Lampung Timur | Prokontra.news | - Maraknya peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kabupaten Lampung Timur, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Timur, Agus, mengingatkan dampak serius yang ditimbulkan terhadap perekonomian negara maupun daerah.Menurutnya, rokok ilegal tidak membayar cukai sehingga langsung menurunkan pendapatan negara, sekaligus mengurangi anggaran pendapatan dan menghilangkan potensi penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau.“Rokok ilegal tidak membayar cukai sehingga mengurangi anggaran pendapatan yang berdampak pada hilangnya potensi penerimaan daerah dari DBH rokok,” ujar Agus.

Selain itu, peredaran rokok ilegal menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Produsen rokok resmi yang taat pajak dirugikan karena harus bersaing dengan harga jauh lebih murah dari produk ilegal, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan usaha hingga pemutusan hubungan kerja karyawan.

“Produsen resmi yang taat pajak dirugikan karena harus bersaing dengan harga murah produk ilegal, yang dapat berdampak pada terancamnya PHK karyawan,” jelasnya.

Agus menegaskan, setiap pihak yang terlibat, mulai dari produsen, pengedar, penjual, hingga pembawa rokok ilegal, melanggar Undang-Undang Cukai dan dapat dikenakan sanksi tegas.

“Baik pengedar, penjual hingga pembawa rokok ilegal melanggar UU Cukai dan dapat dikenakan sanksi denda hingga ratusan juta rupiah serta ancaman penjara 1 sampai 5 tahun,” tegasnya.

Untuk itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan memperketat pengawasan.

“Kami meminta seluruh stakeholder yang berkepentingan, baik petugas cukai maupun aparat penegak hukum agar memperketat pengawasan di wilayah perbatasan, jalur pesisir hingga pasar-pasar tradisional,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lampung Timur kian marak dan terjadi secara terang-terangan. Pantauan di beberapa warung di Kecamatan Purbolinggo, Way Bungur, dan Sukadana pada Senin (29/9/2026), rokok tanpa cukai tersebut dipajang bebas di etalase berdampingan dengan rokok resmi bercukai. Fenomena ini didorong oleh harga yang jauh lebih murah, sehingga banyak perokok aktif beralih menjadi konsumen tetap.

Pengirim berita : Imannurrohim 

Lampung Timur | Prokontra.news | -  Maraknya peredaran rokok non cukai yang kian masif di wilayah Kabupaten Lampung Timur mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera berkoordinasi dengan Bea Cukai Wilayah Lampung untuk menggelar razia gabungan.Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Yudi Irawan, saat diwawancarai awak media melalui sambungan telepon pribadinya, pada Selasa (29/9/2026).

"Saya langsung memerintahkan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah untuk melakukan koordinasi ke Bea Cukai Wilayah Lampung," tegas Yudi.

Ia juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan razia guna memberantas peredaran rokok ilegal.

"Dalam waktu dekat kita akan lakukan razia gabungan dalam rangka memberantas peredaran rokok ilegal," tambahnya.

Lebih lanjut, Yudi menyampaikan bahwa pada tahun 2025 telah dilakukan razia serupa. Sementara sepanjang tahun ini, Satpol PP baru melaksanakan sosialisasi serta pemasangan spanduk dan himbauan agar masyarakat tidak menjual maupun membeli rokok ilegal.

"Di tahun lalu kita telah lakukan razia, tetapi tahun ini belum, baru sosialisasi melalui spanduk dan himbauan agar tidak menjual serta membeli rokok ilegal," pungkasnya.

Diketahui, peredaran rokok non cukai di Kabupaten Lampung Timur kian masif dan terjadi secara terang-terangan. Kondisi ini tentu sangat merugikan pemerintah karena mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai.

Pengirim berita : Imannurrohim

Kehadiran Sekda Rustam menjadi bukti nyata perhatian pemerintah daerah terhadap lembaga pendidikan Islam yang telah berperan besar dalam membentuk karakter generasi penerus di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Sekda Rustam Effendi menegaskan bahwa pondok pesantren bukan sekadar tempat menuntut ilmu agama, melainkan benteng moral sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun peradaban yang berakhlak mulia.

