Penetapan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi yang solid antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Timur. Seluruh program dan alokasi anggaran yang telah disepakati difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kabupaten Lampung Timur.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD, serta seluruh Badan Anggaran yang telah bekerja keras melalui rangkaian pembahasan hingga tersusunnya keputusan ini. Semoga APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Bumei Tuwah Bepadan Kabupaten Lampung Timur.

Pengirim berita: Imannurohim

Program Perhutanan Sosial merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberikan akses legal dan kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan dalam mengelola kawasan hutan secara mandiri, lestari, dan produktif.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami regulasi yang berlaku serta mampu mengoptimalkan potensi lahan yang dikelola untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berkomitmen mendampingi kelompok tani hutan dan masyarakat setempat, agar kawasan hutan senantiasa terjaga kelestariannya, sementara masyarakat yang tinggal di sekitarnya dapat semakin sejahtera dan berdaya.

Pengirim berita: Imannurrohim

Penulis:

Ahmad Basri

(Advokat dan Pemerhati Kebijakan Publik)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Kita harus jujur melihat realitas dunia pariwisata di Provinsi Lampung. Ada sebuah persepsi negatif yang selama ini berkembang di tengah masyarakat, khususnya berkaitan dengan keamanan dan perilaku sebagian masyarakat lokal di sekitar kawasan destinasi wisata.

Mohon maaf, ada ungkapan yang sering terdengar, bahkan menjadi semacam stigma: apabila sebuah usaha pariwisata berada terlalu dekat dengan lingkungan masyarakat pribumi yang tidak mendukung, jangan berharap usaha tersebut dapat berkembang. Bahkan, tidak sedikit yang beranggapan bahwa usaha itu pada akhirnya akan bangkrut.

Tentu saja, ungkapan tersebut tidak boleh digeneralisasi sebagai gambaran seluruh masyarakat Lampung. Namun, ketika persepsi seperti ini terus berkembang dan dipercaya oleh masyarakat luas, kita tidak bisa begitu saja mengabaikannya.

Persepsi negatif yang terus dipelihara lambat laun dapat berubah menjadi hambatan serius bagi perkembangan investasi dan dunia pariwisata di Lampung. Ini merupakan tantangan besar bagi Lampung apabila benar-benar ingin membangun sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah.

Pertanyaannya sederhana investor dari luar daerah akan berpikir berkali-kali untuk menanamkan modalnya apabila sejak awal sudah dibayangi kekhawatiran terhadap keamanan, kenyamanan, dan keberlangsungan usaha yang akan dibangunnya.

Kita harus memahami bahwa investasi tidak hanya membutuhkan peluang keuntungan ekonomi. Investor juga membutuhkan kepastian hukum, jaminan keamanan, stabilitas sosial, serta lingkungan masyarakat yang kondusif.

Tidak ada investor yang ingin mengeluarkan modal besar, membangun fasilitas wisata, membuka lapangan pekerjaan, tetapi kemudian harus menghadapi persoalan keamanan, pungutan liar, intimidasi, atau konflik dengan lingkungan masyarakat sekitar.

Sesungguhnya, Lampung memiliki modal pariwisata yang luar biasa. Keindahan alamnya tidak kalah dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Lampung memiliki pantai, laut, pulau-pulau kecil, pegunungan, air terjun, kawasan konservasi, hingga kekayaan budaya dan tradisi masyarakat yang dapat menjadi daya tarik wisata.

Potensi tersebut merupakan kekayaan daerah yang semestinya dapat dikelola menjadi kekuatan ekonomi sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat. Namun, apa artinya memiliki kekayaan alam yang luar biasa apabila tidak mampu dikelola dan dikembangkan secara optimal?

Potensi wisata yang seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat justru dapat kehilangan daya tarik apabila persoalan mendasar tidak segera diselesaikan.

Kita tidak boleh hanya bangga dengan keindahan alam Lampung, tetapi gagal menciptakan ekosistem pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa ada sejumlah usaha dan kawasan wisata yang pada awalnya berkembang, tetapi kemudian mengalami kemunduran, bahkan berhenti beroperasi.

