Turut hadir dalam peluncuran ini Deputi Direktur Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Keuangan.

Ikut serta hadir Manajemen Strategis OJK Provinsi Lampung, Eti Eliyati, jajaran Forkopimcam, perbankan, serta para pemangku kepentingan terkait di wilayah setempat.

Program KNMP Perkasa merupakan langkah strategis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Timur untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ruang lingkupnya mencakup peningkatan literasi keuangan, perlindungan asuransi bagi nelayan, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Desa (KURDA), hingga edukasi investasi yang aman dan terpercaya.

Perlu diketahui, melalui program ini, diharapkan masyarakat pesisir di dua desa percontohan ini dapat semakin produktif, mandiri secara ekonomi, dan memiliki pemahaman keuangan yang lebih baik guna meningkatkan taraf hidup dan ketahanan ekonomi keluarga.

Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat pesisir Lampung Timur yang produktif, mandiri, dan melek keuangan.

Pengirim berita: Imannurrohim 

Bupati Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung, Ela Siti Nuryamah patut di apresiasi dengan melakukan audiensi strategis bersama jajaran pimpinan Balai Perhutanan Sosial Palembang, guna membahas akselerasi dan optimalisasi program perhutanan sosial di wilayah Kabupaten Lampung Timur, pada Selasa (26/10/2026)

Perlu diketahui, kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Kolonel H. Barlian, Palembang tersebut, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Lampung Timur.

Selanjutnya, rombongan diterima langsung oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial Palembang, Bapak Bayu Subekti, S.IP., M.Hum., didampingi Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPTH) Wilayah I, Ibu Imas Aidaningsih, S.Hut., M.Sc., serta Kepala Seksi Wilayah I, Ibu Rita Savitri Cristina Sinaga, S.Hut.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Ela menegaskan bahwa pengelolaan hutan bukan sekadar menjaga tegakan pohon, melainkan menghadirkan keadilan ruang kelola bagi masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan.

"Perhutanan sosial bukan sekadar soal melestarikan alam. Intinya adalah bagaimana masyarakat yang tinggal di sekitar hutan bisa ikut menikmati manfaatnya secara adil dan berkelanjutan. Hutan yang dijaga dengan baik harus membawa kesejahteraan bagi rakyat di sekitarnya," ujar Bupati Ela.

Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman bersama untuk mempercepat implementasi berbagai program perhutanan sosial di Lampung Timur.

Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. "Masa depan hijau Lampung Timur lahir dari sinergi, inovasi, dan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan.

Melalui kolaborasi ini, kita ingin hutan tidak hanya lestari, tetapi juga menjadi sumber kemakmuran yang abadi bagi masyarakat," tambah Bupati Ela.

Pengirim berita: Imanurrohim

Perlu diketahui, dugaan tersebut terungkap berdasarkan laporan salah satu nara sumber warga Pekon Batu Keramat (yang tidak ingin disebutkan namanya), kepada awak media menyampaikan, diduga telah terjadi praktik korupsi dengan modus manipulasi data anggaran dalam sejumlah kegiatan yang di biaya oleh anggaran Dana Desa (DD) tahun 2023-2024 dengan cara mark,up anggaran fisik maupun non fisik di Pekon tersebut,  ucapnya.

Selanjutnya, beberapa item kegiatan tersebut adalah anggaran Dana Desa (DD) di Pekon Batu Keramat tahun 2023 yang menjadi sorotan antara lain:

✓- Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pipanisasi Rp 36.670.000

‎✓- Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa Rp.36.984.000

‎✓- Pemeliharaan Gedung Prasarana Balai Desa, Balai Kemasyarakatan Rp. 10.050.000.

‎✓- Pemeliharaan Gedung Prasarana Balai Desa Balai Kemasyarakatan Rp. 44.890.000.

‎✓- Pemeliharaan Gedung Prasarana Balai Desa Balai Kemasyarakatan Rp. 8.510.000.

‎✓- Pemeliharaan Gedung Prasarana Balai Desa Balai Kemasyarakatan Rp. 5.200.000.

‎✓- Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Taman Taman Bermain Anak Milik Desa Rp. 23.832.000. 

✓- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan Taman Bacaan Desa Rp. 2.635.000.

✓- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa Rp 4.661.000

‎✓- Peningkatan Produksi Peternakan Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang Rp. 30.000.000.

✓- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi jagung Rp. 4.142.000.

✓- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi jagung Rp. 4.950.000.