"Pesantren adalah kekuatan besar yang menjaga jati diri bangsa. Di sinilah akhlak ditanam, kesabaran dilatih, dan kebersamaan dijaga. Pemerintah sangat mengapresiasi peran seluruh pengasuh, pengajar, dan pengelola pondok pesantren yang senantiasa mendidik anak-anak dengan penuh ketulusan," ujar Sekda Rustam.

Beliau juga berharap sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan terus diperkuat, agar nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan kebaikan senantiasa menyebar luas di tengah masyarakat.

Kegiatan haul ini dihadiri pula oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran pejabat terkait, serta ribuan warga dari berbagai kecamatan di Lampung Timur.

Pengirim berita :  Imannurrohim 

Dewan Pimpinan Cabang Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Kabupaten Way kanan mengonfirmasi bahwa telah terjalin komunikasi langsung antara Bapak Sufmi Dasco Ahmad dengan jajaran pengurus Bara JP Lampung.

Dalam komunikasi tersebut, Bara JP Lampung menyampaikan aspirasi dan kegelisahan relawan di akar rumput, dan Bapak Dasco merespons lansung melalu telpon seluler.

"Kami mengapresiasi Bapak Dasco yang telah merespon kami secara langsung pengurus Bara JP Lampung. Ini menunjukkan beliau mendengarkan suara relawan. Komunikasi berjalan baik, ujar Faisal Sanjaya Ketua DPD Bara JP Lampung.

Lanjut Bara JP Way Kanan menegaskan bahwa pihaknya sejak awal hanya ingin memastikan soliditas dan keutuhan hubungan baik antara Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, dan Bapak Dasco yang selama ini menjadi simbol persatuan.

"Kami di Bara JP melihat sosok Pak Jokowi dan Pak Dasco sebagai jembatan yang membuat kami semangat memenangkan Prabowo-Gibran. Tentu kami ingin hubungan baik ini terus terjaga. Dengan adanya komunikasi langsung ini.

"Jawaban dan klasifikasi tersebut sudah kami laporkan ke Ketum DPP Bara JP secara detil dan kami sedang mempelajari klarifikasi tersebut sembari menunggu arahan dari DPP, "pungkasnya.

Pengirim berita : Imannurohim

MRC hadir sebagai pusat layanan terpadu bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), PMI yang sedang bekerja, purna PMI, serta keluarga mereka. Layanan mencakup informasi peluang kerja luar negeri, konsultasi, edukasi migrasi aman, kelengkapan dokumen, pengaduan, hingga pendampingan dan rujukan. Kini warga memiliki satu tempat yang jelas, mudah dijangkau, dan terpercaya sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.

Bupati Kabupaten Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menegaskan tingginya jumlah warga yang bekerja ke luar negeri menjadi alasan utama perlindungan harus hadir lebih dekat. Sepanjang 2025 tercatat sekitar 9.343 PMI berasal dari daerah ini, dan hingga September 2026 jumlahnya telah mencapai 7.668 orang. Angka tersebut menuntut layanan yang cepat, tepat, dan responsif.

“Kita pastikan setiap proses berjalan aman, legal, dan terlindungi. Dari kampung halaman hingga kembali ke tanah air, warga kita berhak mendapatkan informasi yang benar serta perlindungan yang nyata,” ujar Bupati Ela.

Perwakilan SBMI, Yunita Rohani, menyambut baik kehadiran MRC yang telah diperjuangkan sejak 2021. Ia berharap MRC menjadi tempat pertama yang dicari calon pekerja migran saat membutuhkan informasi, sekaligus menjadi tempat aman mencari solusi ketika menghadapi persoalan.

Langkah ini terwujud berkat kolaborasi Pemkab Lampung Timur, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ILO, SBMI, Solidaritas Perempuan, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan.