Salah satu persoalan yang perlu dievaluasi adalah bagaimana jaminan keamanan dan kenyamanan pengunjung maupun pelaku usaha di kawasan tersebut.

Keamanan bukan sekadar persoalan kriminalitas. Keamanan juga menyangkut perlindungan terhadap pengunjung, kepastian biaya, pelayanan yang wajar, serta terbebasnya wisatawan dari tindakan-tindakan yang dapat merusak pengalaman mereka selama berwisata.

Dalam dunia pariwisata, pengalaman pengunjung menjadi salah satu faktor penting. Satu pengalaman buruk dapat menyebar melalui cerita dari mulut ke mulut maupun media sosial.

Bayangkan apabila wisatawan datang dengan harapan menikmati keindahan alam Lampung, tetapi justru mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan akibat persoalan keamanan dan pelayanan.

Apakah mereka akan kembali? Apakah mereka akan merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain? Pertanyaan ini harus menjadi bahan introspeksi bersama. Persoalan berikutnya yang tidak kalah penting adalah infrastruktur jalan.

Kita tidak mungkin berbicara tentang kemajuan pariwisata apabila akses menuju destinasi wisata masih menghadapi persoalan jalan rusak, berlubang, dan tidak terawat.

Sudah menjadi cerita klasik ketika sebagian akses jalan di Lampung diibaratkan seperti kubangan kerbau. Kondisi ini tentu bukan sesuatu yang patut dibanggakan, apalagi apabila jalan tersebut menjadi akses utama menuju destinasi wisata.

Pertanyaannya, siapa yang tertarik berwisata apabila perjalanan menuju lokasi saja sudah menguras tenaga, waktu, dan biaya? Wisatawan membutuhkan akses transportasi yang layak. Mereka ingin menikmati perjalanan, bukan justru menghadapi risiko kendaraan rusak, kecelakaan, atau terhambat akibat kondisi jalan yang buruk.

Artinya, pembangunan pariwisata tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang memadai. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak cukup hanya mempromosikan destinasi wisata melalui berbagai kegiatan seremonial, festival, ataupun publikasi di media sosial.

Promosi memang penting, tetapi promosi tanpa kesiapan infrastruktur, keamanan, dan kualitas pelayanan hanya akan menciptakan kesenjangan antara harapan wisatawan dengan kenyataan di lapangan. Jangan sampai pemerintah sibuk menjual keindahan Lampung, sementara persoalan mendasar yang menjadi kebutuhan wisatawan justru tidak mendapatkan perhatian serius.

Di sisi lain, masyarakat lokal juga harus mengubah cara pandang terhadap kehadiran investor dan pengembangan usaha pariwisata. 

Jangan melihat investor sebagai pihak luar yang datang untuk mengambil keuntungan semata. Kehadiran investasi yang dikelola secara bertanggung jawab dapat membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan usaha mikro dan kecil, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan peluang ekonomi baru.

 Daerah yang ingin maju membutuhkan masyarakat yang terbuka, ramah, dan mampu menerima perubahan tanpa kehilangan identitas kebudayaannya. Kita harus mulai membangun kesadaran kolektif bahwa pariwisata bukan hanya urusan pemerintah ataupun pengusaha. Pariwisata adalah urusan bersama.

Pada akhirnya, Lampung tidak kekurangan keindahan alam dan potensi budaya. Lampung juga tidak kekurangan potensi untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Indonesia. Persoalan yang harus kita jawab adalah apakah kita sudah memiliki kesadaran, komitmen, dan tata kelola yang memadai untuk mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi daerah?

Jangan sampai keindahan alam Lampung hanya menjadi cerita kebanggaan, sementara daerah lain justru mampu mengelola potensi pariwisatanya menjadi sumber kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sudah saatnya kita menghilangkan persepsi negatif, membangun budaya ramah wisata, menjamin keamanan, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan iklim investasi yang sehat.

