Penulis :
Ahmad Basri
Ketua : K3PP Tubaba
Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Fenomena pilkada tubaba dalam konteks munculnya dua nama dari tiyuh Karta Nadirsyah dan Surya Jaya Rades memancing berbagai macam reaksi pertanyaan publik. Berbagai macam pertanyaan publik menghiasi atmosfer politik menyangkut kehadiran mereka dalam politik pilkada.
Pertanyaan diskusi publik paling menarik terhadap mereka. Apakah kehadiran mereka dalam panggung politik pilkada satu bentuk representatif politik dinasti atau bukan. Pertanyaan tersebut wajar mengemuka di tengah masyarakat dikarenakan semuanya masih satu biologis bertalian darah satu sama lainnya.
Pada umumnya makna "Dinasti" selalu merujuk pada istilah pada pola sistem kerajaan, dimana pola rekrutmen regenerasi kekuasaan atau peralihan kekuasaan, selalu berdasarkan pada garis keturunan. Sehingga tidak memberikan ruang terbuka regenerasi kekuasaan diluar dari garis keturunan keluarga atau darah biologis untuk bisa menjadi raja - pemimpin.
Di dalamnya ( sistem kerajaan ) tidak ada proses regenerasi politik kepemimpinan melalui pemilihan dimana rakyat ikut hadir menentukan pilihannya. Posisi rakyat pasif tidak aktif.Sistem kerajaan hak politik aspirasi rakyat sama sekali ditiadakan. Inilah makna dinasti dalam arti yang sangat sederhana untuk bisa dipahami.
Namun pengertian dinasti secara umum mengandung makna yang cukup luas tidak hanya dimaknai dalam arti sempit tentang sistem kerajaan. Dinasti mengandung arti bahwa adanya sistem kekuasaan berkelanjutan yang terus dan ingin akan dipertahankan oleh satu kelompok atau keluarga untuk tetap berkuasa.
Artinya bahwa politik dinasti sesungguhnya tidak selalu mengandung makna pada sistem pemerintahan kerajaan dalam negara berbentuk republik pun hal itu bisa terjadi. Bedanya dalam sistem pemerintahan republik regenerasi kekuasaan atau peralihan kekuasaan peran partisipasi publik masyarakat menjadi dominan untuk menentukan siapa yang pantas dipilih menjadi pemimpin.
Jika meminjam istilah kata dinasti dalam arti umum ( Baca : ilmiah ) maka tidaklah salah publik memberi penilaian bahwa kehadiran Nadirsyah dan Surya “ ingin “ menggantikan Umar Ahmad sebagai Bupati Tubaba sebentuk politik dinasti. Tidak ada yang salah dari istilah tersebut disematkan kepada mereka. Serta tidak ada larangan mereka tampil dalam panggung politik. Dan bukan pula sebuah bentuk “ penghinaan “ apalagi mengandung makna sara istilah dinasti. Sama sekali tidak ada hubungannya.
Siapapun dalam sistem "Politik Demokratis" setiap warga negara memiliki hak politik yang sama untuk dipilih dan memilih siapa calon pemimpin yang pantas untuk dipilih. Pemilu ( Baca : Pilkada ) merupakan sarana atau wadah yang sesungguh bagaimana hak politik rakyat itu digunakan. Pemilu merupakan hak politik rakyat paling tertinggi menentukan seorang pemimpin.
Tidak memberi jaminan garansi politik apapun yang akan dipilih oleh rakyat dalam pemilu / pilkada adalah mereka ( Nadir / Surya ) bisa jadi pilihan itu jatuh di kandidat lainnya, seperti Sobri,faisol, Sudirwan, Darsani, Supeno atau yang lainnya. Artinya bahwa semua calon yang dianggap wajah politik dinasti atau bukan memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dipilih oleh rakyat untuk menjadi pemimpin.
Jika pada akhirnya Nadir dan Surya sama - sama bertarung dalam pilkada dalam perahu kapal yang berbeda ( Partai Politik ) tentu menjadi bias “ anomali “ tidak bermakna istilah “ politik dinasti “. Sebab dalam tradisi politik dinasti tidak ada yang saling berebut kekuasaan satu sama lain. Etika politik salah satunya dari mereka tentu harus mengalah atau mundur. Namun bisa jadi ini sebuah bentuk telah terjadi ( Baca : Analisa ) perselisihan atau konflik kepentingan dalam internal keluarga. Persepsi publik setidaknya seperti itu yang terbaca. (Red)