"MRC Lampung Timur, Migrasi Aman, Legal, dan Terlindungi".

Pengirim berita : Iman Nurrohim  

Lampung Timur | Prokontra.news | – Pengurus Cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (PC-APRI) Lampung Timur menghadiri acara temu pamit Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur di Aula Kantor Kemenag Lampung Timur, Sukadana, pada Rabu (23/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum peralihan kepemimpinan antara Plt. Kepala Kemenag Lampung Timur, H. Ahmad Fikri Yulian, S.Pd.I., M.Pd., dan Kepala Kemenag Lampung Timur yang baru, Dr. H. Rokhman, S.Ag., M.Si. Acara dihadiri jajaran pejabat utama Kemenag, kepala madrasah negeri, Pokjawas, Pokjaluh, IPARI, Kepala KUA se-Kabupaten Lampung Timur, serta ASN Kementerian Agama Lampung Timur.

PC-APRI Lampung Timur hadir melalui Wakil Ketua H. Muhson, M.Sy., Sekretaris H. Ahmad Tolib, S.Ag., Bendahara H. Imron Rosyadi, M.H., serta anggota Drs. H. Herizal Aspar, M.Sy., Muhammad Ridwan, S.Ag., dan Kasbolah, M.Pd. Kehadiran jajaran PC APRI tersebut menjadi bagian dari dukungan organisasi profesi penghulu terhadap kesinambungan pelayanan dan penguatan sinergi kelembagaan di lingkungan Kementerian Agama Lampung Timur.

Dalam sambutannya, Dr. H. Rokhman menyampaikan bahwa kepemimpinan di lingkungan Kementerian Agama membutuhkan kebersamaan, komunikasi, dan kerja sama seluruh unsur. Ia menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak dapat dibangun oleh satu orang, melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran.

“Senang bekerja, cinta bekerja. Insyaallah, semuanya akan menjadi bagian dari kebaikan. Apa yang telah dilakukan selama ini menjadi perjalanan dan pijakan untuk melanjutkan tugas ke depan,” ujar Rokhman.

Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Lampung Timur memiliki wilayah yang luas dengan 24 kecamatan dan jumlah ASN yang besar. Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat serta dukungan seluruh jajaran agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Rokhman menegaskan bahwa program dan hal-hal positif yang telah berjalan akan terus dilanjutkan, sementara hal yang masih perlu diperbaiki menjadi bahan evaluasi bersama.

“Tidak ada istilah Superman. Tidak ada satu orang yang paling hebat. Kita membutuhkan kebersamaan, saling membantu, dan saling mengingatkan,” katanya.

Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama. Kementerian Agama sebagai institusi pelayanan publik perlu terus membangun komunikasi dan koordinasi agar keberadaan lembaga benar-benar memberikan manfaat serta dampak positif bagi masyarakat.

Sementara itu, kehadiran PC-APRI Lampung Timur sekaligus memperkuat komitmen organisasi profesi penghulu untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dengan Kementerian Agama. Para penghulu diharapkan dapat berkontribusi melalui pelayanan pencatatan dan pembinaan perkawinan yang profesional, sekaligus mendukung berbagai program Kementerian Agama di tingkat kecamatan.

Acara temu pamit berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Momentum tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan apresiasi atas pengabdian selama masa kepemimpinan sebelumnya sekaligus menyambut kepemimpinan baru dengan semangat kebersamaan, koordinasi, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pengirim berita : Iman Nurrohim 

Ogan Ilir | Prokontra.news | - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tanjung Raja melaksanakan razia kamar hunian dan tes urine terhadap warga binaan bersama Aparat Penegak Hukum (APH) serta jajaran Pengamanan dan Intelijen (Pamatnal) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan, pada Selasa malam  (22/9/2026).Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 19.00 hingga 20.30 WIB tersebut merupakan tindak lanjut Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan terkait Instruksi Penguatan Pengawasan serta pelaksanaan razia dan tes urine pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.Dalam kegiatan tersebut, petugas melibatkan empat anggota Pamatnal Ditjenpas Sumatera Selatan yang dipimpin Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal. Selain itu, turut terlibat unsur APH, yakni lima anggota Brimob Kompi 2 Batalyon C Pelopor Ogan Ilir, lima anggota Polres Ogan Ilir, lima anggota BNN Kabupaten Ogan Ilir, serta lima anggota Koramil 402-04/Tanjung Raja.

