Ditambahkan, untuk penyaluran BLT-DD tahap pertama tahun 2025 ini sebanyak 3 bulan yaitu, Januari, februari dan Maret, Tahun 2025 (perbulan Rp 300 ribu) diberikan untuk 35 KPM, per KPM mendapat Rp  900 ribu rupiah, imbuhnya.

Harapannya, semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan beban bapak/ ibu sekalian, dan sekiranya bantuan ini dapat dibelanjakan didesa kita, agar manfaat BLT-DD ini dapat juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memiliki usaha di Tiyuh yang tidak menerima bantuan dari pemerintah, pada dasarnya pemberian BLT-DD ini adalah bentuk perhatian khusus dari Pemerintah dalam rangka percepatan penurunan dan penghapusan kemiskinan ekstrim,” tutupnya.

Pengirim berita : (Robensyah)

Ogan Ilir|Prokontra.news|- Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir menggelar rapat Paripurna XI (Sebelas) untuk Masa Sidang ke-II pada Tahun 2025, dalam rangka Penyampaian Pidato Perdana Sambutan Bupati Ogan Ilir Masa Jabatan periode  tahun 2025 s/d tahun 2030.

Kegiatan paripurna sidang tersebut dihadiri Wakil Bupati Ogan Ilir, Sekdakab Ogan Ilir Forkopimda Ogan Ilir, Rektor Unsri, para Asisten Setda, para Staf Ahli Bupati, Perangkat Daerah, para Kepala Bagian Setda, Para Camat se-Kabupaten Ogan Ilir, Direktur RSUD, Kepala BNN OI, Kepala BUMD OI, dan tamu para tamu undangan.

Dalam Pidato Perdananya,  Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, menyampaikan, bukan hanya di Sumatera, tapi diberbagai daerah, kalau Bupatinya Baru, sambutannya meriah, baik oleh kepala OPD dan teman -  teman DPRD, ucapnya.

"Akan tetapi kalau Bupati nya telah memasuki periode kedua, rata-rata sambutan berbeda. Emang kalau yang baru itu menggoda, tapi yang periode kedua atau yang lama itu yang baik, sebab sudah terbukti kerja nyatanya" ungkapnya.

Selanjutnya, Bupati Panca, juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai pengusung, teman-teman di DPRD, para penyelenggaraan, baik KPU,  Bawaslu, jajaran forkopimda, dari TNI, Polri serta seluruh yang terkait, paparnya.

" Kita sudah melewati berbagai tahapan Pilkada, sampai dengan telah dilantiknya Bupati terpilih periode 2025-2030," katanya.

Pada Poin utama yang paling penting adalah, setelah dirinya dilantik, pihaknya memastikan program pemerintah pusat, program Presiden Prabowo berjalan dengan baik sampai dengan ke pelosok Desa. Tentu Kita, sebagai ujung tombak harus memastikan apa yang dicita-citakan oleh bapak Presiden RI sesuai dengan harapan sampai ke masyarakat Desa," tuturnya.

Poin Kedua kepada seluruh anggota DPRD, seluruh partai pendukung, karena semua partai, tanpa terkecuali adalah partai koalisi, mengantarkan Panca - Ardani sebagai Bupati terpilih periode tahun 2025-2030.

Perlu diketahui, pada periode pertama, saya oposisi saja, lebih kurang 3 tahun kepemimpinan saya, kita telah dapat memperbaiki infrastruktur baik itu di pendidikan dan lain sebagainya, terangnya.

Maka saya rasa seharusnya di periode yang kedua ini kita harus lebih optimis, karena yang semua duduk 40 anggota DPRD adalah koalisi saya pada saat mengantarkan saya menjadi Bupati Ogan Ilir," sebutnya. (ADV)

H.isah Ansori  selaku Pj.Kepalo Tiyuh  Gading Kencana Tubaba, yang diserahkan oleh pj.Kepalo Tiyuh Gading Kencana atau juru Tulis Tiyuh dalam sambutannya menjelaskan, untuk masyarakat yang berhak menerima BLT ini harus memenuhi kriteria untuk syarat penerima BLT yaitu sesuai kriteria yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat salah satunya adalah masyarakat yang memang belum pernah sama sekali tersentuh bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. “dan masyarakat yang kurang mampu dan terdampak orang tidak mampu,itulah yang akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai,” ungkapnya.