‎

Kemudian Anggaran Dana Desa Pekon Batu Keramat tahun 2024 yang diduga janggal di antaranya:

✓- Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa Rp. 1.448.000.

‎✓- Penyelenggaraan Festival Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa Rp. 8.170.000.

✓- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Misal : Pembuatan Poster Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga Rp 42.185.200.

✓- Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Taman Taman Bermain Anak Milik Desa Rp 20.786.000, ‎Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Taman Taman Bermain Anak Milik Desa Rp. 17.741.000.

✓- Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Taman Bacaan Desa  Sanggar Belajar Milik Desa Rp. 2.350.000.

✓- Peningkatan Produksi Peternakan Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang Rp. 18.000.000.

‎✓- Bantuan Perikanan Bibit Pakan dst Rp. 2.880.000.

✓- Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu Polindes PKD Rp. 45.362.500.

Maka terkait kuat dugaan telah terjadi Penyimpangan dana desa (DD) yang dilakukan oleh kakon Batu Keramat, Saya mewakili Masyarakat Pekon Batu Keramat meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat serta Kejaksaan Negri Kabupaten Tanggamus, dapat turun tangan untuk memeriksa Kakon Batu Keramat, guna mengungkap praktek penyelewengan Dana Desa (DD) yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kemajuan desa, bukan malah masuk kantong pribadi untuk memperkaya diri, tegas Nara sumber.

Ditempat terpisah awak media ini telah berupaya menghubungi Kepala Pekon/ Kades Batu Keramat, via seluler chat dan telepon Whatsapp di Nomor 08530722xxx,  untuk di konfirmasi guna keberimbangan pemberitaan, terkait dugaan penyimpangan Dana Desa tahun 2023-2024 pada hari Kamis 2O- Oktober 2026, namun tidak ada direspon/tidak ada jawaban, sampai berita ini di terbitkan, Kepala Pekon Batu keramat belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut.

Untuk diketahui, pihak media ini tetap membuka diri/ruang kepada Kepala Pekon yang dimaksud untuk dapat memberikan tanggapannya.

Pengirim berita : Tomi Andri 

Mewakili Bupati Lampung Timur, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA., hadir langsung dalam acara pembukaan tersebut. 

Kehadiran ini menjadi wujud dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terhadap syiar Islam serta upaya mencetak generasi Qur'ani yang berakhlak mulia, cerdas, dan berprestasi.

Acara yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. 

Perlu diketahui, Kafilah Kabupaten Lampung Timur turut berpartisipasi, membawa semangat untuk memberikan penampilan terbaik dan berjuang mengharumkan nama daerah di ajang bergengsi ini.

Mohon doa dan dukungannya, semoga seluruh kafilah Kabupaten Lampung Timur diberikan kemudahan, keberkahan, dan meraih prestasi yang membanggakan. 

Mari kita dukung dan sukseskan pelaksanaan MTQ Ke-53 tahun 2026, tingkat Provinsi Lampung, agar dapat lahir generasi Qur'ani yang tidak hanya mahir membaca Al-Qur'an, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 

Pengirim berita: Imannurrohim

Bandar Lampung | Prokontra.news |- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis terkait guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dari Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, pada Senin (26/10/2026).Rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan inflasi dan harga kebutuhan pokok, kebijakan penataan guru aparatur sipil negara (ASN), serta langkah pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengatakan bahwa perkembangan inflasi dipengaruhi berbagai faktor, termasuk dinamika global dan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai, beras, dan ayam ras.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap terkendali, terutama menjelang Desember yang biasanya diikuti peningkatan aktivitas masyarakat seiring perayaan Natal dan libur akhir tahun.

"Yang kita jaga adalah harga barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat yang setiap hari kita konsumsi," ujarnya.

Tomsi meminta pemerintah daerah bersama Perum Bulog mempersiapkan langkah antisipasi sejak dini, termasuk melalui pelaksanaan operasi pasar secara terpadu. Menurutnya, koordinasi lintas sektor dan pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan serta menemukan solusi atas kenaikan harga komoditas.

Ia juga mengingatkan kepala daerah agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi memahami kondisi riil di wilayah masing-masing melalui pemantauan langsung terhadap perkembangan harga dan distribusi barang.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu keempat Oktober 2026.

Ia menyampaikan bahwa inflasi year-on-year pada September 2026 mencapai 3,28 persen, lebih tinggi dibandingkan September 2025 sebesar 2,65 persen. Berdasarkan pemantauan IPH, kenaikan harga di sejumlah daerah terutama dipengaruhi oleh komoditas cabai merah dan cabai rawit.