Dengan jumlah penghuni mencapai 888 orang, petugas melakukan penggeledahan badan warga binaan serta pemeriksaan terhadap kamar hunian. Kegiatan tersebut juga melibatkan jajaran staf dan regu pengamanan Lapas Kelas IIA Tanjung Raja.

Razia dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk memastikan tidak terdapat benda atau barang terlarang maupun berbahaya di lingkungan Lapas. Pemeriksaan difokuskan antara lain terhadap potensi keberadaan telepon genggam, narkoba, serta instalasi listrik liar yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

Dari hasil penggeledahan, petugas tidak menemukan telepon genggam maupun narkoba atau dinyatakan nihil. Namun, petugas mengamankan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di kamar hunian.

Barang-barang tersebut terdiri atas dua stop kontak, 15 korek api gas, lima botol kaca, dua gunting kuku, satu gunting, 15 sendok stainless, 10 paku, satu pinset, satu meteran, 10 sikat gigi, empat pencukur jenggot, tiga baling-baling kipas, dan dua gesper.

Selain razia, petugas juga melaksanakan tes urine terhadap 20 orang warga binaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh warga binaan yang menjalani tes urine dinyatakan negatif.

Kepala Lapas Kelas IIA Tanjung Raja, Yhoga Aditya Ruswanto, menyampaikan bahwa razia dan tes urine tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan serta deteksi dini guna mencegah masuk dan beredarnya barang terlarang di lingkungan Lapas.

Keterlibatan Pamatnal Ditjenpas Sumatera Selatan bersama unsur APH, lanjutnya, menjadi bagian dari penguatan sinergi dalam memastikan pelaksanaan pengamanan berjalan optimal.

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIA Tanjung Raja menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menciptakan kondisi lingkungan pemasyarakatan yang aman dan kondusif. 

Pengirim berita : Aprianto 

Kegiatan tersebut juga dihadiri Pangdam II/Sriwijaya, Dandim 04/02 OKI-OI, Danlanal Palembang, Danlanud Palembang, Kasdam II/Sriwijaya, Kapolres Ogan Ilir, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.

Kehadiran Bupati Panca Wijaya Akbar dalam momentum peresmian tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terhadap perkembangan sektor industri dan investasi di daerah. Keberadaan Arwana Plant IV-D diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, membuka peluang lapangan pekerjaan, serta meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.

Peresmian Arwana Plant IV-D menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Dengan dukungan serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan sektor industri di Kabupaten Ogan Ilir semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah.

Pada moment kegiatan tersebut di akhiri dengan penandatangan prasasti dan penukaran Cenderamata. (ADV)

Kegiatan ini diikuti sekitar 60 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, menjadi wadah berbagi praktik unggul serta inovasi pemanfaatan teknologi spasial dan data terintegrasi. Sistem yang dikembangkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan memungkinkan pengelolaan data pertanahan dan perpajakan secara lebih akurat, efektif, dan transparan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, kerja sama ini menjadi kesempatan berharga untuk belajar dari daerah yang telah berhasil menerapkan inovasi tersebut, lalu mengadaptasinya sesuai kebutuhan daerah. Langkah ini bertujuan memperkuat basis data pendapatan daerah, meningkatkan akurasi pendataan objek pajak dan bidang tanah, serta menyempurnakan kualitas pelayanan publik.

“Kami ingin Lampung Timur terus belajar dari daerah lain, berkolaborasi, dan mengembangkan inovasi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Ela Siti Nuryamah.

