Pelaku Pencemaran Nama Baik! "Harus Segera Diungkap dan Ditangkap"
Penulis:
Ahmad Basri
(Advokat)
Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Kuasa hukum Fanesa Ola Yolanda, Ahmad Basri, S.IP., S.H., pada Sabtu, 14 November 2026, mendatangi Polda Lampung, khususnya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Subdit V Siber Unit IV, untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial TikTok.
Dalam laporan pengaduannya, Ahmad Basri menyampaikan bahwa dugaan tindak pidana tersebut dilakukan melalui sebuah akun TikTok dengan nama pengguna @hina_for_u.
Akun tersebut diduga mengunggah konten yang secara khusus ditujukan kepada kliennya dengan menggunakan kata-kata kasar, makian, serta ungkapan bernada senonoh yang dinilai tidak pantas dan merendahkan kehormatan seseorang.
Menurut Ahmad Basri, konten yang diunggah melalui akun tersebut telah menimbulkan kerugian bagi kliennya, terutama menyangkut kehormatan, martabat, dan nama baiknya di ruang publik.
"Ada kata-kata kasar, makian, dan ungkapan yang sangat tidak pantas serta merendahkan martabat klien kami" . Perbuatan seperti ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat," ujar Ahmad Basri.
Ia menegaskan, kebebasan berekspresi di ruang digital bukan berarti seseorang dapat dengan bebas menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Setiap orang tetap memiliki tanggung jawab hukum atas konten yang dibuat dan disebarluaskan melalui media sosial.
Lebih lanjut, Ahmad Basri mengatakan bahwa dugaan perbuatan tersebut perlu ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, terdapat ketentuan hukum pidana yang dapat menjadi dasar untuk menguji perbuatan tersebut, khususnya Pasal 433 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
Pasal tersebut mengatur tentang pencemaran tertulis, yaitu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum.
"Karena itu, kami meminta penyidik Polda Lampung, khususnya Subdit V Siber Unit IV, agar segera menindaklanjuti laporan pengaduan ini.
Identitas pemilik akun harus ditelusuri, bukti-bukti digital harus diperiksa, dan pihak yang diduga bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Ahmad Basri juga berharap aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan seperti ini berlarut-larut.
"Harapan kami sederhana, pelaku harus segera diungkap dan diproses secara hukum. Jangan sampai ruang digital menjadi tempat bagi siapa pun untuk menghina, mencaci, dan merendahkan martabat orang lain tanpa merasa bertanggung jawab.
Hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara," tutup Ahmad Basri. (Red)