Pada minggu keempat Oktober 2026, sebanyak 327 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH cabai merah dan 269 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH cabai rawit. Sementara itu, kenaikan IPH beras terjadi di 138 kabupaten/kota dan minyak goreng di 80 kabupaten/kota.

Ateng menekankan bahwa cabai merah perlu mendapat perhatian karena mengalami kenaikan baik dari sisi perubahan IPH maupun tingkat harga. Selain itu, harga cabai rawit, beras, dan minyak goreng juga perlu terus dipantau untuk mengantisipasi tekanan terhadap inflasi.

Dalam agenda pembahasan isu strategis terkait guru, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, menyampaikan perkembangan kebijakan penataan dan tata kelola guru ASN, termasuk skema pengalihan status serta pemenuhan kebutuhan guru secara nasional.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan skema seleksi CPNS secara bertahap bagi guru ASN PPPK yang memenuhi ketentuan, serta mekanisme pemenuhan kebutuhan guru nasional yang diperkirakan mencapai 464.856 orang.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, terdapat 172.323 guru non-ASN yang masih aktif mengajar dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dengan kriteria pendataan hingga Desember 2024. Pemerintah tengah mengusulkan skema seleksi bagi kelompok guru tersebut berdasarkan usia dan kebutuhan formasi yang tersedia.

Nunuk menjelaskan bahwa proses penataan guru ASN akan dilaksanakan secara bertahap mulai 2027, disertai penyiapan regulasi dan koordinasi lintas kementerian untuk mendukung perubahan tata kelola guru.

Ia meminta pemerintah daerah memberikan dukungan agar proses penataan tersebut tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Secara khusus, ia meminta pemerintah daerah tetap memperpanjang kontrak PPPK paruh waktu yang akan beralih menjadi PPPK penuh waktu, termasuk bagi mereka yang masa kontraknya berakhir pada Oktober dan November 2026. PPPK penuh waktu yang masih berstatus ASN daerah juga diharapkan tetap mendapatkan perpanjangan kontrak pada 2027 selama proses penataan berlangsung.

Selain itu, pemerintah daerah diminta mempertahankan guru non-ASN yang masih aktif mengajar hingga status kepegawaiannya memperoleh kepastian sesuai kebijakan yang berlaku.

"Jangan sampai penataan administrasi ini menjadikan layanan pendidikan kita terganggu," tegas Nunuk.

Ia menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan regulasi lanjutan sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan penugasan dan penggajian guru non-ASN sesuai ketentuan.

Pada agenda evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raden An An Andri Hikmat, menyampaikan pentingnya penyesuaian regulasi daerah untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memperbarui kesepakatan antara kementerian melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri pada 19 Juni 2026, yang menjadi dasar penguatan dukungan pemerintah daerah terhadap pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

Pemerintah daerah diminta menyesuaikan peraturan kepala daerah terkait pembebasan BPHTB untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR serta pembebasan retribusi PBG bagi MBR dan pelaku pembangunan perumahan yang menyasar kelompok tersebut.

Kebijakan pembebasan BPHTB juga perlu diterapkan meskipun masyarakat membeli rumah di luar daerah asal atau berbeda dengan alamat pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah daerah diminta mempercepat penerbitan PBG bagi MBR paling lama 10 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap. Sosialisasi kepada masyarakat, evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan kepada kementerian terkait juga perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. (ADV)

Bandar Lampung | Prokontra.news | - Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta para bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengedepankan integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam mengelola keuangan koperasi. Kompetensi bendahara dinilai menjadi salah satu faktor penentu agar program tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan."Bendahara ini bukan sekadar penerima atau pengeluaran uang, tetapi bagian penting dari sistem pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan. Ingat, ada uang masyarakat yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan KDKMP," ujar Wagub Jihan saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bendahara KDKMP di Ballroom Horison Hotel Bandar Lampung, pada Senin (26/10/2026).Menurut Wagub Jihan, pembentukan KDKMP di Provinsi Lampung telah menunjukkan hasil yang baik, termasuk dalam percepatan pembentukan koperasi dan penyelesaian administrasinya. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi dapat beroperasi secara profesional dan memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh anggota serta masyarakat.

Ia menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari terbentuknya koperasi secara administratif. Pelaksanaan di lapangan, tata kelola organisasi, serta kemampuan pengurus menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi kegiatan ekonomi yang produktif juga harus menjadi perhatian.