Kata H. Isah Ansori.bantuan BLT-DD ini kita bagikan secara bertahap dalam jangka tiga bulan sekali, ke setiap masyarakat yang kurang mampu yang menerima BLT-DD dengan jumlah Rp 900.000,- setiap KPM dari bulan Januari sampai bulan Maret Tahun 2025, “ Untuk Pembagian hari ini adalah pembagian pencairan dana desa yang tahap pertama bulan Januari dan mudah - mudahan BLT ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan dapat sedikit membantu perekonomian masyarakat yang tidak mampu. 

Pj Kepalo Tiyuh Gading Kencana H. Isah Ansori langsung menyalurkan Gajih insentif honorer guru gaji serta linmas dan kader posyandu dari bulan Januari sampai bulan Maret senilai  Rp 900.000 rupiah per tiga bulan ujarnya.

Pengirim berita : (Robensyah) 

Sekda Muhsin menyampaikan " Pemerintah ogan ilir berkomitmen untuk merealisasikan visi “ogan ilir smart, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, adaptif, religius, dan berkelanjutan” yang implementasinya kami jabarkan dalam beberapa misi. yang mana inti dari misi tersebut semuanya bermuara pada terciptanya pelayanan, kepuasan serta peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat ogan ilir di semua sektor kehidupan.

" Teruntuk perbaikan infrastruktur baik jalan jembatan dan sebagainya di Desa Kuang Dalam Barat dan sekitarnya insyaallah Pemerintah daerah ogan ilir segera mengusulkan serta merealisasikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat, " terangnya.

Diakhir kegiatan Sekda muhsin dan rombongan menyerahkan bantuan dari Baznas Ogan Ilir kepada masyarakat yang membutuhkan berupa satu karung beras, serta dilanjutkan dengan penyerahan jam digital dan uang tunai kepada pengurus masjid Miftahul Jannah.

Pengirim berita :

( Aprianto)

Acara pisah - sambut dan sertijab tersebut, dihadiri Danramil Tanjung Raja, Kapolsek Tanjung, Kalapas Tanjung Raja, Para Kepala Desa dan Lurah se-kecamatan Tanjung Raja, Ketua BPD, Pendamping Desa, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat,  Kepala Sekolah, Para Staf Kecamatan, serta Tamu Undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Yus Afriadi sebagai Camat Tanjung Raja yang lama, dan sekarang mendapatkan mutasi jabatan baru di Pemkab Ogan Ilir, menyampaikan ucapan terimakasihnya, kepada seluruh lapisan masyarakat atas kerjasama selama dirinya menjabat Camat Tanjung Raja, dan pada saat ini sudah berakhir masa tugasnya, jelasnya. 

" Kami juga minta maaf atas kesalahan yang dilakukan selama bertugas sebagai Camat Tanjung Raja baik sengaja ataupun tidak sengaja, dan kepada Camat yang baru ini, kami minta untuk melanjutkan program kerja yang sudah ada serta juga bisa mengembangkan program tersebut di Kecamatan Tanjung Raja seperti Hafiz Alquran, " harapnya.

Sementara itu, sebagai pejabat baru Camat Tanjung Raja Dian Septa, sebelumya menjabat sebagai Kabid PPATK Informasi dan Komunikasi Publik di  Diskominfo Kabupaten Ogan Ilir, dirinya menyampaikan sambutannya penuh santun dan ramah tamah dalam memperkenalkan jati dirinya dan keluarganya sebagai warga asli kelahiran Tanjung Raja, paparnya.

" Saya ucapkan terimakasih kepada para Kades dan Lurah se-Kecamatan Tanjung Raja, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Polsek Tanjung Raja dan Danramil Tanjung Raja serta para tamu undangan yang menyempatkan menghadiri acara ini, saya akan berkonsolidasi dan menjalin kerjasama lebih baik, serta akan melanjutkan program Camat yang lama, yang telah terprogram salah satunya menjadikan warga kota Santri Hafiz Al-Qur'an yang Insyaallah wilayah Kecamatan Tanjung Raja menjadi, “Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghofur”,” jelasnya.

