Melihat pemandangan yang tidak wajar di Puskesmas Tanjung Raja tersebut, wartawan media ini langsung menghubungi Kepala Puskesmas (Kapuskes) Henilia S.K.M., M.K.M., melalui Via WhatsApp, mengatakan, iya kebetulan sebagian ado yang turun untuk melakukan foging di masing-masing wilayah puskesmas, kilahnya.

Selanjutnya, Henilia menanyakan, itu ruangan mane yang kosong pacak ibu telponnya, ujarnya, kepada wartawan media ini, Sabtu 28 Februari 2026.

Berdasarkan keterangan nara sumber  inisial (H) kepada wartawan media ini, mengatakan dirinya sebagai warga masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjung Raja, dirinya kecewa dengan kinerja petugas, seharusnya itu sesuai dengan jam kerja dari yaitu mulai jam 7.30.Wib s/d jam 14.00. Wib. lalu mengapa pada hari Sabtu terdapat ruangan Puskesmas terkunci dan kosong (tidak ada petugas) ini ada apa? ungkapnya dengan nada geram.

Lebih lanjut, tentu harapan kami kedepannya puskesmas lebih aktif dan lebih disiplin dalam bertugas guna memberikan pelayanan prima, efektif dan tepat kepada warga masyarakat, serta dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan  Puskesmas Tanjung Raja ini, imbuhnya. 

Warga masyarakat berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Ogan Ilir dan pihak terkait, dapat serius menanganinya dan dapat segera mengevaluasi kinerja Puskesmas Tanjung Raja yang diduga tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat.

Pengirim berita : (Aprianto)

Dinas kesehatan Lampung Timur melalui rillis tertulis yang diterima media ini memaparkan kronologi peristiwa tersebut.

Pada tanggal 28 Februari 2026, dilaporkan adanya kejadian dugaan keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan konsumsi telur bebek asin yang merupakan bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 11 orang yang mengalami keluhan setelah mengonsumsi telur bebek asin tersebut dengan gejala yang umumnya berupa mual, muntah, diare, pusing, sakit perut, dan lemas.

Sebagian besar korban merupakan anak-anak usia sekolah dan balita, serta beberapa orang dewasa yang juga ikut mengonsumsi telur asin yang diperoleh dari siswa atau keluarga yang menerima makanan dari program MBG.

Para korban kemudian mendapatkan penanganan medis di RSUD Sukadana, klinik, maupun perawatan di rumah.

Total korban yang tercatat sebanyak 12 orang, dengan rincian sebagai berikut:

– 8 orang masuk/berobat ke RSUD Sukadana untuk mendapatkan penanganan medis.

– 6 orang masih dalam perawatan di RSUD Sukadana

– 3 orang telah diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik.

– 3 orang menjalani perawatan di rumah dengan pemantauan tenaga kesehatan.

Sisanya masih dalam observasi/penanganan medis.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, pada hari yang sama Tim UPTD Puskesmas Sukadana bersama Forkopimcam Sukadana dan anggota Polres Lampung Timur telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

✓1 -Melakukan pengecekan kondisi pasien yang dirawat di RSUD Sukadana untuk memastikan penanganan medis serta perkembangan kondisi korban.

✓2 - Melakukan pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di Dapur SPPG Sukadana Ilir sebagai lokasi penyedia makanan program MBG.

✓3 - Melakukan pemeriksaan terhadap sumber air yang digunakan oleh pihak dapur SPPG Sukadana Ilir.

✓4 - Mengumpulkan informasi terkait proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan, khususnya telur bebek asin yang diduga menjadi sumber kejadian.

✓5 - Melakukan koordinasi lintas sektor bersama Forkopimcam dan pihak kepolisian guna mendukung proses penelusuran penyebab kejadian.

Selanjutnya, untuk kejadian ini masih dalam proses investigasi epidemiologi lebih lanjut untuk memastikan sumber penyebab keracunan, sampai saat ini seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis, dan kondisi korban terus dipantau oleh tenaga kesehatan.

Terpisah Komandan Kodim 0429 menyampaikan sementara dapur MBG yang bersangkutan ditutup, “ Sementara Dapurnya kita tutup dulu, tidak operasional sampai hasil Lab keluar dan kita berikan arahan kepada Kepala Dapurnya untuk di evaluasi, " tulis Letkol Inf Danang.

Pengirim berita : 

( Eduardo )

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat transformasi digital di Bumi Sriwijaya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sumatra Selatan (Sumsel).