Wagub Jihan mengatakan, respon masyarakat terhadap KDKMP beragam, mulai dari dukungan hingga kritik. Menurut Wagub tanggapan tersebut seharusnya menjadi dorongan bagi para pengurus untuk membuktikan bahwa koperasi mampu memperkuat perekonomian desa dan kelurahan.

Ia juga mengingatkan bahwa kehadiran KDKMP berpotensi mengubah pola kegiatan ekonomi yang selama ini berlangsung di masyarakat, termasuk hubungan usaha dengan tengkulak dan pelaku ekonomi lainnya. Karena itu, bendahara, manajer, dan seluruh pengurus perlu menjalankan pendekatan yang baik agar koperasi dapat diterima serta berkembang di tengah masyarakat.

"Keberhasilan tersebut ditentukan oleh tata kelola yang baik, integritas para pengurus, partisipasi anggota, dan kemampuan pengelolaan keuangan secara benar, bukan hanya berpacu pada modal semata," ujarnya.

Dalam pelatihan tersebut, Wagub Jihan meminta peserta memperkuat tiga hal utama, yakni integritas, profesionalisme, serta transparansi dan akuntabilitas. Dari sisi integritas, bendahara harus menjaga kejujuran dan kedisiplinan, memisahkan keuangan pribadi dari keuangan koperasi, serta memastikan setiap transaksi memiliki bukti yang jelas.

Dari sisi profesionalisme, bendahara diharapkan menguasai pencatatan dan pelaporan keuangan serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan koperasi. Sementara itu, transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui keterbukaan informasi keuangan kepada anggota, pencatatan yang dapat ditelusuri, serta komunikasi yang baik dengan ketua, pengurus, dan pengawas koperasi.

Pelatihan dan sertifikasi ini diikuti sekitar 1.800 calon bendahara KDKMP dari 15 kabupaten/kota di Lampung. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri mengatakan, kegiatan berlangsung pada 26 Oktober hingga 20 November 2026 dengan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi secara bertahap di sejumlah wilayah.

Lokasi pelatihan meliputi Lampung Tengah, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, Tulang Bawang, dan Pesisir Barat. Pembukaan kegiatan dilaksanakan secara hibrida, yakni luring di Bandar Lampung dan daring dari sejumlah daerah, termasuk Tulang Bawang dan Lampung Tengah.

Fitrianita menjelaskan, materi pelatihan mencakup konsep dasar akuntansi, pencatatan transaksi kas dan non kas, administrasi transaksi keuangan, penyusunan jurnal, pengelolaan buku besar dan buku pembantu, penyusunan serta analisis laporan keuangan, penghitungan sisa hasil usaha (SHU), hingga perpajakan koperasi. Pelatihan dijadwalkan berlangsung selama tiga setengah hari, dilanjutkan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dengan harapan peserta memperoleh sertifikat kompetensi berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain peningkatan kompetensi bendahara, Fitrianita melaporkan bahwa proses verifikasi dan validasi terhadap 924 gerai KDKMP yang tersebar di 15 kabupaten/kota telah selesai dilaksanakan. Tahap berikutnya adalah audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebelum dilanjutkan dengan proses berita acara serah terima gerai.

Wagub Jihan meminta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung bersama dinas terkait di kabupaten/kota tidak berhenti pada penyelenggaraan pelatihan, tetapi juga melakukan pendampingan, koordinasi, dan pengawasan terhadap penerapan hasil pelatihan. Penilaian peserta, menurut dia, harus dilakukan secara objektif dan profesional agar sertifikasi benar-benar mencerminkan kompetensi yang dimiliki.

Ia berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh ketika koperasi mulai beroperasi. Dengan pengelolaan keuangan yang tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, KDKMP diharapkan berkembang menjadi usaha bersama yang sehat, meningkatkan kepercayaan anggota, memperluas kesempatan berusaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan di Lampung. (ADV)

Tanggamus | Prokontra.news | - Dugaan penyalahgunaan barcode dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar/pertalite kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah warga mempertanyakan peran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.353.84 yang berlokasi di Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Masyarakat menilai praktik penyalahgunaan barcode sulit terjadi tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pihak terkait, termasuk pengelola/pengawas SPBU yang menjadi titik penyaluran BBM bersubsidi kepada konsumen .