Mewakili para kades, Muhammad Kades Ulak Kerbau Baru, menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada pejabat camat lama dan selamat datang kepada pejabat baru.

“ Mudah - mudahan apa yang telah dicurahkan baik tenaga dan pikiran untuk kemajuan di Kecamatan Tanjung Raja menjadi amal kebaikan, dan untuk pejabat baru bisa bekerjasama dalam berbagai hal untuk menciptakan Tanjung Raja lebih maju".

Hal senada, disampaikan  Kapolsek serta Danramil, mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru, tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada pejabat Camat lama. Aparat akan siap mendukung apapun kebijakan Camat baru, selama tujuannya  untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, tutupnya.

Pengirim berita : (Aprianto)

Menurut, Kabid M. Isa Fathony, Masih banyak yang harus dipelajari dalam menjalankan tugas untuk dilaksanakan kedepan nanti terutama pada pembangunan untuk warga masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, untuk diketahui dirinya saat ini baru menjabat sebagai Kabid Tata Bangunan dan Bina Kontruksi di Dinas PUPR, paparnya.

Dilanjutkan, terkait pembanguan untuk tahun 2025 ini, mungkin lagi ada faktor  Efisiensi Anggaran ," ucapnya kepada Wartawan Media Prokontra.news saat dikonfirmasi diruang kerjanya, pada Selasa (11/03/2025). 

" Mungkin prioritas pembangunan tidak terlalu jauh masih menunggu pengaturan. Efisiensi Anggaran dan ini bukan untuk mengurangi pelayanan namun untuk menyelaraskan kegiatan yang ada".

Ditambahkan, dirinya berharap mendapat sumbang sih masyarakat dan juga dari bidang bidang yang lain,  terutama di dalam Bidang Tata Bangunan Dinas PUPR ini," harapnya.

" Dukungan yang besar sangat diperlukan karena Efisiensi Anggaran ini banyak sekali pengaruhnya karena semuanya kena, untuk itu kita harus benar benar pada kegiatan yang optimal namun tidak mengurangi untuk pelayanan". 

Lebih lanjut, sedangkan untuk pembangunan, salahsatunya, kita di tahun 2025 ini ada pembangunan Gedung Perkantoran di Tanjung Senai Satu. Mungkin disebabkan ada faktor Efisiensi Anggaran tadi, dulunya ada dua atau tiga gedung yang dibangunkan sekarang hanya ada satu saja, yaitu di Tanjung Senai ini, " tutupnya.

Pengirim berita : (Aprianto)

Ela juga memberikan penghargaan kepada mantan Bupati M. Dawam Rahardjo dan mantan Wakil Bupati Azwar Hadi atas pengabdiannya selama periode sebelumnya.

"Tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan, mengingat dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan pembangunan daerah,” ujar Ela.

Ela mengungkapkan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam memastikan optimalisasi belanja pelayanan publik, terutama di tengah tekanan efisiensi APBN yang berdampak pada penundaan beberapa program pembangunan.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Lampung Timur akan merestrukturisasi anggaran untuk memastikan program prioritas tetap berjalan.

"Salah satu program yang akan segera diluncurkan adalah Program Kurma Ramadhan (Kunjungi Pasar Murah Ramadhan Kabupaten Lampung Timur), yang akan digelar di 24 kecamatan guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan harga bahan pokok menjelang Idul Fitri," Lanjutnya.

Selain itu, Bupati Ela menegaskan komitmennya dalam mengatasi berbagai tantangan daerah, seperti kemiskinan, angka putus sekolah, infrastruktur, lapangan pekerjaan, serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Bupati EIa mengajak seluruh elemen untuk bersatu dan berkolaborasi dalam membangun Lampung Timur dengan semangat Sakai Sambayan, menuju visi "Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas."