Acara yang berlangsung di Palembang ini dihadiri oleh jajaran Kepala Daerah dari 17 Kabupaten/Kota, perwakilan Bank Indonesia, serta jajaran Forkopimda. Pertemuan ini menjadi krusial di tengah dinamika ekonomi global yang menuntut kesigapan daerah dalam menjaga daya beli masyarakat.

Gubenur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan "pentingnya peran Satgas Pangan untuk mengantisipasi gejolak harga akibat lonjakan permintaan. Ia menginstruksikan pejabat daerah untuk aktif melakukan sidak pasar guna mencari solusi konkret, bukan sekadar seremonial.

Gubernur juga mengapresiasi keberhasilan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang telah menjadi percontohan nasional dalam memperkuat ketahanan pangan" ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Dicky Syailendra juga menyampaikan "Rapat ini merupakan momentum penting bagi kita untuk membahas strategi dan koordinasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan investasi di Sumatera Selatan. Kami berharap, melalui acara ini, kita dapat memperkuat kerjasama dan komitmen untuk meningkatkan kinerja TPID dan TP2DD di tingkat kabupaten/kota.

Kami juga ingin mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan acara ini. Semoga Rapat Koordinasi dan HLM ini dapat memberikan hasil yang positif dan bermanfaat bagi pembangunan daerah kita. 

Pengirim berita : (Aprianto).

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Wakil Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, Nadirsyah, didampingi Ketua I TP-PKK Kabupaten Tubaba, Ana Nadirsyah, melaksanakan kunjungan Safari Ramadhan 1447 H/2026 M, di Masjid Al-Badarrahman, Tiyuh Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU), kabupaten setempat, pada Selasa (23/02/2026).Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin Pemerintah Kabupaten Tubaba dalam rangka mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat berbagi di bulan suci Ramadan. Turut hadir jajaran pemerintah daerah, Ketua DWP Tubaba, aparatur tiyuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan.Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tubaba Nadirsyah menegaskan bahwa Ramadan merupakan momentum untuk memperbaiki diri dan memperkuat kepedulian sosial.“ Ramadhan akan lebih sempurna apabila kita saling memaafkan dan memperkuat kepedulian terhadap sesama. Amanah yang kami emban hari ini adalah kepercayaan dari masyarakat Tulang Bawang Barat, dan tentu harus kami jalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa kegiatan sedekah dalam Safari Ramadan kali ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, Baznas, serta para mitra dan donatur. Menurutnya, semangat berbagi tidak boleh berhenti hanya di bulan Ramadan, tetapi harus menjadi gerakan sosial berkelanjutan.

“ Sedekah bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Ini adalah gerakan bersama. Siapa pun yang memiliki kelebihan rezeki, mari kita peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar,” katanya.Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah aspirasi turut disampaikan, di antaranya terkait pembangunan masjid dan kondisi infrastruktur jalan di wilayah Gedung Ratu.Wakil Bupati menegaskan bahwa usulan pembangunan masjid menjadi kewenangan pengurus masjid dan pemerintah tiyuh, sementara pemerintah daerah siap memberikan dukungan sesuai mekanisme yang berlaku. Terkait kondisi jalan yang licin saat musim hujan, ia memastikan bahwa persoalan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah daerah.“ Insya'allah, minimal tahun ini akan dilakukan perbaikan agar jalan tidak lagi membahayakan masyarakat. Ini sudah menjadi atensi khusus dan telah kami komunikasikan dengan dinas terkait serta DPRD,” jelasnya.Selain pembangunan fisik, Pemkab Tubaba juga mendorong gerakan kepedulian lingkungan melalui pengelolaan sampah plastik berbasis sedekah. Nadirsyah mencontohkan keberhasilan pembangunan kubah masjid di wilayah Panaragan Jaya Utama, yang didanai dari hasil pengumpulan sampah plastik warga.“ Sampah plastik memiliki nilai ekonomis jika dikelola bersama. Selain bernilai sedekah, gerakan ini juga membersihkan lingkungan. Dua manfaat sekaligus, ibadah dan menjaga bumi yang kita wariskan kepada generasi mendatang,” ungkapnya.

Ia mengajak kelompok pengajian dan seluruh lapisan masyarakat untuk mulai mengumpulkan sampah plastik dengan niat sedekah sekaligus meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan.

