerian Dalam Negeri, hingga BKN. Namun, mereka selalu mendapatkan jawaban bahwa kebijakan perekrutan ASN diserahkan kepada masing-masing daerah.

Para tenaga honorer Satpol PP mengajukan lima tuntutan utama, diantaranya:

1. Membuka formasi CASN P3K Tahun Anggaran 2025 sesuai UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, khusus untuk Tenaga Teknis Pranata Trantibum bagi honorer Satpol PP.

2. Memprioritaskan tenaga honorer dengan SK Bupati yang dianggarkan melalui APBD untuk menjadi P3K penuh waktu.

3. Menghapus status tenaga honorer di Satpol PP dan mengangkat mereka sebagai ASN.

4. Meminta Komisi I DPRD Lampung Timur mendesak BKPPD agar membuat regulasi pembukaan formasi CASN P3K bagi Tenaga Teknis Pranata Trantibum.

5. Meminta Ketua DPRD Lampung Timur membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengawal dan mendorong pembukaan CASN P3K 2025 secara adil dan transparan.

Aksi berlangsung tertib, dengan harapan tuntutan mereka mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

"Kami selaku pengasuh pondok pesantren berharap pemerintah membuka mata tentang sosial karena pada dasarnya pengobat dan perlindungan ODGJ adalah kewajiban pemerintah kami disini bergerak hanya berdasarkan hati nurani, " harap Gus Anam

Perlu diketahui, uniknya pondok pesantren ini selain mengobati ODGJ, para pasien juga diajarkan tentang kerajinan tangan seperti membuat lemari dan kursi.

Pengirim berita : (Eduardo/ Iman)

Acara tersebut dihadiri oleh Forkopimda, Bupati terpilih Ela Siti Nuryamah, para Kepala OPD, kepala instansi terkait, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Rida Rotul Aliyah menyampaikan bahwa pengumuman ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna dan diusulkan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentiannya,” jelas Rida.

Dalam rapat tersebut, DPRD mengumumkan pemberhentian pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur hasil Pilkada 2020, yaitu:

1. Nama: Drs. Dawam Rahardjo, M.Si

Jabatan: Bupati Kabupaten Lampung Timur

2. Nama: Hi. Azwar Hadi, S.E., M.Si

Jabatan: Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur

Pemberhentian keduanya dilakukan karena masa jabatan telah selesai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, DPRD juga mengumumkan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2025 tertanggal 9 Januari 2025. Pasangan terpilih tersebut adalah:

1. Nama: Ela Siti Nuryamah

Jabatan: Calon Bupati Kabupaten Lampung Timur

2. Nama: Azwar Hadi

Jabatan: Calon Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur

Penetapan pasangan terpilih ini menjadi langkah awal dalam transisi pemerintahan Kabupaten Lampung Timur menuju masa kepemimpinan baru di tahun 2025.

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

Rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih itu dipimpin Ketua KPU Lamtim Dedi Maryanto.

"Hasil pilkada serentak tahun 2024, menetapkan pasangan: Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih dengan perolehan suara 322.946 atau 64,27 persen dari total suara sah," kata Dedi. 

Usai ditetapkan, Bupati Lamtim terpilih Ela Siti Nuryamah menyampaikan terimakasih kepada semua pihak, terutama KPU, Bawaslu, Pemkab serta Kepolisian dan TNI, yang telah bekerja keras untuk kelancaran pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. 

“Kami atas nama pasangan calon nomor urut 1 mengucapkan terimakasih atas seluruh perjuangan dan kerja keras dari semua pihak untuk kelancaran pelaksanaan pilkada serentak. Selanjutnya, kami kembali memohon doa dan dukungan agar dapat mengembang amanah ini dengan baik mewujudkan cita-cita pembangunan di Kabupaten Lampung Timur yang kita cintai," kata Ela. 