‎

‎Menurut keterangan nara sumber pada saat dikonfirmasi awak media ini, pad Sabtu 24 Oktober 2026, yang enggan namanya disebutkan, membenarkan terkait penyalahgunaan barcode yang tidak sesuai peruntukan dan diduga dimanfaatkan untuk memperoleh solar bersubsidi dalam jumlah tertentu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme verifikasi dan pengawasan yang diterapkan oleh manajemen SPBU  di lapangan, ungkap nara sumber. 

Selanjutnya, nara ‎sumber menambahkan, dirinya berharap Aparat Penegak Hukum (APH) tidak hanya menindak pelaku yang menyalahgunakan barcode secara tidak sah, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pengawas di SPBU 24.35384, diduga turut memfasilitasi terjadinya penyalahgunaan tersebut.

‎“Kalau memang ada penyalahgunaan barcode, tentu perlu ditelusuri, bagaimana proses pengisian BBM itu bisa terjadi. Semua pihak yang terlibat harus diperiksa secara transparan,” jelas nara sumber dengan nada kesal.

‎Lebih Lanjut, nara sumber melanjutkan, Program barcode BBM bersubsidi sendiri diterapkan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berhak menerima subsidi dari pemerintah. Namun dalam praktiknya, sistem tersebut dinilai masih memiliki celah yang berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu, ucap nara sumber.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengawas SPBU 24.353.84, dan awak media ini telah berupaya menghubungi via telepon seluler diduga (Ipan) selaku pengawas SPBU Lakaran telah memblokir kontak whatsapp, pada  Sabtu 24 Oktober 2026.

Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak yang berwenang dapat menindaklanjuti dan bertindak tegas guna mengungkapkan pihak pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan BBM subsidi dan barcode tersebut.

‎

Masyarakat berharap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan menyeluruh agar penyaluran BBM bersubsidi dapat kembali tepat sasaran, agar tidak merugikan negara maupun masyarakat yang berhak untuk menerima BBM subsidi tersebut.

‎

Perlu diketahui, sebelumnya telah diberitakan, dugaan terjadi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite yang berhasil di ungkap oleh Unit Tipiter Satreskrim Polres Tanggamus dan telah menangkap terduga pelaku penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU 24.353.157 Kampung Baru, beberapa waktu lalu.

‎Ketua Komite Wartawan Indonesia Perjuangan (KWIP) DPC Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Tomi menyatakan akan segera melayangkan surat Somasi kepada pihak Pertamina Pusat terkait dugaan keterlibatan pengawas SPBU 24.353.84, dalam penyalahgunaan Barcode dan BBM Solar/Pertalite, SPBU 24.353.84, yang berlokasi di Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo. 

‎

Akibat dugaan praktik curang ini telah menimbulkan keresahan yang mendalam di tengah-tengah masyarakat, terutama para pengguna BBM bersubsidi yang merasa hak mereka telah diambil alih, oleh para oknum pelaku kolaborasi yang tidak bertanggungjawab tersebut.

‎

Lebih dalam, Ketua KWIP Tanggamus, menyoroti bahwa kolaborasi keji antara pengawas SPBU dan mafia BBM bersubsidi, ini tidak hanya mencederai hak - hak masyarakat kecil, tetapi juga berpotensi melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,” terangnya dengan tegas.

‎Ditambahkan, Ketua KWIP Tanggamus, TOMI menyebutkan, bahwa praktik kolusi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 53 dan Pasal 55 yang mengatur distribusi dan pengelolaan BBM bersubsidi, pada Minggu (25/10/2026).

‎”Dalam Pasal 55 UU tersebut, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengalihan BBM bersubsidi secara ilegal dapat dijatuhi sanksi pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp.60 miliar".

‎Untuk diketahui, modus yang digunakan dalam praktik ini, diduga melibatkan jaringan mafia BBM bersubsidi yang bekerja sama dengan pengawas SPBU 24.353.84 untuk menyalurkan BBM kepada pihak-pihak tertentu, dengan memanfaatkan celah distribusi, yang tidak diawasi dengan ketat.

‎

‎“Ini adalah pelanggaran serius terhadap amanah subsidi yang diberikan negara. BBM bersubsidi seharusnya dinikmati masyarakat kecil yang membutuhkan, bukan disalahgunakan oleh para oknum yang mencari keuntungan pribadi,” tegas Ketua PWRI Tanggamus ,” ucapnya.

‎

Selain melanggar UU Migas, praktik tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 19 yang melarang kolusi atau kerjasama yang menimbulkan praktik monopoli dalam distribusi barang tertentu.