Dengan mengadopsi sistem berbasis data dan teknologi ini, diharapkan tata kelola keuangan daerah menjadi lebih akuntabel, potensi pendapatan dapat dioptimalkan, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Belajar dari yang terbaik, berkolaborasi untuk yang terdepan Kabupaten Lampung Timur melangkah maju menuju pemerintahan yang semakin modern, cerdas, dan andal.

Pengirim berita : Iman Nurrohim

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Ahmad Basri, S.IP., S.H. yang dikenal dengan sapaan akrab Bung Abas Karta, Saat ini Profesi sebagai Advokat, adalah salah satu Putra terbaik yang berasal dari Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam menjalankan aktivitas profesionalnya tersebut, kini berdomisili di Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang (Tubaba), Provinsi Lampung, memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Hukum, serta pengalaman dalam bidang organisasi, akademik, penelitian, advokasi, kebijakan publik, politik, dan kepenulisan.

Untuk diketahui, sejak menekuni profesi advokat pada tahun 2025, fokus pengabdiannya diarahkan pada bidang hukum dan pendampingan masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, ia berkomitmen memberikan layanan hukum secara profesional, menjunjung tinggi kode etik advokat, menjaga kepentingan hukum klien, serta menempatkan hukum dan keadilan sebagai landasan dalam menjalankan tugas profesinya.

Ahmad Basri dengan Latar belakang sebagai aktivis, akademisi, peneliti, pengkaji kebijakan publik, dan praktisi organisasi memberikan perspektif yang luas dalam memahami berbagai persoalan hukum. Pendekatan yang dikembangkan tidak hanya melihat persoalan dari aspek normatif, tetapi juga memperhatikan fakta, alat bukti, kepentingan para pihak, serta konteks sosial dan kebijakan yang melatarbelakangi suatu persoalan hukum.

✓Latar Belakang Keilmuan

Pendidikan Ilmu Hukum menjadi dasar utama dalam menjalankan profesi advokat. Sementara itu, latar belakang Ilmu Hubungan Internasional memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami persoalan politik, pemerintahan, hubungan kelembagaan, demokrasi, dan dinamika masyarakat. Diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Adapun pengalaman akademiknya antara lain, pernah menjadi dosen di UDI Yogyakarta, serta berkegiatan di RIDEP (Research Institute for Democracy and Peace), Jakarta, yang bergerak dalam kajian demokrasi, perdamaian, tata kelola pemerintahan, dan penguatan masyarakat sipil.

✓Pengalaman Advokasi dan Organisasi

Pengalaman dalam bidang advokasi telah dijalani sejak masa mahasiswa. Ketika menempuh pendidikan di Yogyakarta, ia aktif dalam SMID Yogyakarta (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) yang berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dalam organisasi tersebut, ia membidangi Pengembangan Organisasi dengan fokus pada kaderisasi, pendidikan politik, dan penguatan kapasitas organisasi.

Di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Tulang Bawang Barat, ia pernah dipercaya sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Hukum serta Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses panjang dalam memahami persoalan hukum, masyarakat, demokrasi, kebijakan publik, dan kebutuhan advokasi di tengah masyarakat.

✓Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Tubaba

Dalam perjalanan pengabdiannya di daerah, Ahmad Basri juga pernah dipercaya sebagai Tenaga Ahli Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Posisi tersebut memberikan pengalaman dalam lingkungan kelembagaan legislatif, khususnya dalam memahami proses kebijakan daerah, fungsi kelembagaan DPRD, penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berbagai persoalan pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Pengalaman sebagai Tenaga Ahli Pimpinan DPRD juga memperkuat pemahamannya mengenai hubungan antara hukum, kebijakan publik, lembaga legislatif, pemerintahan daerah, dan kepentingan masyarakat.

✓Ketua K3PP Tubaba

Ahmad Basri merupakan pendiri sekaligus Ketua K3PP Tubaba (Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Melalui K3PP, ia aktif melakukan kajian, advokasi, edukasi publik, serta kepenulisan mengenai hukum, demokrasi, tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, konflik agraria, penggunaan anggaran publik, pelayanan publik, dan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.