Hal senada disampaikan Wakil Bupati Lamtim terpilih Azwar Hadi."Saya bersama Bu Ela (bupati terpilih) sudah berkomitmen untuk bekerja keras untuk Lampung Timur yang lebih maju dan sejahtera," kata Azwar Hadi.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Lamtim Lailatu Khoiriyah menilai, penetapan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih tersebut, sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip demokrasi yang berlaku.

"Kami (Bawaslu Lamtim) telah melaksanakan mekanisme pengawasan di semua tahapan pilkada. Karena itu, penetapan ini tentu berdasarkan aturan yang berlaku dan mengedepankan prinsip demokrasi berkeadilan," kata Lailatul. 

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

Operasi ini dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukadana, Rony, dengan dukungan empat kendaraan dari tim gabungan Kejati, Polisi Militer, Kepolisian, dan Kejari Lampung Timur. Langkah ini memicu spekulasi publik tentang kemungkinan adanya kasus korupsi atau pelanggaran hukum lainnya di instansi tersebut.

Sementara itu, Rony menegaskan bahwa informasi detail akan disampaikan oleh pihak yang berwenang di Kejati Lampung melalui Kasipenkum Kejati Lampung dalam waktu dekat.

Selain penggeledahan di Dinas PU, tim Kejati Lampung juga melakukan operasi serupa di rumah dinas Bupati Lampung Timur pada hari yang sama. Kedua aksi ini menandai langkah tegas Kejati dalam mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum di wilayah tersebut.

Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi dari Kejati Lampung mengenai hasil dari operasi ini, berharap keadilan ditegakkan dan transparansi tetap terjaga.

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

Acara dibuka langsung Bupati Lamtim M. Dawam Rahardjo itu berjalan meriah diawali dengan jalan sehat, senam bersama dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya.

Bupati Dawan, mengatakan peringatan Hari Kesehatan Nasional ini jangan dilakukan hanya sekedar seremonial saja. Jangan dianggap kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya, atau menganggap kegiatan ini hanya sekedar penggugur kewajiban.

"Jadikan peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 ini sebagai momentum untuk kita bersama-sama merefleksikan kembali upaya-upaya apa yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita," kata Bupati Dawam

Selain itu, kata Bupati Dawam, mari jadikan momentum hari ini sebagai waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri sebagai insan-insan yang sudah memilih dan sebagai insan-insan yang sudah memutuskan mengabdikan diri dan kehidupannya di bidang kesehatan.

"Mari, bapak ibu, kita merenungkan kembali apa kita sudah melaksanakan kewajiban kita, sebagaimana yang sudah semestinya kita lakukan," ujar Dawam.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengucapkan Apresiasi bagi para tenaga kesehatan yang telah berjasa, terutama selama masa - masa sulit pandemi. 

"Selamat Hari Kesehatan Nasional. Terima kasih untuk bapak dan ibu tenaga kesehatan yang luar biasa. Sudah berjuang keras saat pandemi Covid-19," pungkasnya.

Vokalis Hijau Daun Dide turut memeriahkan peringatan Hari Kesehatan Nasional yang digelar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Penampilan Dide yang memukau langsung memecahkan suasana.

Dengan suara khasnya, ia membawakan sejumlah lagu hits yang sukses menghidupkan semangat para tenaga kesehatan (Nakes), pegawai pemerintah, dan masyarakat yang ikut serta memeriahkan acara tersebut.

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

Wakil Bupati Lamtim dan juga Selalu Ketua TPPS Kabupaten Lampung Timur, Azwar Hadi, menjelaskan, Sebagai Komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan 8 (Delapan) Aksi konvergensi. 

"Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi sesuai dengan Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Kabupaten, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional / Bappenas" ucap Azwar Hadi

Pada hari ini kita melaksanakan Kegiatan Aksi 8 (delapan) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan penurunan stunting. 

Kegiatan ini bertujuan, Memperoleh informasi capaian kinerja program penurunan stunting tahun 2024, Memperoleh informasi kemajuan pelaksanaan kegiatan penurunan stunting yang telah direncanakan dan yang telah dilakukan.

Mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan, sebagai solusi untuk menentukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus,serta desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya.

"Untuk itu, pada kesempatan ini saya meminta TPPS kabupaten,TPPS Kecamatan dan desa Lokus, agar meningkatkan Kinerja Penurunan Stunting sesuai dengan kewenangan masing-masing". tutur Azwar Hadi

Azwar Hadi berharap dengan bekerjasama maka Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Timur dapat diatasi."pungkasnya"

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

Lampung Timur|Prokontra.news|-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur Resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Ela Siti Nuryamah dan Azwarhadi, sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampung Timur 2024. 

Keputusan ini disampaikan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang digelar pada pukul 15:45 Wib, Selasa (3/12/2024).

Ketua KPU Lampung Timur, Dedi Maryanto, mengumumkan hasil akhir yang menunjukkan Paslon Ela -Azwarhadi unggul telak dengan perolehan 322.946 suara sah atau 64,27 persen. Sementara itu pasangan calon nomor urut 2, yaitu M. Dawam Raharjo dan Ketut Irawan, memperoleh 179.532 suara sah.

“Hasil ini bersifat final dan resmi berlaku sejak tanggal penetapan. Keputusan ini berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang tertuang dalam formulir model D Hasil KWK Bupati/Walikota,” jelas Dedi saat membacakan keputusan dalam rapat pleno.

Pasangan Ela - Azwar, yang mengusung tagline Sakai Sambayan untuk Lampung Timur, kini resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lamtim terpilih. Menyikapi hasil ini, Ela Siti Nuryamah mengungkapkan rasa syukur sekaligus mengajak masyarakat untuk bersatu membangun Lampung Timur.

“Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Lampung Timur. Mulai hari ini, tidak ada lagi 01 dan 02. Saatnya kita bersatu dengan semangat sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Mari kita bersama-sama mewujudkan Sakai Sambayan untuk Lampung Timur yang lebih baik,” ujar Ela.

Dengan kemenangan ini, Ela - Azwar siap melanjutkan Visi dan Misi mereka demi kemajuan Lampung Timur. Rapat pleno tersebut sekaligus menjadi momen bersejarah bagi masyarakat setempat yang mendambakan perubahan.

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

Lampung Timur|Prokontra.news|- Menjelang Pemilihan Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten lampung timur, menggelar apel siaga patroli pengawasan Pemilihan Serentak 2024.

Apel siaga patroli pengawasan Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Timur ini, dipusatkan di lapangan Merdeka kecamatan sekampung kabupaten Lampung Timur, Minggu, (24/11/2024).

Apel siaga patroli Pengawasan Pemilihan Serentak 2024 ini, diikuti oleh Pengawas Kecamatan (Panwascam). Pengawas kelurahan desa (PKD) dan Pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) Sekabupaten Lampung Timur.

Bawaslu Kabupaten Lampung Timur mengatakan, apel siaga patroli Pengawasan Pemilihan Serentak 2024 ini digelar menjelang masa tenang. Karena besok kan sudah memasuki masa tenang, yang artinya kita akan melakukan penertiban kampanye," terangnya. 

Dalam kesempatan tersebut, ketua bawaslu lampung Timur beserta jajaran nya menegaskan kepada seluruh Panwascam dan PKD, untuk bekerja 24 jam. Yang artinya siang, malam, pagi, dan sore.. 

"Di masa tenang ini hendaknya tidak ada lagi unsur-unsur kampanye, kami minta Panwascam dan PKD harus patroli ke lapangan," tegasnya. 

Bahwa masa tenang ini patroli yang dilakukan merupakan bentuk pengawasan dari Bawaslu terhadap penyelenggaraan Pemilihan pilkada Serentak ini. 

dan jika ada yang masih kampanye di masa tengang ini silahkan segera laporkan kepada kami, dan kami bawaslu juga berfokus juga kepada masyarakat agar bisa, masyarakat juga sama sama mengawasi karena jumlah pengawasan kami juga minim. Jika masih ada yang kampanye di masa tenang seperti di rumah warga dan lain lain , maka ini merupakan pelanggaran. Dan Kawan-kawan Panwascam PKD harus memperhatikan," ujarnya. 