"Kita harus memiliki semangat seperti Gajah Sumatera di Way Kambas, yang melambangkan kekuatan dan kerja sama. Dengan potensi SDM dan SDA yang kita miliki, serta semangat kebersamaan, kita bisa mengatasi tantangan yang ada,” tutupnya. (ADV)

Ogan Ilir |Prokontra.news|- Usai melaksanakan Retreat di Magelang, 12 hari pasca dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir periode kedua. Panca-Ardani Rotasi Delapan pejabat pimpinan pratama, 64 pejabat administrasi, dan 16 jabatan fungsional

Elvis Rusdy, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, kini menjadi Asisten Bupati bidang Administrasi Umum Kabupaten Ogan Ilir. 

Rusli, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir, kini memegang jabatan baru sebagai Inspektur Kabupaten Ogan Ilir. 

Yohanas, Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan kini memiliki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 

Sunarto, Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan, kini jabatan barunya sebagai Kepala Dinas Perkimtan. 

Abi Bakrin Sidik, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir. Sebelumnya, Abi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Hortikultura.

Siska Susanti, sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

Hendra Kudeta, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan, kini menjabat sebagai Staf Ahli bidang Kemasyarakatan. 

Serta Pejabat Administrasi diantaranya Mazlan sebelumnya sebagai Sekretaris Camat Pemulutan Barat, kini menjabat sebagai Camat Rantau Panjang, serta Dian Septa kini dengan jabatan baru sebagai Camat Tanjung Raja.

Menurut Wabup Ogan Ilir H.Ardani, melalui mutasi ini hendaknya kinerja para pemegang jabatan berjalan dengan sebaik-baiknya. 

"Tentunya harus sesuai dengan visi misi Bupati Ogan Ilir Bangkit bersama menuju Ogan Ilir Smart, Sejahtera, Maju, Adaptif, Religius, Berkelanjutan," kata dia. 

Dikatakannya dengan adanya Rotasi dan mutasi atau tukar jabatan, semoga ke depan roda organisasi berjalan dengan baik lagi.

"Pelantikan yang baru selesai merupakan suatu amanah yang harus dipertanggung jawabkan," katanya. 

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ogan Ilir, Wilson Efendi mengatakan, pelantikan hari ini diikuti oleh delapan (8) pejabat pimpinan pratama, 64 administrasi, dan 16 fungsional. 

"Rotasi ini merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi, tujuannya untuk penyegaran," ungkapnya. 

Pengirim berita : (Aprianto)

Kecurigaan terhadap oknum Kepala Sekolah tersebut diungkapkan oleh salah satu pemerhati dunia pendidikan di Kabupaten berjuluk Ragem Tunas Lampung tersebut, dirinya meminta pihak sekolah untuk lebih transparan dalam hal pengelolaan Dana sumbangan partisipasi wali murid yang dibayar setiap bulannya. 

"Untuk sumbangan partisipasi orang tua siswa mestinya sekolah bisa transparan dengan dana yang bernilai hingga ratusan juta tersebut, baik dari kegunaan hingga hasil yang didapat, karena tidak menutup kemungkinan ada juga orang tua siswa yang belum membayar, " ujar Ketua LSM GERAK (Gerakan Anti Korupsi) Provinsi Lampung.

Dirinya juga menyinggung adanya dugaan oknum guru yang berperan sangat luar biasa di sekolah tersebut, berkolaborasi dengan oknum Kepala Sekolah, dan meminta pihak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk turun dan mengaudit dana Sumbangan yang mencapai Milyaran tersebut. 

"Mestinya Dinas Pendidikan segera turun dan mengaudit dana tersebut sehingga tidak ada asumsi liar di masyarakat, karena kita lihat sendiri lah baik itu kendaraan atau rumah oknum tersebut sangatlah mewah, " Jelasnya.

Dari kecurigaan beberapa pihak, oknum Kepala Sekolah berinisial SGT sepatutnya segera memberikan Klarifikasi terkait kecurigaan tersebut agar informasi yang beredar bisa lebih jelas ke publik. 

Pengirim berita : (Zanuba/Jal)

Dalam kesempatan itu, Bupati Mesuji Elfianah mengungkapkan rasa kekecewaan tentang kedisplinan para pegawai, karna banyaknya laporan tentang tidak disiplinnya para pegawai di lingkup pemerintah mesuji, selain dari pada itu, Bupati Elfianah mengingatkan akan kebersihan di setiap wilayah kerja masing-masing, dari OPD, kecamatan, hingga sekolah. 