‎Selanjut, Tomi menegaskan, bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada tanggapan dari pihak PT Pertamina Niaga, maka iya akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut, termasuk pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk penyelidikan lebih lanjut.

‎”Ini bukan sekadar pelanggaran regulasi, ini adalah pengkhianatan kepada hak masyarakat. Kami akan terus mengawal kasus ini agar para pelaku, baik dari kalangan manajemen SPBU maupun oknum mafia BBM bersubsidi, diberikan sanksi yang setimpal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Ketua PWRI dengan tegas.

‎

Tentu melalui Somasi ini, diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengakhiri praktik-praktik curang dalam pendistribusi BBM bersubsidi di SPBU 24.353.84 yang diduga telah merugikan masyarakat dan merusak tatanan ekonomi lokal di Kabupaten Tanggamus. 

Pengirim berita : Tomi 

‎

Penulis:

Ahmad Basri S.IP S.H 

Jabatan :  (Advokat dan Wakil Ketua Golkar Tubaba)

Tulang Bawang Barat | Prokontra.news | - Partai Golkar Kabupaten Tulang Bawang Barat menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pengurus DPD dan KSB PK Kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Minggu 25 Oktober Tahun 2026.

Kegiatan ini bukan sekadar agenda organisasi yang mempertemukan para pengurus dan kader partai dalam satu ruangan. Lebih jauh, Bimtek semestinya menjadi ruang untuk melakukan refleksi, mengevaluasi perjalanan organisasi, memperkuat kesadaran politik, sekaligus membangun kembali orientasi perjuangan partai di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah.

Di balik kemeja kuning yang dikenakan para peserta, ada tanggung jawab organisasi yang tidak ringan. Ada amanah politik yang harus dijalankan, ada kepercayaan masyarakat yang harus dijaga, dan ada pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan agar keberadaan partai politik tidak berhenti pada rutinitas administratif maupun kepentingan elektoral lima tahunan.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah partai politik tidak cukup diukur dari seberapa ramai kegiatan yang diselenggarakan, seberapa banyak kader yang hadir dalam forum, atau seberapa solid barisan yang terlihat dalam sebuah acara. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana organisasi itu mampu menerjemahkan kekuatan politiknya menjadi kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Bimtek Dan Makna Konsolidasi Organisasi

Dalam kehidupan organisasi politik, konsolidasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Organisasi yang besar sekalipun dapat kehilangan arah apabila tidak memiliki kesamaan visi, orientasi perjuangan, dan kesadaran kolektif di antara para kadernya.

Bimtek memiliki arti penting sebagai ruang untuk menyatukan persepsi, memperkuat kapasitas kepengurusan, serta membangun pemahaman mengenai tugas dan fungsi setiap struktur organisasi.

Makna konsolidasi tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai upaya merapikan barisan dan memastikan seluruh kader berada dalam satu komando. Konsolidasi yang sehat justru harus mampu membangun organisasi yang hidup, terbuka terhadap kritik, memiliki kemampuan membaca persoalan masyarakat, dan sanggup merumuskan jawaban atas berbagai persoalan tersebut.

Organisasi yang hanya kuat dalam struktur, tetapi lemah dalam gagasan, pada akhirnya akan mengalami kesulitan menghadapi perubahan. Begitu pula organisasi yang tampak solid di dalam forum, tetapi tidak memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat di luar forum, akan menghadapi persoalan dalam menjaga relevansi politiknya.

Di sinilah pentingnya Bimtek. Bimtek tidak boleh berhenti sebagai kegiatan transfer pengetahuan, melainkan harus menjadi proses pembentukan kesadaran organisasi.

Pertanyaan menarik, setelah Bimtek selesai dilaksanakan, apa yang berubah dari cara kader memahami persoalan rakyat? Apa yang berkembang dari kemampuan pengurus mengelola organisasi? Dan apa yang akan dilakukan secara konkret untuk memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting diajukan agar kegiatan organisasi tidak hanya menghasilkan dokumentasi, sertifikat, dan laporan pelaksanaan, tetapi juga melahirkan perubahan dalam cara berpikir dan bekerja.

Kader Partai Dan Tanggung Jawab Politik

Kader merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan partai politik. Mereka bukan sekadar orang-orang yang tercatat dalam struktur kepengurusan, menghadiri kegiatan, atau menjalankan instruksi organisasi. Kader semestinya menjadi penghubung antara gagasan politik partai dan kenyataan sosial yang dihadapi masyarakat.