Lampung memiliki keindahan alam dan budaya. Tetapi keindahan alam dan budaya saja tidak cukup. Pariwisata membutuhkan rasa aman, jalan yang layak, masyarakat yang ramah, dan pemerintah yang hadir dengan kebijakan nyata. (Red)

penulis:

Ahmad Basri

(Advokat)

Ketua: K3PP Tubaba

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Pasca dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo, genderang perang melawan narkoba kembali dikumandangkan.

Instruksi kepada seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Kapolda hingga Polres dan Polsek, agar melakukan pemetaan serta mitigasi terhadap wilayah-wilayah rawan peredaran narkoba. Ini menjadi sinyal bahwa persoalan narkoba kembali ditempatkan sebagai agenda serius penegakan hukum.

Bagi penulis, persoalannya bukan sekadar instruksi yang disampaikan, melainkan sejauh mana instruksi tersebut mampu diterjemahkan menjadi tindakan nyata, konsisten, dan berkelanjutan.

Sebagai sosok yang memiliki pengalaman di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kapolri Suyudi tentu diharapkan memahami sekali kompleksitas persoalan narkoba beserta jaringan yang mengendalikannya.

Dunia narkoba bukan sekadar persoalan pemakai dan pengedar di lapangan. Di baliknya terdapat jaringan distribusi, bandar, aliran uang, dan kemungkinan keterlibatan berbagai pihak yang memberikan perlindungan terhadap bisnis haram tersebut.

Dalam hitungan hari, instruksi Kapolri diikuti dengan berbagai operasi pemberantasan narkoba di sejumlah daerah. Aparat bergerak melakukan penindakan dan mengungkap berbagai kasus peredaran narkoba.

Langkah tersebut tentu patut diapresiasi apabila dilaksanakan secara profesional, berdasarkan bukti, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, keberhasilan operasi dalam hitungan hari belum cukup untuk menyimpulkan bahwa perang melawan narkoba telah dimenangkan.

Pertanyaan yang lebih penting apakah operasi tersebut mampu memutus jaringan peredaran narkoba secara menyeluruh, atau hanya menghentikan aktivitas pelaku tertentu untuk sementara waktu?

Operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan secara serius dapat memberikan harapan baru di tengah masyarakat. Kita semua memahami betapa berbahayanya narkoba bagi kehidupan individu, keluarga, dan masa depan generasi muda.

Ketika aparat hadir dan bertindak tegas, masyarakat tentu mengharapkan lingkungan yang lebih aman dari ancaman peredaran narkoba. Apresiasi publik merupakan sesuatu yang wajar. Namun, apresiasi tersebut hendaknya tidak membuat aparat terlena dan merasa bahwa persoalan telah selesai.

Munculnya gebrakan baru ini tentu memunculkan pertanyaan kritis bagaimana upaya pemberantasan narkoba dijalankan pada masa kepemimpinan Kapolri sebelumnya, Jenderal Listyo ?

Pertanyaan ini bukan untuk menafikan berbagai upaya yang mungkin telah dilakukan oleh kepolisian pada masa sebelumnya. Namun, pergantian pimpinan seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan dan kinerja yang telah berjalan.

Jika persoalan narkoba masih menjadi ancaman serius, apa yang belum berhasil diselesaikan? Apakah strategi penindakan belum efektif, pengawasan belum optimal, atau terdapat kelemahan dalam membongkar jaringan yang lebih besar?

Evaluasi semacam ini penting agar pergantian pimpinan tidak sekadar menghasilkan pergantian slogan, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam strategi pemberantasan narkoba.

Persoalan narkoba bukan persoalan yang dapat diselesaikan melalui operasi besar-besaran dalam waktu singkat. Pemberantasan narkoba membutuhkan konsistensi, pengawasan berkelanjutan, koordinasi antarlembaga, serta evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai.

Jangan sampai pada awalnya operasi berlangsung masif, pemberitaan ramai, dan apresiasi mengalir dari berbagai penjuru. Ketika perhatian publik mulai berkurang, intensitas penindakan ikut melemah.

Perang melawan narkoba bukan program musiman dan bukan pula agenda pencitraan pejabat yang baru menduduki jabatan. Narkoba akan terus menjadi ancaman selama jaringan distribusinya masih hidup dan permintaannya tetap ada di tengah masyarakat.