"Banyaknya pengaduan ke saya tentang kurangnya disiplin para pegawai di pemerintah Kabupaten Mesuji, kejadian ini sangat memprihatinkan,Untuk itu kedepannya sy tidak ingin lagi ada pengaduan hal serupa tentang kedisiplinan pada pegawai, baik pejabat ataupun staf. Baik PNS ataupun honorer."ucap Bupati Elfianah

Lanjutnya" selain kedisplinan bekerja, juga harus diperhatikan tentang kebersihan kantor masing-masing.baik setiap OPD,Kecamatan dan sekolah-sekolah Tolong menjadi perhatian buat kita semua," pintanya.

Tak hanya itu, Elfianah menegaskan kepada seluruh jajaran OPD hingga sekolah-sekolah untuk tidak melakukan pungli dalam bentuk apapun.

"Saya tegaskan dan ingatkan juga, bahwa jangan sampai ada pungli dalam bentuk apapun. Setiap OPD jangan sampai ada yang bermain proyek, dan untuk sekolah -sekolah jangan sampai ada pungutan dalam bentuk apapun"tegas Elfianah

Mengingat visi misi El-Gi mengenai bidang infrastruktur, Elfianah menekankan kepada Dinas PU-PR untuk segera mempersiapkan alat berat dan kendaraan lainnya guna perbaikan jalan.

"Saya minta agar dinas PU segera stanby kan alat berat, atau armada lainnya guna mendukung perbaikan jalan yang rusak, alat yang rusak segera perbaiki. Apalagi saat ini musim penghujan dan sebentar lagi akan masuk masa panen. Saya mau agar para pejabat sering turun ke lapangan, layani masyarakat dengan baik dan semaksimal mungkin," tegasnya.

Dalam kesempatan brifing tersebut selain di hadiri wakil bupati juga di hadiri para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Mesuji dan seluruh Opd terkait. (Red)

Penulis :

Ahmad Basri 

Ketua : K3PP Tubaba 

Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|- Hibah tanpa SK Bupati menjadi isu yang hangat di awal bulan puasa ramadhan 1446 H khususnya yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebuah berita harian online (AlexaNews:ID, 2 Maret, 2025) memberikan judul berita “ BPK Bongkar Hibah Bermasalah Pemkab Tubaba ! Duit Miliaran Ngalir Ke Polres Dan Kejaksaan “. Tentu sangat menarik untuk kita simak bersama mengapa sampai terjadi pemberian hibah tanpa SK Bupati dan itu diberikan oleh institusi penegak hukum yang merupakan pilar utama penegakan hukum.

Pengertian umum tentang hibah selalu merujuk pada definisi sebuah pemberian atau penyerahan hak atau benda kepada pihak lain tanpa meminta imbalan atau kompensasi. Dalam konteks hukum formil hibah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Pengertian hibah dalam pasal 1666 KUHPerdata memberi makna suatu perjanjian dengan mana salah satu pihak (penyumbang) menyerahkan sesuatu kepada pihak lain (penerima) dengan Cuma – Cuma. 

Sedangkan hibah dalam pengertian Undang – Undang No.23 Tahun 2014 merujuk pasal 55 ayat (1) memberi makna hibah adalah pemberian uang, jasa Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang tidak memerlukan imbalan atau kompensasi. Pada dasarnya menyangkut hibah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 Pasal 34 ayat (I) dan (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal 15 ayat (1) dan (2). Semua itu menyangkut tentang tata cara pemberian hibah oleh Pemda.

Pemberian hibah dari Pemda dapat diberikan kepada lembaga Non Government ( Lembaga Sosial Masyarakat ) maupun Government - Vertikal (Kepolisian – Kejaksaan). Mekanisme untuk mendapatkan hibah dari unsur Non Government (Lembaga Sosial Masyarakat) tentu saja harus memiliki persyaratan formil yang harus dipenuhi. Pertama, Lembaga atau organisasi yang sah. Artinya bahwa lembaga atau organisasi harus terdaftar secara resmi setidaknya terdaftar Kesbangpol. Kedua, Penerima hibah memiliki tujuan yang jelas. Artinya untuk apa digunakannya dana hibah tersebut. Ketiga, penerima hibah harus memiliki rencana anggaran yang jelas atau program kerja yang sistemik.