" Demikian pula terhadap adanya kemungkinan politik uang, kami meminta kepada Panwascam dan PKD harus berpatroli ke lapangan".

Pengirim berita :  (Eduardo/Iman)

Lampung Timur|Prokontra.news|-Menjelang pilkada serentak 2024 KPU Kabupaten Lampung Timur Adakan Debat Publik untuk ke tiga Calon Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten setempat 

Dalam debat kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yang diselenggarakan di Kampus IAIN tepatnya di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Menentukan siapa yang lebih bagus dalam menggagas progres kedepan untuk mensejahterakan masyarakat. Sabtu (16/11/2024).

Paslon nomor urut 01 Ela - Azwar menegaskan, Lampung Timur butuh Inovasi untuk mengaitkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sementara kabupaten Lampung Timur banyak memiliki potensi untuk meningkatkan PAD.

"Lampung Timur daerah yang memiliki sumber daya alam lengkap, jika pemimpin nya memiliki inovasi dan bekerja keras bersama masyarakat PAD Lamtim akan maksimal, tapi perlu manajemen yang fear soal pembelanjaannya"tegas Ela dalam debat kandidat tersebut.

Ela menggambarkan, berbagai sumberdaya alam seperti objek wisata, baik wisata nasional dan wisata lokal, contoh wisata nasional ada di Way Kambas tepatnya di Kecamatan Labuhan Ratu.

Benar, kata Ela. Way Kambas milik pemerintah pusat sebatas pendapatan Lampung Timur tidak cawe cawe, tapi kalau pemimpinnya punya inovasi tentu bisa mensejahterakan masyarakat khususnya warga penyangga Way Kambas.

Bagaimana caranya. Hidupkan wisata desa penyangga, hidupkan UMKM masyarakat dan eksplor kepada pengunjung, hasil karia masyarakat baik soal kuliner atau sovenir yang ada ciri khasnya dengan Way Kambas.

"Kalau pemimpinnya tidak punya inovasi, tidak punya gagasan yang berpihak kepada masyarakat bagaiman masyarakat akan sejahtera. Jangan hanya mengandalkan bagi hasil, " terang El.

Persoalan pertanian, inovasi perlu di gerakan tidak hanya bicara soal target produksi panen. Tapi insfratruktur menuju pertanian harus di utamakan, seperti jalan menuju persawahan, pelaksanaan dan irigasi kecil yang menghubungkan letakan sawah.

" Itu perlu sinergi dengan pemerintah pusat, agar Lampung Timur bisa membangun lebih luas, tidak hanya mengandalkan PAD yang ada , " jelasnya.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Lampung Timur merupakan pengirim PMI terbesar se-Provinsi Lampung, artinya di Kabupaten Lampung Timur masih sempit dengan lapangan pekerjaan. Kata Ela menjadi nasib di luar negeri tidak mudah.

" Kasihan masyarakat Lampung Timur sulit mencari pekerjaan di Lampung Timur dan PMI menjadi solusi. Ia kalau berhasil Alhamdulillah tapi tidak sedikit masyarakat Lamtim yang nasibnya kurang baik saat menjadi PMI, " terang Ela . 

Pengirim berita : ( Eduardo )

Langkah ini dianggap berpotensi mengaburkan suara dan aspirasi rakyat Lampung Timur, Konstituen Yusbariah yang mempercayakan harapan mereka pada perwakilan di parlemen daerah. 

Sebagai anggota DPRD dari PKB, absennya, Yusbariah dalam AKD membuatnya tidak bisa menjalankan tugas-tugas utama seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kunjungan Kerja, hingga Reses yang seluruhnya dilakukan melalui komisi, salah satu diantaranya Bendi Juantara, Pengamat ilmu Pemerintahan dari Universitas Lampung, menyatakan bahwa ketidakhadiran Yusbariah di AKD sangat disayangkan karena mempengaruhi kemampuannya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. 