Harus diingat narkoba tidak mengenal batas status sosial, tingkat ekonomi, pendidikan, maupun jabatan seseorang. Orang kaya maupun miskin, masyarakat biasa maupun pejabat, semuanya dapat terjerat dalam persoalan narkoba.

Karena itu, pemberantasan narkoba harus dilaksanakan tanpa pandang bulu. Jangan sampai hukum terlihat begitu keras terhadap pelaku kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, kekayaan, atau kedudukan tertentu.

Jika seorang pengedar kecil dapat diproses secara hukum, bandar besar pun harus menghadapi proses hukum yang sama apabila keterlibatannya terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Di sinilah integritas penegakan hukum diuji. Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, uang, ataupun kepentingan kelompok tertentu.

Bagi penulis, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui penangkapan terhadap pemakai dan pengedar di lapangan. Aparat harus mampu mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk pemasok, bandar, aliran dana, dan pihak-pihak yang terbukti memberikan perlindungan terhadap aktivitas peredaran gelap narkotika.

Jika yang ditangkap hanya pelaku di lapisan bawah, sementara jaringan utamanya tetap beroperasi, maka pemberantasan tersebut belum menyentuh akar persoalan. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan, pendidikan masyarakat, rehabilitasi bagi mereka yang membutuhkan, dan keterlibatan keluarga juga harus menjadi bagian dari strategi yang menyeluruh.

Sekali lagi bahwa perang melawan narkoba bukan hanya soal seberapa banyak pelaku yang ditangkap, melainkan bagaimana negara mampu mempersempit ruang gerak jaringan narkotika dan mencegah munculnya korban-korban baru.

Bagi penulis, tantangan terbesar Kapolri Suyudi bukan hanya memberantas narkoba di luar institusi kepolisian, tetapi juga memastikan integritas aparat di dalam institusinya sendiri. Tidak boleh ada perlindungan berdasarkan pangkat dan jabatan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan jaringan narkoba.

Sebab, bagaimana mungkin masyarakat diminta percaya terhadap perang melawan narkoba apabila aparat yang seharusnya memberantasnya justru terbukti menjadi bagian dari persoalan tersebut? Membersihkan institusi sendiri merupakan ujian integritas sekaligus kesempatan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti pada laporan keberhasilan operasi dan jumlah barang bukti yang disita. Masyarakat perlu mengetahui sejauh mana penindakan tersebut mampu membongkar jaringan, memutus distribusi, dan mengurangi peredaran narkoba di wilayah-wilayah rawan.

Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara profesional, sedangkan dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa berdasarkan bukti.

Dalam perspektif penulis, sebuah kebijakan tidak cukup dinilai dari besarnya instruksi atau kerasnya pernyataan pejabat. Kebijakan harus diukur dari pelaksanaan, hasil, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Meskipun kepolisian memiliki peran penting dalam penegakan hukum, pemberantasan narkoba tidak dapat dibebankan kepada institusi kepolisian semata. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat harus mengambil bagian sesuai dengan peran masing-masing.

Pencegahan perlu diperkuat melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat. Orang yang mengalami ketergantungan juga perlu mendapatkan penanganan yang tepat sesuai ketentuan hukum dan kebutuhan rehabilitasinya. Sementara itu, jaringan pengedar dan bandar yang terbukti menjalankan peredaran gelap harus ditindak tegas.

Pertanyaan dalam judul tulisan ini bukan sekadar sindiran terhadap Kapolri Suyudi, melainkan bentuk kritik terhadap kesungguhan negara dalam memberantas narkoba. Apakah perang yang dikumandangkan benar-benar akan dilaksanakan secara konsisten, atau hanya menjadi gegap gempita sesaat yang perlahan kehilangan gaungnya?

Jawabannya tidak ditentukan oleh kerasnya pernyataan Kapolri di hadapan kamera. Jawabannya akan terlihat dari konsistensi operasi, keberhasilan membongkar jaringan besar, ketegasan terhadap aparat yang terbukti terlibat, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Kita tidak perlu terburu-buru menyebut gebrakan ini sebagai keberhasilan besar. Namun, kita juga tidak perlu langsung menilainya sebagai pencitraan. Yang diperlukan adalah pengawasan kritis dan penilaian berdasarkan fakta.

Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan menghasilkan perubahan nyata, masyarakat tentu patut memberikan apresiasi. Sebaliknya, apabila hanya ramai pada awalnya lalu berhenti di tengah jalan, kritik publik menjadi bagian penting dari tanggung jawab demokrasi.

Penutup: Narkoba bukan bahan guyonan. Merupakan ancaman serius terhadap masa depan generasi muda, ketahanan keluarga, dan kualitas kehidupan masyarakat. Karena itu, ketika Kapolri mengumandangkan perang melawan narkoba, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi seorang pejabat, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara melindungi warganya.

Jangan sampai masyarakat kembali menyaksikan pola lama. Operasi besar-besaran pada awalnya, pemberitaan yang menggema, pujian yang mengalir, kemudian perlahan menghilang tanpa kejelasan hasil akhirnya.

Dan yang paling penting, jangan sampai perang melawan narkoba hanya diarahkan ke luar, sementara persoalan integritas di dalam institusi sendiri tidak mendapatkan perhatian yang sama seriusnya.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan Kapolri yang paling lantang menyatakan perang terhadap narkoba. Masyarakat membutuhkan Kapolri yang mampu membuktikan bahwa perang tersebut benar-benar dijalankan sampai tuntas. (Red)

Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Timur, Rustam Effendi, mengungkapkan bahwa dari total 26 pegawai yang terindikasi tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut, dua orang di antaranya telah diberhentikan. Sementara 24 pegawai lainnya akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Dari 26 orang yang terindikasi tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut, dua orang sudah diberhentikan. Jadi, masih ada 24 orang lagi yang akan diperiksa," ungkap Rustam Effendi.

Dia menjelaskan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah pegawai yang bersangkutan benar-benar tidak masuk kerja atau hanya lupa melakukan absensi.

"Pemeriksaan ini untuk memastikan apakah yang bersangkutan memang tidak masuk kerja atau sebenarnya masuk, tetapi lupa melakukan absensi," jelasnya.

Rustam menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan pegawai yang bersangkutan memang tidak masuk kerja, maka sanksi disiplin berat dapat dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan akan dilakukan dengan mempertimbangkan keterangan atasan langsung serta informasi dari lingkungan kerja masing-masing pegawai.

"Kalau berdasarkan pemeriksaan atasan dan keterangan di lingkungan kerjanya terbukti memang tidak pernah masuk selama 10 hari berturut-turut, tentu ada konsekuensi disiplin yang harus diterima," tegasnya.

Dia menambahkan, pegawai yang mengaku masuk kantor tetapi tidak melakukan absensi juga akan diverifikasi kebenarannya. Apabila terbukti tidak hadir, sanksi tetap dapat dijatuhkan sesuai tingkat pelanggaran.

Sementara itu, berdasarkan data awal yang ditangani Inspektorat, sebagian besar yang akan diperiksa diduga berstatus staf. Namun, jika ditemukan pegawai yang menduduki jabatan terbukti melanggar, sanksi penurunan jabatan atau demosi juga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menegakkan kedisiplinan aparatur serta memastikan setiap pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan akuntabel.

Pengirim berita: Imannurrohim 

Permintaan tersebut disampaikan oleh ibu kandung korban, melalui surat laporan yang ditujukan kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri di Jakarta, adapun tulisan dalam suratnya tersebut, dirinya meminta dilakukan pemeriksaan terhadap jajaran Satlantas Polres Lampung Timur (Lamtim) dan Polsek Sekampung terkait penanganan perkara kecelakaan yang merenggut nyawa anaknya.

Perlu diketahui, kronologi mencatat kecelakaan terjadi pada hari Selasa, 18 Agustus 2026, sekitar pukul 22:00 WIB, di Jalan Raya Sekampung, Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada saat itu, korban mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 berwarna putih dari arah Sekampung menuju Batanghari, dan diduga menabrak bagian belakang mobil tangki berwarna hijau yang terparkir atau mengalami gangguan di badan/bahu jalan. Kendaraan tersebut disebut mengangkut minyak kelapa sawit mentah atau CPO. 