Sedangkan untuk penerima hibah dari unsur Government – vertikal (Kepolisian – Kejaksaan) tidaklah jauh berbeda dari Non Government (Lembaga Sosial Masyarakat). Semuanya baik Non Government (Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Government – Vertikal (Kepolisian -Kejaksaan) sebelum menerima hibah tentunya pertama harus melalui proses pengajuan proposal terlebih dahulu ( Memuat tujuan,rencana anggaran,jadwal pelaksanaan kegiatan ), kedua mengisi formulir pengajuan hibah, ketiga tentunya melampirkan dokumen pendukung lainnya (akte pendirian,NPWP, dan lain – lain ).

Setelah itu berlanjut pada proses seleksi yang terdiri dari evaluasi proposal, verifikasi dokumen dan dilanjutkan wawancara. Tahapan yang paling akhir tentunya adalah proses pencairan dana. Dalam proses ini setidaknya ada beberapa tahapan. Pertama pengesahan proposal (Pemda akan mengesahkan proposal yang telah disetujui ). Kedua penerbitan surat keputusan atau SK. (Pemda akan menerbitkan SK yang memuat tentang ketentuan pemberian hibah. SK dikeluarkan oleh Bupati / Pj Bupati). Ketiga tentunya pencairan dana ( Pemda akan melakukan pencairan dana hibah kepada penerima hibah).

Setelah penerima hibah atau dana diterima maka Pemda memiliki tanggung jawab selanjutnya yakni pertanggung jawaban. Penerima hibah harus melaporkan kemajuan kegiatan yang didanai oleh dana hibah. Laporan keuangan yang disampaikan oleh penerima. Selanjutnya Pemda memiliki hak evaluasi terhadap dana hibah.

Mengapa? SK Bupati sangat penting dalam masalah hibah. Jawaban tentu merupakan amanah yang bersumber pada hukum. Dasar hukumnya jelas seperti disebutkan diatas yakni, Undang – Undang No.23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Dengan kewajiban hibah adanya SK Bupati tentu memiliki alasan.

Pertama Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan Pemda. Kedua adanya akuntabilitas. SK Bupati menunjukan sebuah dokumen resmi yang dapat dijadikan bukti bahwa pengeluaran keuangan (hibah) dikelola dengan resmi dan tanggung jawab. Ketiga adanya SK Bupati tentu saja adanya ketertiban administrasi keuangan. Tujuannya menghindari kesalahpahaman dalam penyalahgunaan wewenang.

Argumentasi hukumnya sangat jelas bahwa pemberian hibah tanpa melalui SK Bupati (Pj Bupati) merupakan perbuatan ilegal melanggar hukum. Pemberian hibah tentu saja tidak sah diberikan kepada penerima hibah. Inilah yang pada akhirnya menjadi penemuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada tahun anggaran 2022 sebagaimana rilis media online AlexaNews:ID.

Dengan perincian Polres Tulang Bawang Barat Rp. 350 juta dari Dinas Perhubungan, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat Rp.590,53 juta dari Sekretariat Daerah, Saber Pungli Polres Tulang Bawang Barat Rp. 100 juta dari Inspektorat Tulang Bawang Barat dan PMI (Palang Merah Indonesia) Rp. 100 juta dari Dinas Kesehatan.

Menariknya dari rilis yang sama (AlexaNews:ID) BPK menemukan total keseluruhan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memberi Instansi Vertikal – Polres Tulang Bawang Barat Rp. 5,2 miliar, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat Rp. 1.56 miliar, KONI Tulang Bawang Barat 513,3 miliar.

Sanksi administratif atau hukum jika hibah dilakukan tanpa SK Bupati. Sanksi Administratif Pertama pembatalan hibah, Kedua Pengembalian dana hibah, Ketiga pemberhentian pejabat.

