Tulang Bawang Barat|Prokontra.news|-Sehari sebelum hari pencoblosan, pilkada tubaba 27 November, tepatnya selasa 26 November 2024, relawan rakyat tubaba bersatu, melaporkan seorang oknum mantan kepala tiyuh Kagungan Ratu, melakukan money politik. Kasus ini sudah dilaporkan secara resmi dengan bukti uang 1 jt (total 2 jt) ke Gakkumdu - Bawaslu Tubaba. Tujuannya untuk mengajak masyarakat memilih pasangan calon tunggal - Nona.
Money politik yang terungkap menjelang satu hari pencoblosan disaat masa tenang sedang berjalan. Pelaku yang bernama “ Darmawan “ dengan penuh kesadarannya, mendatangi ke posko relawan, menyampaikan bahwa dirinya dipaksa dan diperintah oleh mantan kepala tiyuh Kagungan Ratu untuk membagi 2 jt. 1 jt telah dibagikan sedangkan 1 jt masih belum dibagikan. 1 jt telah diserahkan ke Gakkumdu Tubaba sebagai barang bukti.
Kasus money politik yang terungkap ini menjadi sangat menarik beda dengan kasus money politik lainnya. Biasanya kasus money politik terungkap disebabkan oleh adanya penangkapan pelaku “ OTT “ oleh anggota masyarakat. Dalam kasus ini pelaku yang menyerahkan diri langsung dengan penuh kesadaran ke pos relawan menyampaikan semua yang dialaminya dan dilakukannya.
Tentu ini sebuah langkah maju terungkapnya kasus money politik atas kesadaran diri pelaku sendiri. Apa yang dilakukan pelaku merupakan contoh yang langka di tengah perilaku money politik bergerak dengan cara yang sembunyi - sembunyi dan sulit terungkap apalagi tertangkap.
Setidaknya bagi kita semua yang menginginkan pilkada jujur, bersih, tanpa money politik. Apa yang dilakukan oleh pelaku harus mendapatkan apresiasi positif terlepas pada hakekatnya apa yang dilakukannya adalah awalnya salah. Dengan terungkap kasus money politik setidaknya mempertegas bahwa money politik di pilkada tubaba memang real ada dan bergerak secara masif bukan hoax.
Laporan kasus money politik sudah resmi dilaporkan ada di meja Gakkumdu - Tubaba. Gakkumdu atau dikenal dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan tiga unsur, Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu. Semua laporan pelanggaran menyangkut pilkada ada di Gakkumdu. Itulah mengapa ketika menemukan adanya dugaan atau indikasi money politik diiringi bukti - bukti, laporannya baik lisan maupun tertulis ke Gakkumdu.
Laporan sudah disampaikan ke Gakkumdu dan pilkada sudah berlangsung 27 November 2024. Tentu sesuai aturan Gakkumdu memiliki fungsi utama yakni melakukan gelar perkara atas laporan yang telah masuk apakah memiliki unsur tindak pidana atau tidak. Ini penting untuk menjaga marwah moralitas hukum Gakkumdu sendiri. Kepastian hukum atas laporan yang telah dilaporkan harus segera disampaikan secepat mungkin agar masyarakat tidak bertanya - tanya.
Untuk menelisik money politik dalam kontek pilkada tubaba, Gakkumdu tidak hanya berhenti pada kasus pelaporan yang melibatkan dua pelaku ( Baca : Mantan Kepala Tiyuh Kagungan Ratu Dan Darmawan ). Namun menelisik sejauh mana “ aktor “ dibalik money politik itu yang sesungguhnya harus diungkapkan. Hemat penulis bahwa mantan Kepala Tiyuh Kagungan Ratu dan Darmawan sesungguhnya hanya operator kecil di lapangan.
Inilah tantangan terbesar dan reputasi Gakkumdu harus mampu membuktikan semua desain money politik yang ada di pilkada. Jika hanya berhenti di mantan kepala tiyuh dan Darmawan bisa dikatakan Gakkumdu gagal menjalankan amanah undang undang. Bola ada ditangan Gakkumdu Tubaba mau dihormati masyarakat atau tidak tergantung mampu atau tidak membongkar money politik menyelesaikan secara tuntas.
Menjadi satu catatan tersendiri siapapun yang melakukan money politik telah merugikan kita semua. Merugikan dan merusak tatanan moralitas kepemimpinan yang terpilih di mata rakyat. Kepemimpinan mungkin hanya menang secara politik tapi tidak secara moral . Kepemimpinan hanya menjadi gunjingan dan ejekan. Kepemimpinan menjadi pincang karena hilangnya etika moralitas. legitimasi politik pada akhirnya menjadi rendah di mata rakyat.
Sumber berita :👇
Ahmad Basri
(Ketua K3PP Tubaba)