Sementara itu, Plt. Camat Tulang Bawang Udik, Ashari, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas terselenggaranya Safari Ramadan di wilayahnya.

“ Kami merasa bangga dan bahagia karena Kecamatan Tulang Bawang Udik dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan Safari Ramadan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mendukung program pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurut Ashari, dengan mengusung tema “Ramadan Bersedekah”, kegiatan ini diharapkan membawa keberkahan bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa sebanyak 130 lansia dari 13 tiyuh menerima paket bantuan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah.

“ Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para lansia dan semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Ashari juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan memperkuat ukhuwah.

“ Kami siap mendukung program-program pemerintah daerah demi kemajuan Tulang Bawang Udik dan Kabupaten Tulang Bawang Barat secara keseluruhan,” terangnya.

Melalui Safari Ramadan ini, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), berharap semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan kesadaran menjaga lingkungan dapat terus tumbuh demi terwujudnya Tubaba yang religius, asri, dan berkelanjutan, tutupnya. (Red)

Ogan Ilir | Prokontra.news | -  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penuntasan Tuberculosis (TBC) Tahun Anggaran 2024 dan 2025 (hingga Triwulan III) kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), pada Rabu (4/2/2026).Untuk diketahui, penyerahan LHP tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Palembang, dan dihadiri langsung oleh Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, S.H., M.Si., M.I.Kom., bersama Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Edwin Cahya Putra, S.IP.

Laporan hasil pemeriksaan ini merupakan evaluasi menyeluruh terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan program penuntasan TBC, yang hingga kini masih menjadi salah satu penyakit menular prioritas nasional. Pemeriksaan difokuskan pada penilaian efektivitas pemerintah daerah dalam meningkatkan penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, serta pencegahan penularan TBC di masyarakat.

BPK memberikan beberapa rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi program TBC, khususnya pada dinas teknis yang membidangi kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BPK atas masukan serta rekomendasi yang disampaikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, ucapnya.

Rekomendasi ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam upaya penuntasan penyakit Tuberculosis (TBC), ujar Bupati.

Bupati juga berharap sinergi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan BPK Perwakilan Sumatera Selatan dapat terus terjalin dan ditingkatkan, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal, tutupnya.

Pengirim berita : (Aprianto)

Ogan Ilir | Prokontra.news | - Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir (OI), Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), H. Ardani S.H., M.H., didampingi Pj Sekdakab Ogan Ilir Bapak Dicky Syailendra, S.Sos., M.Si., dan Forkopimda Ogan Ilir, pimpin rapat Forum Konsultasi Publik Pembahasan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027, bertempat di Ruang Rapat Utama KPT Tanjung Senai Indralaya, kabupaten setempat, pada Rabu (28/01/2026).Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani menyampaikan " Rapat ini di selenggarakan sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan, saran, serta aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

" Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir, memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ".

Wakil Bupati menambahkan, Rapat Forum Konsultasi Publik Pembahasan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 menjadi dokumen perencanaan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, imbuhnya.

Selanjutnya, melalui Forum Konsultasi Publik ini, terbangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir yang maju, mandiri, dan berkelanjutan, tutupnya.

Pengirim berita : (Aprianto)

Untuk diketahui, keluhan ini mencuat pada saat hari Senin 24 februari 2026,  ketika siswa-siswi membawa pulang paket makanan kering, yang diklaim sebagai jatah selama tiga hari di tengah Bulan Suci Ramadhan 1447 H/2026 M

Kepada media ini sejumlah wali murid (identitasnya dirahasiakan), mereka mengungkapkan rasa kecewa setelah melihat isi paket makanan tersebut, sebab menurut mereka, kuantitas dan kualitas menu yang diberikan sangat jauh dari harapan untuk mendukung pemenuhan gizi anak - anak, terangnya.

Lebih lanjut, Ya anak kami pulang membawa jatah untuk tiga hari, isinya cuma: 4 butir kurma, 1 buah Pir, 1 kotak susu, 1 buah jeruk, 2 bungkus roti, tentu secara nalar, kami menilai jatah porsi ini tak wajar jika disebut sebagai jatah untuk tiga hari, bahkan juga tidak ada telur, jelas ini tidak sesuai dengan ketentuan anggaran yang ada,” jelasnya .

Para orang tua siswa-siswi tentu membandingkan dengan kondisi sebelumnya, sebab sebelum Ramadhan siswa mendapatkan nasi beserta lauk-pauk lengkap setiap hari, sistem yang diubah menjadi paket “ makanan kering ” untuk tiga hari sekali, dan ini dinilai sebagai penurunan kualitas yang sangat signifikan, paparnya.