Sedangkan sanksi hukum. Pasal 55 ayat (3) Undang – Undang No.23 Tahun 2014 berbunyi Pejabat yang melakukan hibah tanpa SK Bupati dapat dikenakan sanksi PIDANA berupa penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000. Kedua Pasal 2 ayat (1 ) Undang – Undang 31 Tahun 1999 (Undang – Undang No.20 Tahun 2001). Berbunyi pejabat yang melakukan hibah tanpa SK Bupati dapat dikenakan sanksi PIDANA berupa penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000.

Jika merujuk pada kewenangan pemberian hibah adalah kewenangan Bupati menurut undang – undang dan peraturan pemerintah. Sekali lagi pada penemuan BPK tentang hibah pada tahun 2022 tanpa SK Bupati siapa Bupatinya saat itu. Apakah Umar Ahmad atau Pj. Bupati Zaidirina..? Dan mengapa bisa terjadi ? 

(Red)

Pelantikan tersebut dikemas dalam pelantikan Ketua TP-PKK Dan Tim Pembina Posyandu 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Periode 2025-2030, di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Selasa (25/02/2025).

Kegiatan tersebut juga di hadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Dr. Jihan Nurlela, M.M., Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, H. Kostiana, S.E., M.H., Pj. Sekda Provinsi Lampung, Ir. Fredy SM, M.M., CGCAE., Pj. Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung, Siti Fatimah Fredy, Ketua Organisasi Wanita Forkopimda Provinsi Lampung, Wakil Bupati/ Walikota se-Provinsi Lampung, dan para Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota baru, dan lama.

Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza mengawali sambutannya, dengan menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya seluruh Ketua TP-PKK se-Provinsi Lampung. Menurut Purnama Sari Mirza, bahwa organisasi PKK dan Posyandu sebagai amanah dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 merupakan organisasi paling besar yang dapat menyentuh keluarga, sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Mengingat salah satu kunci suksesnya pembangunan adalah keluarga. Jika keluarga berkualitas maka akan menciptakan desa yang maju, Kecamatan menjadi maju, kabupaten/kota pun menjadi maju melalui visi PKK yaitu terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman, bertaqwa menuju Indonesia Maju di Tahun 2025," tutur Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza.

Selain itu, lanjut Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza, hal itu juga sejalan dengan lima misi TP-PKK yaitu Pertama, membentuk karakter keluarga melalui pola asuh yang sesuai dengan nilai dasar pancasila. Kedua, meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga. Ketiga, memperkuat ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan sandang dan rumah layak huni, serta tata laksana keluarga. "Keempat, meningkatkan kesehatan keluarga, lingkungan, dan perencanaan sehat. Dan kelima, modernisasi organisasi PKK dengan memanfaatkan teknologi dan informasi," papar Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza.

Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza menerangkan bahwa, secara umum organisasi PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karenanya, Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza mengajak seluruh jajarannya untuk saling menguatkan peranan keluarga pada kehidupan. "Jika kita mau Lampung maju, maka peranan ibu dalam keluarga paling besar karena ibu selalu melakukan dari hati," kata Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza.

Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza menegaskan, sebagai ibu diharuskan mengambil peran penting. Namun demikian, patut juga untuk berpandangan lebih jauh untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu program kegiatan sesuai dengan misi PKK.

"Hari ini kita menerima amanah. Dipundak para ketua TP-PKK dan pengurus dan tim pembina Posyandu tertumpu harapan masyarakat Lampung. Kita memiliki kewajiban yang tidak hanya besar tetapi juga mulia," lanjut Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza.

Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza mengimbau sebagai mitra, PKK wajib mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang harus dilaksanakan dengan baik, ikhlas, dan penuh tanggungjawab. Pihaknya tak menampik, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, kemiskinan, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, ketahanan pangan, stunting, pelestarian lingkungan, revitalisasi fungsi Posyandu dalam pemenuhan enam standar pelayanan minimal di masing-masing desa menjadi tanggungjawab bersama di masa mendatang.

"Dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan rapat kerja untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan bersama. Kita akan melanjutkan program dan kegiatan yang sebelumnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh TP-PKK sebelumnya. Akan tetapi kita juga akan mengembangkan kegiatan yang relevan dengan keadaan saat ini dan mendatang," tukas Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Sari Mirza. 