“Fenomena ini bukan hanya tentang posisi seorang anggota DPRD, tapi dampaknya adalah hilangnya akses Konstituen terhadap pengambilan keputusan penting di dewan. Rakyat Lampung Timur adalah pihak yang paling dirugikan,” ujarnya, Senin (04/11/2024).

Menurut Bendi, langkah PKB ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kepentingan partai dan mandat rakyat. 

Ia menegaskan bahwa partai politik seharusnya menjadi penghubung yang mendukung wakilnya dalam memperjuangkan aspirasi konstituen, bukan malah membatasi peran mereka. 

“ Seharusnya partai politik bijak dalam menyikapi persoalan ini. Tidak melibatkan Yusbariah dalam AKD berarti PKB telah mengaburkan fungsi perwakilan rakyat di Lampung Timur. Aspirasi mereka pun menjadi terpinggirkan,” tegas Bendi. 

Bukan hanya Bendi, Iwan Satriawan, seorang pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Lampung, turut menyoroti keputusan PKB ini. Ia melihat bahwa tidak diusulkannya Yusbariah dalam AKD memberi sinyal bahwa partai ini sedang mempertimbangkan pergantian antar waktu (PAW) untuk Yusbariah, kemungkinan besar setelah Pilkada mendatang. 

“Ada tanda-tanda kuat PKB sedang menyiapkan langkah PAW untuk Yusbariah. Namun, yang perlu diingat, Yusbariah adalah wakil rakyat yang mendapatkan suara dari Konstituennya. Mengaburkan perannya sama saja mengaburkan suara rakyat yang telah memilihnya,” jelasnya. 

Iwan juga mengkritisi praktik partai politik yang cenderung mengutamakan kepentingan internal daripada aspirasi rakyat yang diwakili para anggotanya di legislatif. 

“Meskipun posisi anggota dewan bergantung pada dukungan partai, mereka seharusnya menjalankan mandat rakyat yang telah memilihnya. Ketika partai lebih dominan dalam menentukan posisi mereka, yang terpinggirkan adalah rakyat yang mereka wakili,” ujarnya. 

Sementara itu, dalam sidang paripurna DPRD Lampung, Yusbariah sempat mengajukan interupsi mempertanyakan ketidakhadirannya di AKD. Namun, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan bahwa penentuan posisi AKD sepenuhnya merupakan kewenangan fraksi. 

Ketua Fraksi PKB, Fatikhatul Khoiriyah, juga hanya menyebutkan bahwa posisi Yusbariah masih dalam pembahasan internal tanpa menjelaskan lebih jauh. 

Kompleksitas situasi ini semakin dipertegas oleh latar belakang Yusbariah sebagai istri dari Dawam Rahardjo, Mantan Ketua DPC PKB Lampung Timur yang kini maju sebagai calon Bupati Lampung Timur dengan dukungan PDIP, rival politik PKB dalam pilkada. Situasi ini memicu spekulasi adanya muatan politis dalam ketidakpastian posisi Yusbariah di tubuh partainya sendiri. 

Pada akhirnya, situasi ini mengundang pertanyaan besar dikalangan masyarakat Lampung Timur: Apakah suara mereka tetap diwakili? Ataukah aspirasi mereka terabaikan karena kepentingan politik yang membayangi? Langkah PKB yang mengaburkan peran Yusbariah bisa menjadi cermin bagi publik tentang bagaimana demokrasi lokal seharusnya berjalan. 

Hanya waktu yang akan menjawab, namun harapannya, aspirasi rakyat yang telah memilih tetap menjadi prioritas utama, bukan tersingkir oleh kepentingan partai.

Ditempat terpisah Arip Setiawan Mantan Penyelenggara Pemilu menegaskan, Proses Penggantian Antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berpegang pada pedoman hukum.