Kondisi jalan pada saat kejadian disebut gelap dan minim penerangan, sementara keluarga juga mempertanyakan kelengkapan rambu peringatan bagi kendaraan yang berhenti di jalan.

Keluarga korban pun mempertanyakan sejumlah hal dalam proses penanganan perkara. Antara lain alasan pengemudi kendaraan mobil yang sebelumnya disebut ditahan, kemudian dibebaskan, serta informasinya kendaraan mobil tangki yang terlibat hendak dibawa ke bengkel, padahal seharusnya tetap dan masih menjadi barang bukti.

Persoalan lain yang disoroti adalah kondisi muatan CPO pada mobil tangki tersebut, keluarga korban menduga terjadi perubahan kondisi muatan saat kendaraan berada dalam penguasaan kepolisian. Bahkan muncul dugaan adanya pengalihan muatan oleh pihak perusahaan, di mana minyak yang diduga CPO tersebut diambil, namun kemudian disangkal, sebagai BBM. Pihak kepolisian saat memberikan klarifikasi menjelaskan, bahwa yang diamankan itu adalah kendaraannya, bukan muatan di dalamnya.

Keluarga korban menegaskan, mereka  menginginkan kejelasan atas seluruh peristiwa, serta kepastian penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hingga berita ini diturunkan, keterangan dalam dokumen laporan tersebut, masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Satlantas Polres Lampung Timur, Polsek Sekampung, maupun pihak-pihak lain yang disebutkan dalam laporan ini. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi demi keberimbangan pemberitaan.

Pengirim berita: Imannurrohim 

Bandar Lampung | Prokontra.news |-  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award Provinsi Lampung Tahun 2026Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir.Dalam sambutannya, Menpora mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menghidupkan semangat Sumpah Pemuda sebagai landasan dalam membangun Indonesia yang maju, bersatu, dan berkarakter.

Ia mengingatkan bahwa 98 tahun lalu, para pemuda Indonesia telah mengikrarkan janji yang menyatukan perbedaan, menguatkan perjuangan, serta meneguhkan tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia.

Menurutnya, kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, kecanggihan teknologi, maupun kekayaan, tetapi juga dari kualitas manusia, karakter, kecintaan terhadap tanah air, semangat pantang menyerah, dan kepedulian terhadap sesama.

Oleh karena itu, generasi muda Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang patriotik, gigih, dan berempati.

Sikap patriotik diwujudkan melalui pengabdian dan tindakan nyata bagi bangsa. Kegigihan tercermin dari kemampuan untuk terus berjuang menghadapi kesulitan dan kegagalan, sedangkan empati ditunjukkan melalui kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

"Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya," tegasnya.

Menpora juga mengajak generasi muda untuk berani bermimpi besar, bekerja keras, serta terus berkarya tanpa kehilangan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda diharapkan tidak hanya memiliki keberanian untuk memimpin, tetapi juga kesiapan untuk melayani dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa.

"Jadikanlah setiap ilmu, setiap karya, dan setiap pengorbanan sebagai bukti cinta kita kepada Indonesia," pesannya.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98  tahun 2026 ini, semangat persatuan dan perjuangan generasi muda diharapkan terus menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan serta mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyerahkan penghargaan SAKIP Award Provinsi Lampung Tahun 2026 kepada perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Penetapan perangkat daerah penerima penghargaan tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/579/IV.01/HK/2026 tentang Penetapan Perangkat Daerah dengan Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, tertanggal 9 Oktober 2026.

Adapun perangkat daerah yang menerima penghargaan tersebut meliputi:

✓1. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sebagai penerima trofi bergilir.

✓2. Rumah Sakit Alamsyah Ratu Perwiranegara Provinsi Lampung.

✓3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

✓4. Dinas Sosial Provinsi Lampung.

✓5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah. Penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pencapaian kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (ADV)