Pihak guru  SDN 3 Tulang Bawang Udik, ketika dijumpai dan dikonfirmasi awak media, membenarkan bahwa paket yang dibawa pulang oleh siswa-siswi tersebut, memang merupakan distribusi jatah makanan bergizi untuk jangka waktu tiga hari, " Iya benar, itu untuk jatah selama tiga hari " terangnya.

Selain pitu, tentu kondisi ini memicu kekhawatiran para orang tua siswa-siswi, bahwa program strategis pemerintah pusat ini bisa terhambat atau menyimpang di tingkat pelaksana, kami para wali murid mendesak Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat (Tubaba) dan instansi terkait untuk melakukan audit serta evaluasi  terhadap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut.

Lebih lanjut, tentu kami berharap kepada  pemerintah daerah segera turun tangan mengevaluasi pihak penyelenggara, jangan sampai program pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto ini dirusak oleh oknum yang mencari keuntungan dengan mengurangi hak gizi anak-anak kami,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan media ini terus berusaha untuk konfirmasi kepada pihak penyelenggara program MBG-SPPG di wilayah Kecamatan Tulang Bawang Udik belum dapat bertemu, untuk memberikan keterangan resmi terkait perubahan menu menjadi paket kering serta besaran standar biaya per-porsi yang diterapkan di lapangan.

Pengirim berita : (Robensyah

Lampung Timur | Prokontra.news | - Polemik dugaan penyalahgunaan hasil sewa tanah bengkok di Desa Tanjung Intan, Kecamatan Purbolinggo, Provinsi Lampung, semakin memanas. DPD Bara JP Lampung menegaskan telah melaporkan secara resmi dugaan tersebut dan kini mempertanyakan lambannya tindak lanjut pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.Mewakili organisasi, Ahmad Manarul, S.H., Wakil Sekretaris DPD Bara JP Lampung, menyatakan bahwa laporan itu bukan sekadar isu, melainkan telah masuk ke ranah penegakan hukum dan ditindaklanjuti secara administratif oleh aparat terkait.

‎

‎“Bara JP secara resmi melaporkan dugaan penggelapan hasil aset desa ini. Kami membawa data dan dokumen. Ini menyangkut uang rakyat dan aset desa, bukan persoalan kecil,” tegasnya pada Senin (23/2/2026).

‎

‎Ahmad Manarul juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat resmi dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur tertanggal 3 Juni 2025 yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Lampung Timur.

‎

‎Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa laporan dugaan tindak pidana korupsi penggelapan hasil aset desa harus terlebih dahulu ditindaklanjuti oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai mekanisme koordinasi antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH), sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk Pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

‎

‎Berdasarkan isi surat tersebut, jika hasil pemeriksaan APIP menemukan penyimpangan yang bersifat administratif, maka proses penyelesaiannya diserahkan secara internal. Namun apabila ditemukan unsur pidana dan adanya kerugian negara, maka perkara dapat dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.

‎

‎Lebih lanjut, dalam surat itu juga dijelaskan adanya dugaan pengelolaan tanah bengkok seluas kurang lebih 25 hektare yang disewakan selama bertahun-tahun, dengan nilai yang disebut-sebut mencapai miliaran rupiah. Dugaan sementara, hasil sewa tersebut tidak sepenuhnya masuk dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana mestinya.

‎

‎“Artinya, secara hukum mekanismenya sudah jelas. Kejari sudah bersurat, APIP wajib memeriksa. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan hasil pemeriksaan. Ini yang membuat publik bertanya-tanya,” ujar Ahmad Manarul.

‎

‎Ia menegaskan bahwa Bara JP akan terus mengawal proses tersebut hingga ada kepastian hukum yang transparan dan akuntabel.

‎

‎“Kami tidak ingin ada kesan pembiaran. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan ke publik. Jika ada pelanggaran, proses sesuai hukum yang berlaku. Jangan menggantung delapan bulan tanpa kepastian,” tandasnya.

‎

‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Timur maupun Pemerintah Desa Tanjung Intan belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam surat Kejari tersebut.

‎

‎Masyarakat kini menanti langkah tegas dari lembaga pengawas internal pemerintah demi menjaga integritas pengelolaan aset desa dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di daerah.

Pengirim berita :(Iman/Eduardo)