Pedoman hukum yang dipegang antara lain UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), UU Nomor 2 tahun 2018 atas perubahan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antar waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 

"Kalau kita sudah memegang prinsip atau Azas (Pedoman Hukum) maka ketemu perkara apapun kembalikan kepada prinsip azas maka tidak menemui kesulitan," ujar Arip 

Pada prinsipnya, kata Arip anggota DPRD digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang menduduki perolehan suara terbanyak dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik (parpol) yang sama dan dapil yang sama.

Alurnya dimulai dari proses permintaan PAW yakni surat dari pimpinan dewan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sejak diterimanya surat, KPU mendapat batas waktu 5 hari untuk menjawab surat tersebut. 

Dalam proses menyampaikan surat jawaban ke pimpinan dewan, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota memeriksa dan meneliti dokumen calon PAW yakni SK penetapan hasil, SK penetapan calon terpilih, serta dokumen pendukung lainnya seperti LHKPN. Setelah itu, ditetapkan dalam rapat pleno dan dibuat berita acara serta surat jawaban untuk pimpinan DPR, DPD, DPRD. 

Batas waktu pelaksanaan PAW, kata Arip Kembali maksimal 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Untuk itu, jika ada anggota DPRD yang diberhentikan atau berhenti kurang dari 6 bulan tidak diperbolehkan proses PAW. "PAW tidak dapat dilaksanakan apabila masa jabatan kurang dari 6 bulan terhitung surat permintaan PAW," ujar Arip Kembali.

Arip menyampaikan anggota DPRD yang diberhentikan dalam tiga alasan yakni meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah.  

Potensi permasalahan muncul terkait PAW seperti di dapil yang sama tidak ada calon menggantikan, atau semua calon mengundurkan diri, hingga yang dipecat atau diberhentikan kemudian melakukan perlawanan hukum maka memproses PAWnya maka perlu melihat kembali pedoman hukum agar dapat diatasi. 

Calon PAW yang dinyatakan tidak memenuhi syarat antara lain meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan, diangkat sebagai anggota TNI, polisi, PNS, karyawan pada BUMN/BUMD atau badan lain yang bersumber dari keuangan negara, berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, PPAT, atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa berhubungan dengan keuangan negara. 

Selain itu, calon yang tidak memenuhi syarat lainnya antara lain karena menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, calon yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun penjara, diberhentikan sebagai anggota parpol dan/atau menjadi anggota parpol lain. 

Seluruh calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, kata Arip, dibuktikan dengan dokumen pendukung atau buktinya sesuai Pasal 20 PKPU 6/2017.

Pengirim berita : ( Eduardo )

Hendri Widiono menjelaskan berdasarkan rekapitulasi data yang telah dihimpun oleh Person In Charge (PIC) kampanye Bawaslu Kabupaten Lampung Timur terhadap pelaksanaan kampanye pemilihan yang telah dilaksanakan di dua puluh empat kecamatan di Lampung Timur ditemukan beberapa indikasi pelanggaran, jelasnya.

Lanjutnya, Indikasi pelanggaran tersebut diantaranya pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon maupun tim kampanye pemilihan, namun belum disertai dengan surat pemberitahuan kepada pihak Kepolisian kepada pengawas pemilihan umum, atas hal tersebut Bawaslu memberikan surat pencegahan terhadap proses kampanye sebagaimana dimaksud, paparnya.

" Selain itu Bawaslu saat ini juga telah menerima laporan atas dugaan pelanggaran sebanyak satu buah laporan dan tiga Informasi awal yang sedang dilakukan Penelusuran ".

Lebih lanjut Hendri juga menjelaskan bahwa Bawaslu Lampung Timur telah menerima laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran adanya pejabat daerah yang diduga mendukung salah satu pasangan calon, terangnya.

Selain itu Bawaslu juga menerima Informasi awal terkait adanya dugaan pelanggaran Kampanye lain seperti pembagian sembako, kampanye ditempat yang dilarang serta adanya dugaan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara(ASN), imbuhnya.