Pengirim berita : 

(Agus Sanjaya)

Kegiatan Rapat tersebut juga di hadiri oleh, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Sri Agustin, SKM., M.Kes., perwakilan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan seluruh perwakilan OPD, dan Kecamatan.

Pj Sekda, Jon Edwar membenarkan terkait adanya pemangkasan pegawai Non-ASN di Pesibar. Terlebih saat ini sudah ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) tentang penataan pegawai.

"Namun terkait hal tersebut tetap kembali kepada pimpinan akan bagaimana kedepannya, masih penuh pertimbangan," terang Pj. Sekda, Jon Edwar. 

Pengirim berita : 

(Agus Sanjaya)

Tampak hadir juga dalam Rakor tersebut Pj. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Audi Marpi, S.Pd., M.M., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mizar Diyanto, S.E., M.P., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Syaifullah, S.Pi., Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Plt. Inspektur, Roby Arfan, S.H., M.M.

Dalam rapat tersebut Wakil Bupati, Irawan Topani menegaskan bahwa perbaikan jembatan gantung tersebut harus menjadi prioritas mengingat fungsinya yang sangat vital bagi mobilitas warga, khususnya bagi masyarakat yang mengangkut hasil panen dan hasil bumi.

“Kami menerima laporan bahwa jembatan gantung ini mengalami kerusakan serius dan membahayakan keselamatan warga. Oleh karena itu, kami akan segera menindaklanjuti dan mencari solusi terbaik agar akses masyarakat tidak terhambat,” ujar Wakil Bupati, Irawan Topani.

Wakil Bupati, Irawan Topani menegaskan bahwa Pemkab Pesibar akan bekerjasama dengan semua pihak terkait untuk memastikan penanganan tersebut berjalan lancar dan tepat sasaran. "Dengan langkah cepat ini, diharapkan akses transportasi menuju pekon dapat kembali normal dalam waktu dekat, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari," tukas Wakil Bupati, Irawan Topani.

Sementara itu pihak Dinas PUPR mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan survei awal dan mendapati bahwa struktur jembatan mengalami kropos akibat faktor cuaca dan usia pemakaian. Karenanya rencana perbaikan akan segera disusun.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, di antaranya adalah melakukan perbaikan dan membuat jalan alternatif sementara menggunakan rakit untuk penyeberang sungai, serta pengawasan terhadap penyeberangan yang akan dikoordinasikan dengan pemerintahan Pekon setempat.

Pengirim berita : 

(Agus Sanjaya)

Penghargaan diberikan atas prestasi luar biasa Pemkab Tubaba dalam melakukan pembayaran rekening listrik tepat waktu selama periode tahun 2024.

Pemberian sertifikat ini sebagai bentuk apresiasi dari PT PLN kepada Pemerintah Daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap kewajiban pembayaran listrik. Kepala Dinas Perhubungan, diwakili Rudi Kepala Bidang (Kabid) Prasarana, mengungkapkan bangga atas pencapaian ini, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik dan transparan.

Kabid Rudi menerangkan bahwa pembayaran tagihan listrik penerangan jalan umum Pemkab Tubaba dilakukan tepat waktu, yakni dibawah tanggal 20 setiap bulannya pada tahun anggaran 2024.

Adapun langkah-langkah yang diambil Dishub Tubaba untuk memastikan pembayaran rekening listrik tepat waktu diantaranya dengan memberikan tagihan PLN pada awal bulan yang dijadikan prioritas pembayaran di setiap bulannya.

Ia menyatakan, “Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak, dan kami berkomitmen untuk terus menjaga prestasi ini untuk mendukung program pembangunan daerah.”

Rudi menambahkan, dengan raihan ini, pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga kesuksesan program yang telah berjalan.

"Kedepan diharapkan, prestasi ini dapat lebih lagi memotivasi bagi kami dalam pengelolaan anggaran dan disiplin dalam kewajiban pembayaran, serta memperkuat hubungan baik antara pemerintah dan PT PLN (Persero)," katanya, mengakhiri. (Red)