Mereka harus mampu mendengar keluhan warga, memahami persoalan ekonomi keluarga, mencermati akses pendidikan, memperhatikan pelayanan kesehatan, serta membaca berbagai persoalan pembangunan yang berkembang di lingkungan masing-masing.

Kader yang memiliki kepekaan sosial tidak akan melihat persoalan masyarakat semata-mata sebagai peluang untuk membangun popularitas. Sebaliknya, ia akan menempatkannya sebagai tanggung jawab yang membutuhkan pemikiran, keberpihakan, dan kerja berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Tulang Bawang Barat, tantangan pembangunan daerah tentu tidak dapat dilepaskan dari persoalan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, serta kualitas tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu, kader Golkar Tubaba harus memiliki kemampuan lebih dari sekadar memahami mekanisme organisasi. Mereka juga perlu membangun kapasitas analisis, komunikasi publik, pendidikan politik, dan kemampuan menyerap aspirasi masyarakat. Sebab, politik yang kehilangan kepekaan terhadap persoalan rakyat berisiko berubah menjadi aktivitas yang hanya sibuk mengurus dirinya sendiri.

Partai Politik dan Tantangan Kepercayaan Publik

Kita perlu menyadari bahwa tantangan partai politik hari ini tidak hanya berkaitan dengan persaingan memperoleh dukungan dalam pemilihan umum. Tantangan yang tidak kalah penting adalah bagaimana membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan publik tidak lahir hanya dari slogan, baliho, pertemuan politik, atau pernyataan yang terdengar meyakinkan. Kepercayaan tumbuh melalui konsistensi sikap, kualitas kerja, keberanian menyampaikan kebenaran, dan kesediaan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Hari ini masyarakat semakin membutuhkan bukti, bukan semata-mata janji. Mereka ingin mengetahui apakah keberadaan partai politik benar-benar memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika masyarakat menghadapi persoalan pelayanan publik, apakah kader hadir untuk mendengar dan membantu mencari jalan keluar? Ketika kebijakan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan warga, apakah partai mampu menyampaikan kritik dan menawarkan alternatif? Ketika kepentingan masyarakat berhadapan dengan kepentingan kekuasaan, di manakah posisi politik partai?

Bagi Golkar Tubaba, membangun kepercayaan publik semestinya menjadi pekerjaan yang terus-menerus dilakukan. Kepercayaan bukan sesuatu yang dapat diminta begitu saja, melainkan harus dibangun melalui rekam jejak dan tindakan yang dapat dinilai secara terbuka.

Loyalitas Organisasi Dan Independensi Berpikir

Dalam organisasi politik, loyalitas merupakan bagian penting yang menjaga keberlangsungan dan soliditas organisasi. Tanpa loyalitas, organisasi akan mudah terpecah oleh kepentingan individual maupun perbedaan orientasi.

Loyalitas juga perlu ditempatkan secara proporsional. Loyalitas kepada organisasi tidak seharusnya menghilangkan kemampuan kader untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan mengevaluasi kebijakan.

Organisasi yang sehat bukan organisasi yang seluruh anggotanya selalu mengatakan setuju, melainkan organisasi yang mampu mengelola perbedaan pendapat menjadi sumber perbaikan.

Kritik tidak selalu berarti pembangkangan. Perbedaan pandangan tidak otomatis menunjukkan ketidakloyalan. Dalam banyak keadaan, kritik justru menjadi bentuk kepedulian agar organisasi tidak terjebak dalam kesalahan yang terus berulang.

Karena itu, Bimtek harus turut membangun tradisi berpikir yang terbuka. Kader perlu dibekali kemampuan untuk memahami persoalan secara objektif, membedakan kepentingan organisasi dengan kepentingan pribadi, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menjalankan peran politik.

Partai politik yang membangun budaya dialog dan evaluasi akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang. Sebaliknya, organisasi yang menutup ruang kritik berisiko kehilangan kemampuan membaca perubahan di luar dirinya.

Golkar Tubaba Dan Masa Depan Politik Daerah

Golkar merupakan partai politik yang memiliki perjalanan panjang dalam sejarah politik Indonesia. Pengalaman tersebut menjadi modal organisasi, tetapi sejarah masa lalu tidak dengan sendirinya menjamin kekuatan pada masa mendatang.

Setiap generasi kader menghadapi tantangan yang berbeda. Perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, tuntutan transparansi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan publik menuntut partai politik untuk terus beradaptasi.