" Maka dari itu Bawaslu menghimbau kepada pejabat daerah yang hendak melakukan kampanye agar mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PKPU No.13 Tahun 2024 pasal 53 yang mana atas penyampaian surat izin cuti agar ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Timur ".

Dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Lampung Timur menghimbau kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilihan agar mematuhi regulasi tentang pelaksanaan kampanye pemilihan serentak tahun 2024, tutupnya.

" Hal tersebut dimaknai bahwa kampanye adalah sebagai perwujudan Pendidikan politik Bagi Masyarakat sehingga tercipta iklim kondusif pada pelaksanaan Kampanye Pemilihan di wilayah kabupaten Lampung Timur ".

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

Hal ini disampaikan Robenso Ketua Bara JP DPC Lampung Timur, kepada awak media ini mengatakan, keterlibatan anggota dewan untuk ikut Aktif Kampanye dalam pilkada memang sangat dimungkinkan. Hal itu, sejalan dengan arah dukungan partai politik (parpol) yang melekat pada diri setiap anggota dewan. ’’Tentu, berpotensial bagi anggota dewan ikut aktif dalam kampanye. Mendukung salah satu paslon di pilkada,’’ ungkapnya, Minggu (29/09/2024).

Kendati secara regulasi diizinkan, Rubenson menegaskan, setiap anggota dewan yang terlibat kampanye aktif mendukung salah satu paslon harus tetap mengajukan izin cuti. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024, tentang Kampanye, imbuhnya.

Di dalamnya menjelaskan, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil bupati, Wali kota, wakil wali kota, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye di luar tanggungan negara.

Sedangkan, lanjut dia, dalam bab IV Pasal 53, disebutkan jika pejabat negara yang terlibat dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas jabatannya dan harus di luar tanggungan negara. ’’Jadi, bagi anggota DPRD yang ingin mengikuti kampanye, harus ada izin cuti terlebih dahulu kepada pimpinan DPRD. Aturan dibuat tujuannya untuk menjaga rasa keadilan. taat aturan lah Mereka-mereka para Wakil rakyat, kasih contoh yang baik kepada Rakyat yang memilih’’ jelasnya. Dengan demikian, bagi anggota yang tidak mengajukan izin cuti saat kampanye akan ada sanksi administratif bahkan bisa saja Pidana ’’Kalau Sabtu dan Minggu karena libur, tidak perlu ajukan cuti, asal tidak gunakan fasilitas negara, tutupnya. 

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)

Lampung Timur|Prokontra.news|-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur tahun 2024, Senin (23/09/2024).Acara yang berlangsung di halaman Kantor KPU setempat tersebut dihadiri oleh Pasangan Calon dan perwakilan partai politik.Dalam pengundian ini, setiap pasangan calon mendapatkan nomor urut yang akan menjadi identitas mereka dalam pemilihan mendatang.

Pengundian berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kompetitif, dengan masing-masing pasangan calon berharap nomor yang mereka peroleh membawa keberuntungan di pemilu.

Ketua KPU Lampung Timur, Wasiat Jarwo Asmoro, menyampaikan bahwa proses pengundian nomor urut ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyelenggaraan Pilkada, ucapnya.

“Rapat pleno terbuka ini menjadi salah satu wujud dari transparansi dan profesionalisme kami dalam mengawal demokrasi di Lampung Timur. Kami berharap seluruh pihak dapat menerima hasil pengundian ini dengan baik dan tetap menjaga semangat sportifitas selama proses pemilihan".

Dengan selesainya pengundian ini, setiap pasangan calon kini dapat mulai mempersiapkan strategi kampanye sesuai dengan nomor urut yang telah mereka peroleh.

Pilkada Lampung Timur tahun 2024 diharapkan menjadi ajang pemilihan yang adil, transparan, dan mencerminkan aspirasi masyarakat.

Untuk diketahui, dalam Pengundian tersebut calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Ela -Azwar mendapatkan Nomor satu (1) Sementara Dawam -Ketut nomor Dua (2).

Pengirim berita : (Eduardo/Iman)