K3PP menjadi ruang untuk mendorong kesadaran kritis masyarakat terhadap kebijakan publik sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

✓Aktivitas Politik

Dalam kehidupan politik daerah, saat ini ia aktif sebagai Wakil Ketua Partai Golkar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Keterlibatan dalam organisasi kepartaian memberikan pengalaman dalam memahami dinamika politik lokal, organisasi politik, proses kebijakan, serta hubungan antara politik, pemerintahan, dan masyarakat. Pengalaman tersebut merupakan bagian dari perjalanan sosial dan organisasinya, sementara profesi advokat tetap dijalankan berdasarkan hukum dan kode etik profesi.

✓Pengalaman Profesional

Sebelum menekuni profesi advokat, Ahmad Basri memiliki pengalaman di dunia usaha dan sektor profesional. Ia pernah bekerja di PT Excelcomindo Pratama Tbk – Mitra Eksplor di Yogyakarta, PT KIA Mobil Yogyakarta sebagai Head of Government and Corporate Sales Order, serta Standard Chartered Bank Yogyakarta sebagai Supervisor.

Ia juga pernah berkegiatan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai mitra usaha dalam pekerjaan proyek pembangunan (Barak G5 dan G10) pada lingkungan kerja PT Telen Persada.

Berbagai pengalaman tersebut memberikan pemahaman mengenai dunia usaha, manajemen, hubungan korporasi, kemitraan, pelaksanaan pekerjaan, serta dinamika hubungan antara dunia usaha dan pemerintahan.

✓Pengabdian di Bidang Pendidikan

Perhatian terhadap dunia pendidikan menjadi bagian lain dari aktivitasnya. Saat ini ia dipercaya sebagai Sekretaris Komite Sekolah SMK Muhammadiyah Tumijajar dan Sekretaris Komite Sekolah SMA Negeri 1 Tumijajar.

Keterlibatan tersebut diarahkan pada penguatan hubungan antara sekolah, masyarakat, orang tua, dan pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

✓Penulis dan Pengkaji Kebijakan Publik

Selain menjalankan profesi advokat, Ahmad Basri aktif menulis artikel opini dan esai mengenai hukum, politik, demokrasi, pemerintahan, kebijakan publik, ekonomi, pembangunan, dan berbagai persoalan sosial.Kepenulisan menjadi salah satu bentuk pendidikan publik sekaligus ruang untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Pengalaman sebagai penulis dan pengkaji kebijakan publik turut memperkaya perspektifnya dalam melihat persoalan hukum, terutama ketika suatu perkara berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah, kepentingan publik, maupun persoalan sosial di daerah.

✓Prinsip Profesi Advokat

Dalam menjalankan profesinya, Ahmad Basri, S.IP., S.H. berpegang pada prinsip profesionalisme, independensi, integritas, kerahasiaan klien, kode etik advokat, serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Profesi advokat dipandang sebagai officium nobile, sebuah profesi terhormat yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan hukum klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga martabat hukum dan memperjuangkan keadilan.

Setiap persoalan hukum ditempatkan berdasarkan subjek hukum, objek hukum, norma hukum, fakta, dan alat bukti. Dengan pendekatan tersebut, pendampingan hukum diupayakan dilakukan secara objektif, profesional, dan bertanggung jawab.

Dengan latar belakang pendidikan hukum serta pengalaman dalam aktivisme, akademik, penelitian, advokasi, politik, kelembagaan DPRD, kebijakan publik, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan, profesi advokat menjadi ruang utama pengabdian profesional Ahmad Basri kepada masyarakat.

Baginya, advokat bukan sekadar profesi untuk mendampingi seseorang menghadapi persoalan hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab untuk menjaga hukum, memperjuangkan keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, dan memberikan pendampingan hukum secara profesional kepada setiap pencari keadilan.  (Red)