Dalam konteks Tubaba, tantangan tersebut harus dijawab melalui penguatan organisasi yang tidak hanya berorientasi pada struktur, tetapi juga pada kualitas kader dan relevansi program.

Pengurus di tingkat kabupaten dan kecamatan perlu membangun komunikasi yang berkelanjutan, bukan hanya ketika menjelang pemilihan umum. Kehadiran kader di tengah masyarakat juga harus melampaui kegiatan seremonial dan kunjungan yang bersifat sesaat.

Yang dibutuhkan adalah kerja organisasi yang terencana, memiliki prioritas, dan dapat dievaluasi hasilnya. Bagaimana partai mengembangkan pendidikan politik bagi generasi muda? Bagaimana kader membantu memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan? Bagaimana aspirasi warga dihimpun, dianalisis, lalu disampaikan melalui saluran politik yang tersedia?

Bimtek Bukan Akhir, Melainkan Awal Pekerjaan

Pada akhirnya, Bimtek Golkar Tubaba harus ditempatkan sebagai bagian dari proses panjang membangun organisasi politik yang lebih matang.

Kegiatan yang berlangsung pada 25 Oktober 2026 ini akan memiliki makna lebih besar apabila pengetahuan yang diperoleh para peserta diterjemahkan menjadi program kerja, penguatan kapasitas kader, dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Jangan sampai kegiatan organisasi terlihat berhasil di dalam ruangan, tetapi tidak meninggalkan perubahan berarti setelah para peserta kembali ke lingkungan masing-masing.

Jangan pula konsolidasi hanya dimaknai sebagai keseragaman barisan, sementara persoalan mendasar mengenai kualitas kader, efektivitas program, dan kepercayaan publik belum memperoleh perhatian yang memadai.

Organisasi politik yang besar bukan hanya organisasi yang mampu mengumpulkan banyak orang, melainkan organisasi yang mampu menyatukan gagasan, membangun kesadaran, dan menggerakkan kader untuk bekerja secara konsisten. Di sinilah pentingnya menjadikan Bimtek sebagai momentum evaluasi sekaligus pembaruan orientasi perjuangan.

Kader perlu pulang membawa lebih dari sekadar pengetahuan teknis. Mereka harus membawa kesadaran bahwa jabatan dalam struktur organisasi mengandung tanggung jawab, bahwa kekuatan politik membutuhkan legitimasi masyarakat, dan bahwa kepercayaan publik hanya dapat dipelihara melalui tindakan nyata.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah partai politik bukan semata-mata seberapa kuat berdiri di hadapan kekuasaan, tetapi seberapa berarti keberadaannya bagi kehidupan rakyat.

Bagi Golkar Tubaba, tantangan ke depan bukan hanya menjaga agar organisasi tetap berjalan, melainkan memastikan bahwa organisasi terus bertumbuh, kader semakin berkualitas, dan kehadiran politiknya memberikan kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat. (Red)

Hal itu menjadi semangat yang mengiringi terselenggaranya Lampung Timur Run 2026 BERSINAR (Bersih dari Narkoba), yang dibuka secara resmi oleh Bupati Lampung Timur, Ibu Ela Siti Nuryamah, di Halaman Kantor Bupati Lampung Timur, pada Minggu (25/10/2026).

Sebanyak 1.200 peserta turut serta dalam kegiatan luar biasa ini, membuktikan bahwa kesehatan fisik dan kesehatan jiwa adalah benteng terkuat bagi generasi muda. 

Kebanggaan tersendiri terlihat dari semangat ribuan peserta yang tumpah ruah memeriahkan acara. Selain lomba lari, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan panggung hiburan, door prize menarik, serta menggeliatkan ekonomi lokal melalui stan-stan UMKM Kabupaten Lampung Timur.

Momen paling berkesan tercipta ketika Ibu Bupati secara langsung mengalungkan medali kepada para juara — peringkat 1, 2, dan 3 — baik untuk kategori putra maupun putri.

Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran Forkopimda, Kepala BNNK, SEKDAKAB, serta jajaran kepala dinas terkait, menunjukkan solidnya komitmen seluruh pemangku kepentingan di daerah ini.

"Healthy body, clear mind, drug-free life!" — Tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, hidup bebas narkoba. Mari kita jadikan olahraga sebagai gaya hidup, dan langkah kecil hari ini sebagai awal untuk masa depan yang lebih sehat, bersih, dan bebas dari narkoba.

Pengirim berita : Imannurohim